@republikaonline: Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 terkait larangan alih fungsi lahan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan menindak tegas pihak manapun yang melakukan pengalihan fungsi lahan.  “Jika ada yang mengalihfungsikan lahan, akan saya bongkar,” ujarnya belum lama ini kepada wartawan. Alih fungsi lahan masih menjadi faktor terbesar pemicu banjir dan longsor di berbagai daerah. Ketika kawasan resapan berubah menjadi permukiman atau kawasan industri, kemampuan tanah untuk menyerap airpun menurun. Akibatnya, curah hujan yang tinggi langsung berubah menjadi limpasan yang memicu terjadinya bencana. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Padahal, setiap perubahan tata ruang seharusnya mempertimbangkan risiko bencana,dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. @Republika Jabar #PemprovJabar #KangDediMulyadi #JabarIstimewa

Republika

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 01 December 2025 14:00:00 GMT