1. Home
  2. Detail

@titho55tz:

titho55🏖️
titho55🏖️
Open In TikTok:
Region: TZ
Saturday 08 March 2025 15:16:18 GMT
103
12
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (0MB) No Watermark(HD) .mp4 (0MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @titho55tz, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Me the whole time watching wumuti's teaser #xlov #wumuti #xlov wumuti
Me the whole time watching wumuti's teaser #xlov #wumuti #xlov wumuti
#witzig #lustig #witze #sprüche #Spaß
#witzig #lustig #witze #sprüche #Spaß
Mulai November, ASN Jabar Wajib WFH Setiap Kamis: Uji Coba Efisiensi Anggaran Daerah Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Kamis selama dua bulan, mulai November hingga Desember 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 150/KPG.03/BKD dan menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Berlaku untuk Seluruh OPD Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar. “Surat edaran sudah disebarkan dan disosialisasikan. WFH akan dilaksanakan setiap Kamis selama dua bulan sebagai masa uji coba,” ujarnya. Dua Skema: Hybrid dan WFH 50 Persen Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jabar akan menerapkan dua skema kerja: sistem hybrid dan WFH 50 persen. Artinya, sebagian ASN tetap bekerja dari kantor untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, sementara sisanya bekerja dari rumah. Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Dhani Gumelar, menambahkan bahwa pelaksanaan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit kerja. “Tidak semua OPD bisa full WFH, terutama yang melayani masyarakat secara langsung. Jadi akan ada penyesuaian teknis,” jelasnya. Hemat Listrik, Air, dan Biaya Operasional Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pengeluaran operasional kantor, seperti konsumsi listrik, air, dan pemakaian alat tulis kantor. Dengan menutup kantor satu hari dalam sepekan, Pemprov Jabar menargetkan efisiensi signifikan menjelang tahun anggaran 2026. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan efisiensi menyeluruh, termasuk dengan mengurangi aktivitas fisik di kantor. Evaluasi Menentukan Kelanjutan Setelah masa uji coba berakhir pada Desember 2025, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan ini. Jika dinilai berhasil, sistem kerja fleksibel berpotensi diterapkan secara permanen. Kebijakan ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa ASN tetap bisa produktif meski bekerja dari rumah. “Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal kepercayaan terhadap kinerja ASN di era kerja fleksibel,” tutup Dedi. #asn #asnjawabarat #bandung #tasikmalaya #garut
Mulai November, ASN Jabar Wajib WFH Setiap Kamis: Uji Coba Efisiensi Anggaran Daerah Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Kamis selama dua bulan, mulai November hingga Desember 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 150/KPG.03/BKD dan menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Berlaku untuk Seluruh OPD Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar. “Surat edaran sudah disebarkan dan disosialisasikan. WFH akan dilaksanakan setiap Kamis selama dua bulan sebagai masa uji coba,” ujarnya. Dua Skema: Hybrid dan WFH 50 Persen Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jabar akan menerapkan dua skema kerja: sistem hybrid dan WFH 50 persen. Artinya, sebagian ASN tetap bekerja dari kantor untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, sementara sisanya bekerja dari rumah. Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Dhani Gumelar, menambahkan bahwa pelaksanaan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit kerja. “Tidak semua OPD bisa full WFH, terutama yang melayani masyarakat secara langsung. Jadi akan ada penyesuaian teknis,” jelasnya. Hemat Listrik, Air, dan Biaya Operasional Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pengeluaran operasional kantor, seperti konsumsi listrik, air, dan pemakaian alat tulis kantor. Dengan menutup kantor satu hari dalam sepekan, Pemprov Jabar menargetkan efisiensi signifikan menjelang tahun anggaran 2026. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan efisiensi menyeluruh, termasuk dengan mengurangi aktivitas fisik di kantor. Evaluasi Menentukan Kelanjutan Setelah masa uji coba berakhir pada Desember 2025, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan ini. Jika dinilai berhasil, sistem kerja fleksibel berpotensi diterapkan secara permanen. Kebijakan ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa ASN tetap bisa produktif meski bekerja dari rumah. “Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal kepercayaan terhadap kinerja ASN di era kerja fleksibel,” tutup Dedi. #asn #asnjawabarat #bandung #tasikmalaya #garut


People only realize your value after you’re gone.
People only realize your value after you’re gone." #trilliac #motivation #advise #usa #inspiration
#90s #memories #LIVEIncentiveProgram #LIVEMonetization
#90s #memories #LIVEIncentiveProgram #LIVEMonetization

About

Legal