@giovannaaa901: #elodieshow2023 🔥🔥🔥18 novembre napoli

Giovanna

Open In TikTok:

Region: IT

Sunday 19 November 2023 10:57:44 GMT

2641

138

0

1

Music

Download

No Watermark .mp4 (22.39MB) No Watermark(HD) .mp4 (17.53MB) Watermark .mp4 (22.82MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.

To see more videos from user @giovannaaa901, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

@𝓜𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓪🦋 păcat ca e mic portbagajul 🫣 scene packs : @Ella

@𝓜𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓪🦋 păcat ca e mic portbagajul 🫣 scene packs : @Ella

это видео без фильра есть в моем тг канале #анямихеева #хофманнита

это видео без фильра есть в моем тг канале #анямихеева #хофманнита

😍😍 #bulbiloteng #pyf #foryou #ayambulbilombok #masukberanda #viral

😍😍 #bulbiloteng #pyf #foryou #ayambulbilombok #masukberanda #viral

lep ake pep mo niake souniou araujo nekal niitt#manchestercity #barcelona

lep ake pep mo niake souniou araujo nekal niitt#manchestercity #barcelona

Ketika Rakyat Menambal, Pejabat ke Mana? Masyarakat Lampung Barat kembali memperlihatkan sesuatu yang seharusnya membuat para pemegang kekuasaan di daerah ini malu setengah mati: gotong-royong dan swadaya terus menjadi “anggaran darurat” untuk infrastruktur publik yang semestinya ditanggung pemerintah. Belum lama ini, jalan menuju Pekon Sukarame di Kecamatan Balikbukit dicor menggunakan dana swadaya warga. Bukan jumlah kecil—masyarakat merogoh kocek, tenaga, dan waktu hanya untuk memastikan akses transportasi mereka layak dilalui. Setelah itu, di Seranggas, Kelurahan Pasar Liwa, masyarakat kembali turun tangan membangun flayover darurat untuk mengatasi jalan putus yang tak kunjung disentuh anggaran resmi. Dan kini, giliran warga Pekon Banding Agung, Kecamatan Suoh, yang kembali berjibaku memperbaiki jembatan. Mereka bekerja seakan tidak ada pemerintah di wilayah ini. Padahal, jelas dan terang-benderang, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan adalah kewenangan pemerintah daerah, bukan urusan dompet warga. Pertanyaannya: Anggaran itu sebenarnya ke mana? APBD bukan hanya pajangan dalam dokumen tebal, bukan pula sekadar deretan angka untuk dibacakan saat paripurna. Rakyat membayar pajak, retribusi, dan berbagai pungutan sah lainnya. Tetapi ketika jalan rusak, jembatan ambruk, dan akses terputus, justru rakyat pula yang diminta “memahami keterbatasan anggaran”. Ironisnya, Pemerintah Daerah Lampung Barat tampak begitu lihai menjelaskan program, visi, dan target—tetapi gagap ketika diminta menjawab mengapa rakyat harus menggantikan peran pemerintah. Infrastruktur bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Jika masyarakat terus dipaksa swadaya dari tahun ke tahun, ini menandakan kegagalan tata kelola, bukan keberhasilan gotong-royong. Gotong-royong memang mulia. Tetapi ketika menjadi rutinitas karena negara absen, itu bukan lagi budaya luhur—itu peringatan keras bahwa ada yang tidak beres dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Saat rakyat sudah berkali-kali turun tangan, seharusnya pemerintah tidak hanya turun melihat, tapi bertindak. Transparansi anggaran harus dibuka, prioritas pembangunan harus dievaluasi, dan setiap keterlambatan harus dijelaskan secara jujur, bukan ditutup dengan narasi manis. Sampai hari ini, satu pertanyaan tetap menggantung di udara Lampung Barat: Jika rakyat sudah membangun jalan, jembatan, dan flayover, lalu pemerintah sedang sibuk mengurus apa? #lampungbarathebat #swadaya

Ketika Rakyat Menambal, Pejabat ke Mana? Masyarakat Lampung Barat kembali memperlihatkan sesuatu yang seharusnya membuat para pemegang kekuasaan di daerah ini malu setengah mati: gotong-royong dan swadaya terus menjadi “anggaran darurat” untuk infrastruktur publik yang semestinya ditanggung pemerintah. Belum lama ini, jalan menuju Pekon Sukarame di Kecamatan Balikbukit dicor menggunakan dana swadaya warga. Bukan jumlah kecil—masyarakat merogoh kocek, tenaga, dan waktu hanya untuk memastikan akses transportasi mereka layak dilalui. Setelah itu, di Seranggas, Kelurahan Pasar Liwa, masyarakat kembali turun tangan membangun flayover darurat untuk mengatasi jalan putus yang tak kunjung disentuh anggaran resmi. Dan kini, giliran warga Pekon Banding Agung, Kecamatan Suoh, yang kembali berjibaku memperbaiki jembatan. Mereka bekerja seakan tidak ada pemerintah di wilayah ini. Padahal, jelas dan terang-benderang, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan adalah kewenangan pemerintah daerah, bukan urusan dompet warga. Pertanyaannya: Anggaran itu sebenarnya ke mana? APBD bukan hanya pajangan dalam dokumen tebal, bukan pula sekadar deretan angka untuk dibacakan saat paripurna. Rakyat membayar pajak, retribusi, dan berbagai pungutan sah lainnya. Tetapi ketika jalan rusak, jembatan ambruk, dan akses terputus, justru rakyat pula yang diminta “memahami keterbatasan anggaran”. Ironisnya, Pemerintah Daerah Lampung Barat tampak begitu lihai menjelaskan program, visi, dan target—tetapi gagap ketika diminta menjawab mengapa rakyat harus menggantikan peran pemerintah. Infrastruktur bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Jika masyarakat terus dipaksa swadaya dari tahun ke tahun, ini menandakan kegagalan tata kelola, bukan keberhasilan gotong-royong. Gotong-royong memang mulia. Tetapi ketika menjadi rutinitas karena negara absen, itu bukan lagi budaya luhur—itu peringatan keras bahwa ada yang tidak beres dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Saat rakyat sudah berkali-kali turun tangan, seharusnya pemerintah tidak hanya turun melihat, tapi bertindak. Transparansi anggaran harus dibuka, prioritas pembangunan harus dievaluasi, dan setiap keterlambatan harus dijelaskan secara jujur, bukan ditutup dengan narasi manis. Sampai hari ini, satu pertanyaan tetap menggantung di udara Lampung Barat: Jika rakyat sudah membangun jalan, jembatan, dan flayover, lalu pemerintah sedang sibuk mengurus apa? #lampungbarathebat #swadaya

Dress for Christmas Reccommendation #girlfashion #christmasdress #dress #fyp

Dress for Christmas Reccommendation #girlfashion #christmasdress #dress #fyp

About

Robot

Legal

Privacy Policy