@fawazbladee: ….🦅💚 #فالكونز🦅💚 #foryou #fyp #explore

fawazbladee
fawazbladee
Open In TikTok:
Region: SA
Wednesday 17 September 2025 13:48:26 GMT
6771
127
3
5

Music

Download

Comments

rr.7a3
a :
والله لفتني الثمنيل
2025-09-17 18:53:53
0
2noran0
Eng.Anwari :
والله فنان
2025-09-18 16:09:19
0
e_hili
اللهم صل وسلم على محمد|🇸🇦 :
اسطورريي ما شاء الله
2025-09-17 13:57:09
4
To see more videos from user @fawazbladee, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

JAKARTA - Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menyoroti kebijakan terbaru Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan pada Bank Himbara . Menurutnya penempatan dana tersebut melanggar konstitusi dan 3 Undang-undang. Didik menekankan, bahwa penyusunan, penetapan dan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diatur oleh UUD 1945 Pasal 23, lalu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dan ketiga adalah UU APBN setiap tahun.
JAKARTA - Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menyoroti kebijakan terbaru Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan pada Bank Himbara . Menurutnya penempatan dana tersebut melanggar konstitusi dan 3 Undang-undang. Didik menekankan, bahwa penyusunan, penetapan dan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diatur oleh UUD 1945 Pasal 23, lalu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dan ketiga adalah UU APBN setiap tahun. "Inilah prosedur resmi dan aturan main ketatanegaraan, yang harus dijalankan karena anggaran negara masuk ke dalam ranah publik. Anggaran negara bukan anggaran privat atau anggaran perusahaan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025). Menurutnya kebijakan spontan pengalihan anggaran negara 200 triliun rupiah ke perbankan dan kemudian masuk ke kredit perusahaan, industri atau individu merupakan kebijakan yang melanggar prosedur yang diatur oleh Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN, yang didasarkan pada Undang-Undang dasar. Proses kebijakan yang benar, terang Rektor Universitas Paramadina itu yakni harus dijalankan berdasarkan aturan main, sebab jika tidak dimasa mendatang akan menjadi preseden anggaran publik dipakai seenaknya, semau gue dan sekehendak pejabatnya secara individu. Alolaksi anggaran negara ditegaskan olehnya tidak bisa dijalankan atas perintan menteri atau perintah presiden sekalipun. "Pejabat-pejabat negara tersebut harus taat aturan menjalankan kebijakan sesuai rencana kerja pemerintah (RKP), yang datang dari Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah. Tidak ada tiba-tiba program datang nyelonong di tengah-tengah semaunya," ucapnya. Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 16 September 2025 - 07:42 WIB oleh Anto Kurniawan dengan judul "Penempatan Dana Rp200 Triliun Melanggar Konstitusi dan 3 UU, Didik J Rachbini: Tak Bisa Semau Gue". Untuk selengkapnya kunjungi: https://ekbis.sindonews.com/read/1620647/33/penempatan-dana-rp200-triliun-melanggar-konstitusi-dan-3-uu-didik-j-rachbini-tak-bisa-semau-gue-1757981379 Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews. - Android: https://sin.do/u/android - iOS: https://sin.do/u/ios #fyppppppppppppppppppppppp #viral #berandafypシ #berandatiktok #viralvideo #berandafyp #VIRALFYP

About