عمار / Ammar
Region: IQ
Sunday 31 December 2023 22:15:57 GMT
2134
149
3
3
Music
Download
Comments
أردوان بكو الهبابي :
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
2024-01-01 18:17:56
0
اياز ♥️ :
🥰🥰
2024-01-01 07:44:23
1
أردوان بكو الهبابي :
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰❤🥰❤🥰❤❤❤️🥰🥰🥰❤❤🥰🥰🥰❤❤🥰❤🥰❤❤️❤️❤🥰🥰🥰🥰🥰❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤❤🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🥰🥰🥰❤🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2024-01-01 18:18:35
0
To see more videos from user @dyp00fnt4rvn, please go to the Tikwm
homepage.
![Pernyataan Anda mengenai etika dan peraturan penggunaan atribut dinas oleh pejabat publik untuk urusan pribadi pada umumnya sudah benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Berikut adalah poin-poin penegasan dan landasan hukum yang relevan: Pemisahan Urusan: Penggunaan fasilitas dan atribut dinas, seperti pakaian dinas, kendaraan dinas, dan identitas resmi, diatur secara ketat untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang sah [1, 2]. Landasan Hukum: Hal ini berakar pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam pelayanan publik [1]. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (khususnya untuk ASN), yang mengatur kode etik dan kode perilaku serta larangan penyalahgunaan wewenang [2]. Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (telah dicabut dan diganti dengan PP No. 94 Tahun 2021), yang mengatur kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan dan larangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup potensi pelanggaran gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan jika terdapat unsur keuntungan pribadi yang melanggar hukum [2]. Etika dan Kesetaraan: Prinsip](/video/cover/7582226827691773204.webp)
