@pamongprajaprovntt: Pengamanan aksi unjuk rasa Nelayan di depan Kantor Gubernur NTT pada 2 Oktober 2025. Gubernur NTT pada apel ASN tanggal 29 September 2025 yang lalu menyampaikan terkait polemik Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 yang mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kelautan dan perikanan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik seharusnya telah melalui konsultasi publik sebelum diimplementasikan. Untuk diketahui, terbitnya Pergub 33 Tahun 2025 tanggal 01 Agustus 2025, berkaitan dengan penambahan beberapa item yang belum tercantum pada Perda 01 Tahun 2024, yang mana diperuntukkan bagi Pengusaha Bidang Kelautan dan Perikanan serta Unit Pengelola Ikan (UPI). Regulasi ini tidak berlaku bagi nelayan dan penjual lapak. Melki tidak merasa kebijakan ini salah total, tapi prosesnya harus dibenahi. Perlu mendengarkan masukan dari masyarakat agar kebijakan tidak memberatkan. Publik harus dilibatkan dalam prosesnya. Oleh karena itu, Gubernur menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT untuk segera melakukan konsultasi dan membangun komunikasi dengan para pihak terkait agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dengan benar. “Setiap keputusan atau kebijakan dari pemerintah selalu memiliki klausul perbaikan bila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, agar bisa diperbaiki dan dibenahi supaya bisa berjalan baik,” ucap Melki. #satpolppntt #pengamanan #unjukrasa #nelayan #pergubntt #ikan

pamongprajaprovntt

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 03 October 2025 04:19:17 GMT