1. Home
  2. Detail

@thehealth_yonhap: 우리나라 대장암 발생률 높은 이유 3가지우리나라 대장암 발생율이 높은 이유 3가지 #대장암#대장암증상#대장암원인#대장암생활습관#대장암예방#대장암생존 #서울성모병원#이윤석#30대대장암#40대대장암#3040대장암#대장암수술#더건강#연합뉴스

더(The)건강
더(The)건강
Open In TikTok:
Region: KR
Friday 10 May 2024 02:37:47 GMT
264
6
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (4.02MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.55MB) Watermark .mp4 (3.98MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @thehealth_yonhap, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Áo Polo Kẻ Form Regular hótt trend #hottrend #outfit #thinhhanh
Áo Polo Kẻ Form Regular hótt trend #hottrend #outfit #thinhhanh
Semua harus seimbang 🤘🏻 #maaudiofyp #subpali #maaudiokarnaval #fyp
Semua harus seimbang 🤘🏻 #maaudiofyp #subpali #maaudiokarnaval #fyp
they don’t pay me enough to get in there🤮#chipotle #fypシ #closingshift #help #getyofunnyupnotyomoneyup
they don’t pay me enough to get in there🤮#chipotle #fypシ #closingshift #help #getyofunnyupnotyomoneyup
KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menyita uang sebesar Rp11 triliun dalam kasus dugaan korupsi korporasi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Penyitaan ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. “Ini merupakan uang sita terbesar yang diekspos langsung ke publik dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia,” ujar Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nurokhman, dalam keterangan persnya, Rabu (18/6/2025). Uang senilai Rp11 triliun tersebut disita dari korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group, yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Kelima entitas korporasi itu antara lain: PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. #jaksaagung #indonesia🇮🇩 #fyppppppppppppppppppppppp
KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menyita uang sebesar Rp11 triliun dalam kasus dugaan korupsi korporasi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Penyitaan ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. “Ini merupakan uang sita terbesar yang diekspos langsung ke publik dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia,” ujar Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nurokhman, dalam keterangan persnya, Rabu (18/6/2025). Uang senilai Rp11 triliun tersebut disita dari korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group, yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Kelima entitas korporasi itu antara lain: PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. #jaksaagung #indonesia🇮🇩 #fyppppppppppppppppppppppp
dewali ayodhya 2025 💗🚩 #dewali #ayodhya #ayodhyarammandir #sanatan #hindu
dewali ayodhya 2025 💗🚩 #dewali #ayodhya #ayodhyarammandir #sanatan #hindu
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, hingga kini masih menjalani proses hukum setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7 Agustus 2025 lalu. Kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur ini terus bergulir. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, Liendha Andajani, serta pejabat teknis dari Pemkab Kolaka Timur. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Abdul Azis selaku Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andi Lukman Hakim sebagai PIC Kemenkes, Ageng Dermanto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen proyek, serta dua pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra, Deddy Karnady dan Arif Rahman. Mereka ditahan sejak 8 hingga 27 Agustus 2025 dengan opsi perpanjangan masa penahanan. Kasus ini bermula dari proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur yang merupakan bagian dari program Quick Wins Presiden dengan kontrak senilai Rp126,3 miliar. Sejak awal, tender proyek diduga telah diatur agar dimenangkan oleh PT Pilar Cerdas Putra. Praktik suap pun berjalan dengan pola aliran dana mulai dari Rp30 juta, Rp500 juta, hingga commitment fee sebesar 8 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp9 miliar. Pada Agustus 2025, aliran dana sebesar Rp1,6 miliar diteruskan kepada staf Abdul Azis untuk kepentingan pribadi sang bupati. Saat OTT, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp200 juta serta cek miliaran rupiah. KPK menegaskan, penindakan kasus ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan proyek kesehatan strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. #partnerpenegakanhukum #kolakatimur #korupsi #bupatikoltim #abdulaziz
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, hingga kini masih menjalani proses hukum setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7 Agustus 2025 lalu. Kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur ini terus bergulir. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes, Liendha Andajani, serta pejabat teknis dari Pemkab Kolaka Timur. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Abdul Azis selaku Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andi Lukman Hakim sebagai PIC Kemenkes, Ageng Dermanto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen proyek, serta dua pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra, Deddy Karnady dan Arif Rahman. Mereka ditahan sejak 8 hingga 27 Agustus 2025 dengan opsi perpanjangan masa penahanan. Kasus ini bermula dari proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur yang merupakan bagian dari program Quick Wins Presiden dengan kontrak senilai Rp126,3 miliar. Sejak awal, tender proyek diduga telah diatur agar dimenangkan oleh PT Pilar Cerdas Putra. Praktik suap pun berjalan dengan pola aliran dana mulai dari Rp30 juta, Rp500 juta, hingga commitment fee sebesar 8 persen dari nilai proyek, atau sekitar Rp9 miliar. Pada Agustus 2025, aliran dana sebesar Rp1,6 miliar diteruskan kepada staf Abdul Azis untuk kepentingan pribadi sang bupati. Saat OTT, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp200 juta serta cek miliaran rupiah. KPK menegaskan, penindakan kasus ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan proyek kesehatan strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. #partnerpenegakanhukum #kolakatimur #korupsi #bupatikoltim #abdulaziz

About

Legal