@funnyboy3221: minahil malik leaked video afsos hova 😢#foryou #foryoupage #unfrezzmyaccount #CapCut #pleasegoviral

funnyboy3221
funnyboy3221
Open In TikTok:
Region: AE
Wednesday 30 October 2024 05:31:32 GMT
533
19
3
0

Music

Download

Comments

yaseenkkkkkkk
yaseen. kk :
🥰🥰🥰
2024-10-30 05:57:08
1
ssadar63
Sardar555 :
😳
2024-11-04 14:21:28
0
To see more videos from user @funnyboy3221, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

JAKARTA, V-TODAY.com — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) bidang kesehatan, Ribka Tjiptaning, melontarkan kritik tajam terhadap pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilainya masih berbelit-belit dan justru mempersulit hak pasien. Ribka menyampaikan hal itu dalam seminar pelatihan relawan kesehatan PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). Ia menilai, kehadiran BPJS seharusnya menjadi solusi untuk menyederhanakan akses layanan kesehatan bagi rakyat, bukan malah menambah lapisan birokrasi. “BPJS itu sebenarnya intinya untuk memperkecil birokrasi kesehatan. Tapi yang di lapangan malah jadi berbelit-belit,” ujar Ribka. Ia menyinggung bahwa konsep jaminan kesehatan universal sudah diatur sejak era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, implementasinya, menurut Ribka, tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Setelah Bu Mega turun, satu tahun seharusnya SJSN diimplementasikan, tapi malah dicuekin. Dulu ada Jamkesmas dan Askes, tapi mentok di situ,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Ribka menjelaskan bahwa pelatihan relawan kesehatan PDI-P digelar untuk memperkuat kapasitas para pendamping pasien yang sering menghadapi kesulitan di lapangan akibat sistem birokrasi yang rumit. “Mereka jago aturan, tapi ketika menghadapi pasien sering mentok. Padahal tugas kita sebagai pendamping adalah memastikan hak rakyat untuk sehat tetap terpenuhi,” tegasnya. Ia mencontohkan kasus pasien BPJS yang haknya kerap dibatalkan secara sepihak. “Misalnya pasien masih infus tapi BPJS-nya dibatalkan, padahal itu tidak boleh,” katanya. Ribka menegaskan, hak untuk sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Semua warga, dari presiden hingga tukang sapu, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan. Ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar seluruh relawan menolong siapa pun tanpa memandang latar belakang politik. “Kalau perintah Ibu Ketua Umum, menolong orang jangan pilih-pilih. Bukan soal partai, tapi soal kemanusiaan,” tutur Ribka. Ribka pun menyebut para relawan kesehatan sebagai “pahlawan kesehatan”, karena dedikasi mereka yang siaga membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan. “Relawan itu 24 jam harus siap. Orang sakit tengah malam, ya harus siap juga,” ujarnya. Dengan nada tegas, Ribka menutup pesannya bahwa perjuangan menegakkan hak kesehatan rakyat adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa — bukan sekadar tugas partai. sumber:kompas.com #pdip #partai #pdi #bpjs #bpjskesehatan #jaminankesehatan #sjsn #ribkatjiptaning
JAKARTA, V-TODAY.com — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) bidang kesehatan, Ribka Tjiptaning, melontarkan kritik tajam terhadap pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilainya masih berbelit-belit dan justru mempersulit hak pasien. Ribka menyampaikan hal itu dalam seminar pelatihan relawan kesehatan PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). Ia menilai, kehadiran BPJS seharusnya menjadi solusi untuk menyederhanakan akses layanan kesehatan bagi rakyat, bukan malah menambah lapisan birokrasi. “BPJS itu sebenarnya intinya untuk memperkecil birokrasi kesehatan. Tapi yang di lapangan malah jadi berbelit-belit,” ujar Ribka. Ia menyinggung bahwa konsep jaminan kesehatan universal sudah diatur sejak era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, implementasinya, menurut Ribka, tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Setelah Bu Mega turun, satu tahun seharusnya SJSN diimplementasikan, tapi malah dicuekin. Dulu ada Jamkesmas dan Askes, tapi mentok di situ,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Ribka menjelaskan bahwa pelatihan relawan kesehatan PDI-P digelar untuk memperkuat kapasitas para pendamping pasien yang sering menghadapi kesulitan di lapangan akibat sistem birokrasi yang rumit. “Mereka jago aturan, tapi ketika menghadapi pasien sering mentok. Padahal tugas kita sebagai pendamping adalah memastikan hak rakyat untuk sehat tetap terpenuhi,” tegasnya. Ia mencontohkan kasus pasien BPJS yang haknya kerap dibatalkan secara sepihak. “Misalnya pasien masih infus tapi BPJS-nya dibatalkan, padahal itu tidak boleh,” katanya. Ribka menegaskan, hak untuk sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Semua warga, dari presiden hingga tukang sapu, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan. Ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar seluruh relawan menolong siapa pun tanpa memandang latar belakang politik. “Kalau perintah Ibu Ketua Umum, menolong orang jangan pilih-pilih. Bukan soal partai, tapi soal kemanusiaan,” tutur Ribka. Ribka pun menyebut para relawan kesehatan sebagai “pahlawan kesehatan”, karena dedikasi mereka yang siaga membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan. “Relawan itu 24 jam harus siap. Orang sakit tengah malam, ya harus siap juga,” ujarnya. Dengan nada tegas, Ribka menutup pesannya bahwa perjuangan menegakkan hak kesehatan rakyat adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa — bukan sekadar tugas partai. sumber:kompas.com #pdip #partai #pdi #bpjs #bpjskesehatan #jaminankesehatan #sjsn #ribkatjiptaning

About