Berita Pajak - 16 Nov 2025 , Minggu Banyak Aduan Soal SP2DK, Purbaya Minta Ini ke Otoritas Pajak. Purbaya Yudhi Sadewa menerima 79 laporan wajib pajak terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Banyak yang mengeluhkan cara penyampaian petugas pajak yang dianggap tidak komunikatif dan menekan wajib pajak dengan ancaman pemeriksaan. Menanggapi hal ini, Purbaya meminta DJP melakukan rebranding istilah pengawasan agar lebih persuasif, serta meningkatkan kompetensi komunikasi Account Representative. Selain itu, investigasi internal dan pengawasan berkala akan dilakukan untuk memastikan prosedur SP2DK sesuai aturan. Menurut Teman Teman, apakah ke depan akan ada perbaikan dalam prosedur SP2DK, khususnya terkait ketentuan untuk menutup SP2DK wajib pajak harus kurang bayar? Apakah hal ini tidak terkesan sebagai bentuk tekanan yang terselubung? Sumber dari Kontan.co.id Modus Bendahara Gelapkan Pajak Terbongkar, Menkeu Purbaya Perkuat Pengawasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya laporan masyarakat soal bendahara pemerintah yang memotong pajak namun tidak menyetorkannya ke kas negara. Kasus ini sudah ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Pajak bersama Kejaksaan Negeri Bangkalan, dengan status bendahara kini dituntut pidana penggelapan pajak. Untuk mencegah kejadian serupa, DJP memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan membentuk Forum Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Pajak, melibatkan berbagai instansi agar pengawasan lebih ketat. Sumber dari Kontan.co.id Purbaya Beri Sinyal Perpanjang Insentif Pajak UMKM, Ini Syaratnya!. Menkeu Purbaya membuka peluang memperpanjang insentif PPh final UMKM 0,5% setelah 2029, bahkan bisa permanen untuk wajib pajak orang pribadi. Namun syaratnya, UMKM tidak boleh menyalahgunakan kebijakan dengan praktik seperti “arisan faktur” untuk menghindari kewajiban pajak. Pemerintah akan menilai kondisi dua tahun ke depan sebelum memutuskan, dengan harapan insentif ini benar-benar membantu UMKM naik kelas tanpa manipulasi data omzet. Sumber dari Bisnis.com Ditjen Pajak Manfaatkan AI untuk Kejar Setoran, Akankah Efektif?. Direktorat Jenderal Pajak kini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi pajak tersembunyi. Uji coba sistem AICEco menemukan potensi pajak Rp20 triliun dari sektor sawit di Sumatra Utara, dengan 71% perusahaan masuk kategori risiko tinggi. Meski begitu, para ahli menilai AI hanya alat bantu, bukan jaminan wajib pajak akan membayar. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan memperkecil kekurangan penerimaan pajak, dan ke depan bisa diperluas ke sektor pertambangan serta BUMN. Sumber dari Kontan.co.id #pajak #UMKM #insentifpajak #PurbayaYudhiSadewa #DirektoratJenderalPajak #SP2DK #penggelapanpajak #kecerdasanbuatan #AIpajak #kepatuhanwajibpajak #KejaksaanAgung #forumkoordinasipajak #PPhfinal #kebijakanfiskal #pengawasanpajak - @rhadisubrata