@julianajhanna: omg, this top?!??!! helloooOOOO

Juliana Jhanna

Open In TikTok:

Region: PH

Sunday 10 March 2024 01:08:58 GMT

36892

992

5

30

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.54MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.12MB) Watermark .mp4 (1.51MB) Music .mp3

Comments

. :

san nyo po nabili yung pants ang ganda🥹

2024-04-08 07:27:25

0

mitsu.kio :

ganda nyo😩

2024-03-16 04:25:40

0

monacrissa :

💗💗💗

2024-03-10 13:08:43

1

markalmiral :

🥰

2024-03-14 14:08:42

0

Aj Lance :

❤️

2024-03-10 06:08:01

0

To see more videos from user @julianajhanna, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#CapCut #قران_كريم #روح_الروح #fyp #فلسطين

#CapCut #قران_كريم #روح_الروح #fyp #فلسطين

Does her fiancé actually exist? #giveittomestraightpodcast Episode 36 Season 2

Does her fiancé actually exist? #giveittomestraightpodcast Episode 36 Season 2

kitab mukasyafatul qulub,#ngajidiri #kajianislam #kajianustad #fyp

kitab mukasyafatul qulub,#ngajidiri #kajianislam #kajianustad #fyp

#motorcycle #yamaha #yamahar1 #yamahar6 #r125 #fyp #zyxcba #girl #bikergirl #biketok #blowup

#motorcycle #yamaha #yamahar1 #yamahar6 #r125 #fyp #zyxcba #girl #bikergirl #biketok #blowup

Akademisi Kritik Putusan MK: Polisi Termasuk Sipil, Wajar Isi Jabatan Sipil Keputusan Mahkamah Konstitusi kembali mengguncang ruang publik Indonesia. Larangan bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil dipandang bukan sekadar putusan—tetapi sinyal kekeliruan membaca arah reformasi. Dari Universitas 17 Agustus, akademisi Fernando Emas angkat suara. Dengan nada tajam ia menegaskan: “Seharusnya Mahkamah Konstitusi mendalami dan memahami secara menyeluruh, bukan hanya sekedar mengikuti arus keinginan masyarakat.” Fernando menyebut, MK abai pada Pasal 8 Undang-Undang Kepolisian, dan gagal membaca kembali jejak panjang reformasi pasca-1998. Ia bahkan menilai, ketika menguji Undang-Undang Militer… MK menunjukkan standar yang berbeda. Dalam pernyataannya, Fernando memperingatkan keras: “Mahkamah Konstitusi harus independen dalam bersikap, jangan dipengaruhi oleh tekanan pihak lain, tetapi harus berdasarkan nalar dan nilai konstitusi.” Fernando menegaskan, Polri dan TNI bukanlah entitas yang sama. Militer, wajar jika dibatasi di jabatan sipil. Namun Polri secara konstitusi adalah institusi sipil. Dan itu berarti, ruang pengabdian mereka di jabatan sipil seharusnya tetap terbuka. Ia menegaskan kembali: “Sangat wajar kalau militer dibatasi di jabatan sipil. Sedangkan polisi termasuk kategori sipil, sehingga wajar jika polisi ditempatkan di beberapa posisi jabatan sipil” Di tengah kegaduhan ini, Fernando mendorong langkah tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Satu opsi mengemuka: Perpu. Untuk meluruskan kembali arah kebijakan dan memastikan posisi strategis negara tidak kehilangan expert yang justru dibutuhkan. Karena bagi Fernando, larangan total ini bukan hanya soal hukum. Ini soal kemampuan negara menjalankan fungsi vitalnya. Di kementerian, di lembaga, dan di titik-titik strategis yang menuntut ketelitian, disiplin, dan keahlian kepolisian. #polriuntukmasyarakat #kabarpolri #polisibaik #sipil #mahkamahkonstitusi

Akademisi Kritik Putusan MK: Polisi Termasuk Sipil, Wajar Isi Jabatan Sipil Keputusan Mahkamah Konstitusi kembali mengguncang ruang publik Indonesia. Larangan bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil dipandang bukan sekadar putusan—tetapi sinyal kekeliruan membaca arah reformasi. Dari Universitas 17 Agustus, akademisi Fernando Emas angkat suara. Dengan nada tajam ia menegaskan: “Seharusnya Mahkamah Konstitusi mendalami dan memahami secara menyeluruh, bukan hanya sekedar mengikuti arus keinginan masyarakat.” Fernando menyebut, MK abai pada Pasal 8 Undang-Undang Kepolisian, dan gagal membaca kembali jejak panjang reformasi pasca-1998. Ia bahkan menilai, ketika menguji Undang-Undang Militer… MK menunjukkan standar yang berbeda. Dalam pernyataannya, Fernando memperingatkan keras: “Mahkamah Konstitusi harus independen dalam bersikap, jangan dipengaruhi oleh tekanan pihak lain, tetapi harus berdasarkan nalar dan nilai konstitusi.” Fernando menegaskan, Polri dan TNI bukanlah entitas yang sama. Militer, wajar jika dibatasi di jabatan sipil. Namun Polri secara konstitusi adalah institusi sipil. Dan itu berarti, ruang pengabdian mereka di jabatan sipil seharusnya tetap terbuka. Ia menegaskan kembali: “Sangat wajar kalau militer dibatasi di jabatan sipil. Sedangkan polisi termasuk kategori sipil, sehingga wajar jika polisi ditempatkan di beberapa posisi jabatan sipil” Di tengah kegaduhan ini, Fernando mendorong langkah tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Satu opsi mengemuka: Perpu. Untuk meluruskan kembali arah kebijakan dan memastikan posisi strategis negara tidak kehilangan expert yang justru dibutuhkan. Karena bagi Fernando, larangan total ini bukan hanya soal hukum. Ini soal kemampuan negara menjalankan fungsi vitalnya. Di kementerian, di lembaga, dan di titik-titik strategis yang menuntut ketelitian, disiplin, dan keahlian kepolisian. #polriuntukmasyarakat #kabarpolri #polisibaik #sipil #mahkamahkonstitusi

أنالاأبحث عن الكمال،ولكن أريدأن نبني هدا المال معا #fyp #qountesarabic #syaircinta #sanset #awan

أنالاأبحث عن الكمال،ولكن أريدأن نبني هدا المال معا #fyp #qountesarabic #syaircinta #sanset #awan

About

Robot

Legal

Privacy Policy