1. Home
  2. Detail

@aqua.homeliving: tumbuh dewasa gak seenak itu ternyata, untung aja ketika beranjak dewasa di beri banyak kemudahan #penghisapdebu #pembersih #pembersihrumah #vacuum #rumahtangga #AquaSmallAppliances #vacuumcleaner #rekomendasivacuum #aquahomeservice #AQUAHomeLiving #Aqua #aquay201

AQUA SMART OFFICIAL STORE
AQUA SMART OFFICIAL STORE
Open In TikTok:
Region: ID
Wednesday 22 October 2025 12:15:00 GMT
145
1
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.04MB) No Watermark(HD) .mp4 (3.04MB) Watermark .mp4 (3.17MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @aqua.homeliving, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

New Balance 9060 Arid Stone/Black Cement 🥰 🍂🍁 @New Balance @DICKS Sporting Goods #newbalance9060 #fyp #sneakers #fyppppppppppppppppppppppp
New Balance 9060 Arid Stone/Black Cement 🥰 🍂🍁 @New Balance @DICKS Sporting Goods #newbalance9060 #fyp #sneakers #fyppppppppppppppppppppppp
Hikmah diri @Ina Salsa 27 @𝐅𝐢𝐥𝐲 KURCACI 27 @Teh Ita Punclut #angkringantehita
Hikmah diri @Ina Salsa 27 @𝐅𝐢𝐥𝐲 KURCACI 27 @Teh Ita Punclut #angkringantehita
Hype na presyo yan tulala #carsoftiktok #makeitviral #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #fyp
Hype na presyo yan tulala #carsoftiktok #makeitviral #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #fyp
waktunya timnas day🔥🦅 #timnasindonesia #latihanperdana #fyp #viral
waktunya timnas day🔥🦅 #timnasindonesia #latihanperdana #fyp #viral
There is revival happening here 🙏 #christian #church
There is revival happening here 🙏 #christian #church
BANYUWANGI – Detikposnews.com // Skandal dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) kembali mencoreng wajah kemanusiaan di tingkat desa. Kasus ini mencuat setelah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito, menerima laporan dari sejumlah warga terkait adanya dugaan praktik pemotongan serta pengkondisian dana bansos yang seharusnya diterima secara utuh oleh masyarakat miskin. Menurut Suwito, laporan tersebut bermula dari keresahan warga yang merasa hak mereka atas bantuan pemerintah tidak diterima secara penuh. Ironisnya, selain dugaan pemotongan, warga penerima manfaat (KPM) juga mengaku dipaksa menyerahkan kartu ATM, amplop berisi PIN, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pihak desa dengan dalih untuk “pendataan ulang”. “Warga ketakutan melapor ke saya. Malamnya mereka mendapat imbauan untuk datang ke kantor desa membawa ATM dan PIN. Di sana mereka diintimidasi selama dua jam lebih,” ungkap Suwito saat dikonfirmasi, Selasa (11/11/2025). Politisi Gerindra itu menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat dan tidak manusiawi, sebab dana bansos seharusnya menjadi hak penuh masyarakat penerima, bukan ajang untuk dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan, bantuan pemerintah pusat itu disalurkan untuk meringankan beban warga miskin, bukan untuk dijadikan sarana mencari keuntungan pribadi atau kelompok. “Kami akan segera menindaklanjuti laporan ini dengan memanggil pihak terkait, termasuk perangkat desa dan dinas sosial, agar kasus ini terang benderang. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan hak rakyat miskin,” tegasnya. Suwito juga meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut dugaan intimidasi yang dialami warga, karena tindakan tersebut sudah masuk ranah pelanggaran hukum. Ia menambahkan, pihaknya telah menerima sejumlah bukti pendukung dari masyarakat berupa tangkapan layar komunikasi dan surat undangan ke kantor desa. “Kalau terbukti ada unsur pemaksaan atau penggelapan dana bantuan, maka harus ada sanksi tegas. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya. Sementara itu, beberapa warga yang enggan disebut namanya mengaku masih takut berbicara terbuka mengenai kasus ini. Mereka khawatir akan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak tertentu jika melapor ke aparat. Kasus ini kini menjadi sorotan publik Banyuwangi. Banyak pihak mendesak agar pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum segera bertindak cepat melakukan investigasi. Transparansi penyaluran bansos pun kembali menjadi tuntutan utama agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dengan mencuatnya kasus ini, masyarakat berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Sebab di tengah kondisi ekonomi yang sulit, bansos bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan hidup bagi banyak keluarga kurang mampu di pelosok Banyuwangi.
BANYUWANGI – Detikposnews.com // Skandal dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) kembali mencoreng wajah kemanusiaan di tingkat desa. Kasus ini mencuat setelah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito, menerima laporan dari sejumlah warga terkait adanya dugaan praktik pemotongan serta pengkondisian dana bansos yang seharusnya diterima secara utuh oleh masyarakat miskin. Menurut Suwito, laporan tersebut bermula dari keresahan warga yang merasa hak mereka atas bantuan pemerintah tidak diterima secara penuh. Ironisnya, selain dugaan pemotongan, warga penerima manfaat (KPM) juga mengaku dipaksa menyerahkan kartu ATM, amplop berisi PIN, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pihak desa dengan dalih untuk “pendataan ulang”. “Warga ketakutan melapor ke saya. Malamnya mereka mendapat imbauan untuk datang ke kantor desa membawa ATM dan PIN. Di sana mereka diintimidasi selama dua jam lebih,” ungkap Suwito saat dikonfirmasi, Selasa (11/11/2025). Politisi Gerindra itu menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat dan tidak manusiawi, sebab dana bansos seharusnya menjadi hak penuh masyarakat penerima, bukan ajang untuk dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan, bantuan pemerintah pusat itu disalurkan untuk meringankan beban warga miskin, bukan untuk dijadikan sarana mencari keuntungan pribadi atau kelompok. “Kami akan segera menindaklanjuti laporan ini dengan memanggil pihak terkait, termasuk perangkat desa dan dinas sosial, agar kasus ini terang benderang. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan hak rakyat miskin,” tegasnya. Suwito juga meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut dugaan intimidasi yang dialami warga, karena tindakan tersebut sudah masuk ranah pelanggaran hukum. Ia menambahkan, pihaknya telah menerima sejumlah bukti pendukung dari masyarakat berupa tangkapan layar komunikasi dan surat undangan ke kantor desa. “Kalau terbukti ada unsur pemaksaan atau penggelapan dana bantuan, maka harus ada sanksi tegas. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya. Sementara itu, beberapa warga yang enggan disebut namanya mengaku masih takut berbicara terbuka mengenai kasus ini. Mereka khawatir akan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak tertentu jika melapor ke aparat. Kasus ini kini menjadi sorotan publik Banyuwangi. Banyak pihak mendesak agar pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum segera bertindak cepat melakukan investigasi. Transparansi penyaluran bansos pun kembali menjadi tuntutan utama agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dengan mencuatnya kasus ini, masyarakat berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Sebab di tengah kondisi ekonomi yang sulit, bansos bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan hidup bagi banyak keluarga kurang mampu di pelosok Banyuwangi.

About

Legal