1. Home
  2. Detail

@jn.fmvz: 😘“Billionaire Heiress VS Her Murderer Husband”(2025) EP5-6 Murderer Husband vs. Heiress Who Dies!! #goodshort #billionaireheiressvsmurdererhusband #billionaireheiressvsmurdererhusbandgoodshort #goods

JN FmVz
JN FmVz
Open In TikTok:
Region: US
Tuesday 15 April 2025 02:54:38 GMT
4410
3
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (10.11MB) No Watermark(HD) .mp4 (6.42MB) Watermark .mp4 (10.43MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @jn.fmvz, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos
Copywriting Secrets: Sales Letters That Land Jobs Learn how a jobless salesman used compelling sales letters to get hired amidst post-WWI economic turmoil. Discover the power of copywriting! #Copywriting #SalesLetters #JobSearch #CareerAdvice #Marketing #Business #WritingSkills #Motivation #Success #Entrepreneurship
Copywriting Secrets: Sales Letters That Land Jobs Learn how a jobless salesman used compelling sales letters to get hired amidst post-WWI economic turmoil. Discover the power of copywriting! #Copywriting #SalesLetters #JobSearch #CareerAdvice #Marketing #Business #WritingSkills #Motivation #Success #Entrepreneurship
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan atau #Kemenkeu memberikan penjelasan soal pemerintah akan memungut pajak dari amplop kondangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP #Rosmauli menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak itu tidak benar.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan atau #Kemenkeu memberikan penjelasan soal pemerintah akan memungut pajak dari amplop kondangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP #Rosmauli menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak itu tidak benar. "Pernyataan itu mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum," kata Rosmauli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/7/2025). Dia menjelaskan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap tambahan kemampuan ekonomis memang bisa menjadi objek pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. Akan tetapi tidak semua kondisi langsung dikenakan pajak. "Apabila pemberian itu bersifat pribadi, tidak rutin dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak dan tidak menjadi prioritas pengawasan DJP," tuturnya. Dia menambahkan sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yaitu setiap wajib pajak melaporkan sendiri penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. "DJP tidak melakukan pemungutan langsung di acara hajatan dan tidak memiliki rencana untuk itu," pungkasnya. Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, #MuftiAnam menyoroti langkah pemerintah yang belakangan tengah menerapkan pajak ke sejumlah sektor usaha. Bahkan, dia mendengar seorang yang menerima #amplopkondangan pun akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Sumber: Okezone
Don’t get mad, get a bag why don’t cha!!! ☺️#LearnOnTikTok #littlethings #got2bhome #favoritememories #SoapBop #inthehouseparty
Don’t get mad, get a bag why don’t cha!!! ☺️#LearnOnTikTok #littlethings #got2bhome #favoritememories #SoapBop #inthehouseparty
School😣
School😣
#tiktok
#tiktok

About

Legal