@thiagopereira4169: #sattivus #amanikush

thiagopereira4169

Open In TikTok:

Region: BR

Tuesday 03 December 2024 16:18:47 GMT

301

12

0

7

Music

Download

No Watermark .mp4 (24.27MB) No Watermark(HD) .mp4 (24.27MB) Watermark .mp4 (25.03MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.

To see more videos from user @thiagopereira4169, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Cold start 😍 #harleydavidson #iron883 #iron883sportster #iron883harleydavidson #fyp #foryoupageofficiall

Cold start 😍 #harleydavidson #iron883 #iron883sportster #iron883harleydavidson #fyp #foryoupageofficiall

#ادريس_الشيخي #ترند #ليبيا #ترند_شعر #ابن_العوامه✈️✌🏻🌹

#ادريس_الشيخي #ترند #ليبيا #ترند_شعر #ابن_العوامه✈️✌🏻🌹

#fyppppppppppppppppppppppp #kurdistan #fyp #foryoupage #family

#fyppppppppppppppppppppppp #kurdistan #fyp #foryoupage #family

jangan kasih tau Joong kalo gw pacaran sama juno😭🙏#junotiranat #thailand🇹🇭 #gmmtv #aktorgmmtv #fypp

jangan kasih tau Joong kalo gw pacaran sama juno😭🙏#junotiranat #thailand🇹🇭 #gmmtv #aktorgmmtv #fypp

Di Tengah Efisiensi, Pemkot Bandar Lampung Anggarkan Rp10 Miliar untuk Wisata Religi AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk kegiatan wisata religi. Program tersebut tercatat dalam pos anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandar Lampung. Dari total anggaran tersebut, Rp5 miliar dialokasikan melalui APBD 2025, sementara Rp5 miliar lainnya melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun yang sama. Kebijakan ini menuai sorotan dari berbagai kalangan. Publik menilai alokasi dana untuk kegiatan wisata tidak terlalu mendesak, terlebih di tengah kebijakan efisiensi yang sedang digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung justru lebih memprioritaskan program bersifat seremonial dibandingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Dalam Inpres tersebut terdapat beberapa instruksi kepada gubernur dan wali kota, antara lain: 1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. 3. Mengurangi belanja honorarium melalui pembatasan tim kerja. 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur. 5. Memfokuskan alokasi anggaran pada peningkatan pelayanan publik. Namun, instruksi tersebut dinilai belum sepenuhnya diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan bahwa kegiatan wisata religi tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi pegawai pemerintah, dengan pembagian kuota sekitar 50 orang per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau setara satu bus. Mengutip data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Kota Bandar Lampung memiliki sedikitnya 55 OPD yang terdiri atas dinas, badan, sekretariat, dan kecamatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai apakah program wisata religi tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau memiliki muatan politik tertentu. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bandar Lampung, Jhoni Asman, saat dihubungi awak media pada Selasa (4/11/2025), menyampaikan akan mengabari awak media untuk bertemu. Namun hingga berita ini diterbitkan, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut. #walikotabandarlampung

Di Tengah Efisiensi, Pemkot Bandar Lampung Anggarkan Rp10 Miliar untuk Wisata Religi AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2025 menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk kegiatan wisata religi. Program tersebut tercatat dalam pos anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandar Lampung. Dari total anggaran tersebut, Rp5 miliar dialokasikan melalui APBD 2025, sementara Rp5 miliar lainnya melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun yang sama. Kebijakan ini menuai sorotan dari berbagai kalangan. Publik menilai alokasi dana untuk kegiatan wisata tidak terlalu mendesak, terlebih di tengah kebijakan efisiensi yang sedang digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung justru lebih memprioritaskan program bersifat seremonial dibandingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Dalam Inpres tersebut terdapat beberapa instruksi kepada gubernur dan wali kota, antara lain: 1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. 3. Mengurangi belanja honorarium melalui pembatasan tim kerja. 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur. 5. Memfokuskan alokasi anggaran pada peningkatan pelayanan publik. Namun, instruksi tersebut dinilai belum sepenuhnya diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan bahwa kegiatan wisata religi tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi pegawai pemerintah, dengan pembagian kuota sekitar 50 orang per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau setara satu bus. Mengutip data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Kota Bandar Lampung memiliki sedikitnya 55 OPD yang terdiri atas dinas, badan, sekretariat, dan kecamatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai apakah program wisata religi tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau memiliki muatan politik tertentu. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bandar Lampung, Jhoni Asman, saat dihubungi awak media pada Selasa (4/11/2025), menyampaikan akan mengabari awak media untuk bertemu. Namun hingga berita ini diterbitkan, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut. #walikotabandarlampung

About

Robot

Legal

Privacy Policy