1. Home
  2. Detail

@abdlltohiim: (COD)Bravhom angin leher Portable Gantung leher USB Tanpa Baling Baling kipas leher jam tangan #kipasanginleher #kipasanginleherportable #kipasanginleherelektrik #fypindonesia

Kebutuhan mu
Kebutuhan mu
Open In TikTok:
Region: ID
Saturday 18 May 2024 04:54:40 GMT
42957
522
1
329

Music

Download

No Watermark .mp4 (2.07MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.07MB) Watermark .mp4 (2.07MB) Music .mp3

Comments

winlandstore
winlandstore :
🥰🥰🥰
2024-07-02 06:48:44
1
To see more videos from user @abdlltohiim, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#trending #foryou #trendingsound #foryoupage❤️❤️
#trending #foryou #trendingsound #foryoupage❤️❤️
Couples! 💕 Show your love with these matching 'My heart belongs to her & him' hoodies. #CoupleHoodie #MatchingOutfits #CoupleGoals #RelationshipGoals #UnisexFashion #HoodieSeason
Couples! 💕 Show your love with these matching 'My heart belongs to her & him' hoodies. #CoupleHoodie #MatchingOutfits #CoupleGoals #RelationshipGoals #UnisexFashion #HoodieSeason
#Chile #comedia #parati
#Chile #comedia #parati
PCO Bantah Kenaikan PBB di Sejumlah Daerah Akibat Efisiensi Anggaran Fenomena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang drastis tidak hanya di Kabupaten Pati, melainkan di sejumlah daerah seperti Cirebon dan Jombang. Kenaikan PBB-P2 itu juga dinilai sebagai dampak dari efisiensi anggaran. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membantah tudingan tudingan kenaikan PBB-P2 di daerah sebagai dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Hal itu ia sampaikan menanggapi protes warga terhadap kebijakan tersebut hingga terjadi demo oleh masyarakat Pati karena kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Menurut Hasan, efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal 2025 berlaku untuk seluruh 500-an kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat sehingga tidak dapat dikaitkan dengan satu kasus spesifik di daerah.
PCO Bantah Kenaikan PBB di Sejumlah Daerah Akibat Efisiensi Anggaran Fenomena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang drastis tidak hanya di Kabupaten Pati, melainkan di sejumlah daerah seperti Cirebon dan Jombang. Kenaikan PBB-P2 itu juga dinilai sebagai dampak dari efisiensi anggaran. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membantah tudingan tudingan kenaikan PBB-P2 di daerah sebagai dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Hal itu ia sampaikan menanggapi protes warga terhadap kebijakan tersebut hingga terjadi demo oleh masyarakat Pati karena kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Menurut Hasan, efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal 2025 berlaku untuk seluruh 500-an kabupaten/kota dan seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat sehingga tidak dapat dikaitkan dengan satu kasus spesifik di daerah. "Kalau ada kejadian spesifik, seperti di Kabupaten Pati, ini adalah murni dinamika lokal," ujarnya. Kewenangan penetapan tarif PBB-P2, kata Hasan, sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang disepakati antara bupati/wali kota dan DPRD. Menurut Hasan, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat memiliki porsi sekitar 4-5 persen dari total transfer dana pemerintah pusat ke daerah. #lingkarjateng #lingkarjatengid #lingkarnews #demopati #pati #infopati #beritapati #patiupdate #pco #istana #pbb #kenaikan #abcxyz #fypppppppppppppp #fypppp #fypシ゚viral🖤tiktok #fypシ゚ #fypp #fyp #fyppppppppppppppppppppppp




About

Legal