@ragilputraa_0: #fypシ #xyxbcafypシ #stroymlm #katakata #manyalaabangku #pekabarutiktok

ragil04
ragil04
Open In TikTok:
Region: ID
Friday 10 May 2024 11:47:57 GMT
31523
837
1
231

Music

Download

Comments

solhhhhhh3
ley𓂺 :
Ramayana kah
2024-12-17 19:18:51
0
pullprtm6
pullsadd :
dan jadilah seperti aspal,yang rela dirinya diinjak tapi tidak ngeluh,menyakiti tanpa menyentuh
2024-07-08 06:22:36
0
To see more videos from user @ragilputraa_0, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

KLIK PENDIDIKAN - Isu pengalihan PPPK menjadi PNS kembali menjadi topik panas di kalangan ASN kontrak. ‎Banyak yang mulai berharap wacana itu benar-benar masuk dalam revisi UU ASN yang sedang dibahas DPR. ‎Namun MenPAN RB Rini Widyantini justru memberi penekanan berbeda soal arah kebijakan pemerintah. ‎Rini menegaskan bahwa status bukanlah inti persoalan yang sedang diperbaiki pemerintah saat ini. ‎“Yang paling penting itu menurut saya bukan masalah status,” ujar Menteri Rini pada Selasa, 18 November 2025. ‎Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang fokus membangun sistem kesejahteraan ASN yang lebih setara. ‎“Baik PNS maupun PPPK itu punya pekerjaan yang sama-sama melayani publik,” kata Rini menekankan tanggung jawab mereka. ‎Menurut Rini, PPPK tidak boleh menganggap dirinya pegawai kelas dua dalam struktur ASN. ‎Ia justru menegaskan bahwa perannya sama pentingnya dengan PNS dalam menjaga pelayanan publik. ‎Rini kemudian mengingatkan bahwa pengangkatan PNS tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang. ‎“Untuk jadi PNS itu bekerja sampai lebih dari 30 tahun, jadi harus diperhitungkan,” jelasnya. ‎Ia menyebut hitungan fiskal menjadi salah satu faktor besar yang tak boleh diabaikan pemerintah. ‎Selain itu, proses seleksi tetap menjadi pintu utama dalam semua kebijakan status ASN. ‎“Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Rini menjelaskan dasar hukumnya. ‎Dengan begitu, setiap kebijakan baru tetap mengikuti prosedur seleksi yang berlaku saat ini. ‎Rini sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah akan membuka jalan instan bagi PPPK untuk menjadi PNS. ‎Ia memastikan perubahan status jika pun pernah dibahas harus dihitung, dirumuskan, dan diuji berdasarkan aturan resmi. Katena itu, PPPK tidak terjebak pada euforia status yang belum tentu bisa diwujudkan. ‎Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan justru menjadi fokus besar yang akan dirasakan ASN secara langsung. ‎Rini juga menjelaskan bahwa PPPK bekerja dengan pola mirip PKWT di sektor swasta, dengan kontrak dan perpanjangan berkala. ‎Struktur ini menurutnya bukan kelemahan, tetapi bentuk profesionalitas yang bisa diperkuat melalui kompetensi. ‎Ia meminta PPPK untuk memusatkan energi pada peningkatan kemampuan dan kinerja harian. ‎Rini menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik hanya bisa terwujud jika ASN tidak terseret ekspektasi yang berlebihan soal status. ‎Dengan pesan itu, perdebatan soal status diharapkan tidak mengaburkan isu besar yang sedang disiapkan pemerintah. #pppk #pppk2024 #asn #honorer
KLIK PENDIDIKAN - Isu pengalihan PPPK menjadi PNS kembali menjadi topik panas di kalangan ASN kontrak. ‎Banyak yang mulai berharap wacana itu benar-benar masuk dalam revisi UU ASN yang sedang dibahas DPR. ‎Namun MenPAN RB Rini Widyantini justru memberi penekanan berbeda soal arah kebijakan pemerintah. ‎Rini menegaskan bahwa status bukanlah inti persoalan yang sedang diperbaiki pemerintah saat ini. ‎“Yang paling penting itu menurut saya bukan masalah status,” ujar Menteri Rini pada Selasa, 18 November 2025. ‎Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang fokus membangun sistem kesejahteraan ASN yang lebih setara. ‎“Baik PNS maupun PPPK itu punya pekerjaan yang sama-sama melayani publik,” kata Rini menekankan tanggung jawab mereka. ‎Menurut Rini, PPPK tidak boleh menganggap dirinya pegawai kelas dua dalam struktur ASN. ‎Ia justru menegaskan bahwa perannya sama pentingnya dengan PNS dalam menjaga pelayanan publik. ‎Rini kemudian mengingatkan bahwa pengangkatan PNS tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang. ‎“Untuk jadi PNS itu bekerja sampai lebih dari 30 tahun, jadi harus diperhitungkan,” jelasnya. ‎Ia menyebut hitungan fiskal menjadi salah satu faktor besar yang tak boleh diabaikan pemerintah. ‎Selain itu, proses seleksi tetap menjadi pintu utama dalam semua kebijakan status ASN. ‎“Menurut saya tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Rini menjelaskan dasar hukumnya. ‎Dengan begitu, setiap kebijakan baru tetap mengikuti prosedur seleksi yang berlaku saat ini. ‎Rini sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah akan membuka jalan instan bagi PPPK untuk menjadi PNS. ‎Ia memastikan perubahan status jika pun pernah dibahas harus dihitung, dirumuskan, dan diuji berdasarkan aturan resmi. Katena itu, PPPK tidak terjebak pada euforia status yang belum tentu bisa diwujudkan. ‎Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan justru menjadi fokus besar yang akan dirasakan ASN secara langsung. ‎Rini juga menjelaskan bahwa PPPK bekerja dengan pola mirip PKWT di sektor swasta, dengan kontrak dan perpanjangan berkala. ‎Struktur ini menurutnya bukan kelemahan, tetapi bentuk profesionalitas yang bisa diperkuat melalui kompetensi. ‎Ia meminta PPPK untuk memusatkan energi pada peningkatan kemampuan dan kinerja harian. ‎Rini menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik hanya bisa terwujud jika ASN tidak terseret ekspektasi yang berlebihan soal status. ‎Dengan pesan itu, perdebatan soal status diharapkan tidak mengaburkan isu besar yang sedang disiapkan pemerintah. #pppk #pppk2024 #asn #honorer

About