@techzozo.us: No challenge can be difficult for Zealot S89 😗😗 #speaker #zealot #speakerbluetooth #viral #techzozo

Techzozo us
Techzozo us
Open In TikTok:
Region: US
Monday 13 October 2025 13:41:50 GMT
1256
18
2
1

Music

Download

Comments

carson.nnnb
🌲☃️𝔠𝔞𝔯𝔰𝔬𝔫☃️🌲 :
play young Dolph and Ill buy it
2025-10-14 20:30:41
1
To see more videos from user @techzozo.us, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menuai kritik dari Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII). Menurut Peneliti PSHK FH UII, M Addi Fauzani, wacana ini bertentangan dengan mandat konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/2019 yang menegaskan bahwa asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) juga berlaku untuk pilkada. Pilkada langsung, yang dijalankan secara serentak, memberikan kepastian dan stabilitas dalam pelaksanaannya. Addi juga menilai wacana ini merupakan langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Alasan efisiensi anggaran atau prosedur yang sering digunakan untuk mendukung pilkada lewat DPRD dianggap lemah, karena kedua metode sama-sama rentan terhadap politik uang. Ia menegaskan bahwa biaya tinggi dalam pilkada langsung lebih disebabkan oleh politisi yang menggunakan uang sebagai alat kampanye, bukan karena rakyat. Wacana ini, menurutnya, seolah menyalahkan rakyat dan mengurangi kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin. Secara historis, usulan pilkada oleh DPRD pernah dicoba beberapa kali, namun selalu gagal, termasuk saat dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Addi menilai, setiap upaya untuk mengurangi kedaulatan rakyat dalam demokrasi selalu berujung pada penolakan, karena bertentangan dengan semangat demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. 📸: Dok. kumparan, Antara, Shutterstock. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #newsupdate #update #news #videonews #pilkada #pemilihanlangsung #demokrasi #politikindonesia #prabowosubianto #kedaulatanrakyat #pilkada2025 #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan
Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menuai kritik dari Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII). Menurut Peneliti PSHK FH UII, M Addi Fauzani, wacana ini bertentangan dengan mandat konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/2019 yang menegaskan bahwa asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) juga berlaku untuk pilkada. Pilkada langsung, yang dijalankan secara serentak, memberikan kepastian dan stabilitas dalam pelaksanaannya. Addi juga menilai wacana ini merupakan langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Alasan efisiensi anggaran atau prosedur yang sering digunakan untuk mendukung pilkada lewat DPRD dianggap lemah, karena kedua metode sama-sama rentan terhadap politik uang. Ia menegaskan bahwa biaya tinggi dalam pilkada langsung lebih disebabkan oleh politisi yang menggunakan uang sebagai alat kampanye, bukan karena rakyat. Wacana ini, menurutnya, seolah menyalahkan rakyat dan mengurangi kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin. Secara historis, usulan pilkada oleh DPRD pernah dicoba beberapa kali, namun selalu gagal, termasuk saat dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Addi menilai, setiap upaya untuk mengurangi kedaulatan rakyat dalam demokrasi selalu berujung pada penolakan, karena bertentangan dengan semangat demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. 📸: Dok. kumparan, Antara, Shutterstock. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #newsupdate #update #news #videonews #pilkada #pemilihanlangsung #demokrasi #politikindonesia #prabowosubianto #kedaulatanrakyat #pilkada2025 #info #infoterkini #berita #beritaterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan

About