@edgar0094: 🇵🇾Puente heroes del Chaco🇵🇾 #asuncion #puenteheroesdelchaco #viral_video_tiktok #paraguay #carlosmontalvo #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #temasoooo🤙🏻💎

Edgar Liuzzi
Edgar Liuzzi
Open In TikTok:
Region: PY
Sunday 25 May 2025 23:26:09 GMT
55350
1446
9
205

Music

Download

Comments

carlosjavierdipeo
Carlos Dipeo :
Temazoo 🎶🎶
2025-08-07 14:56:07
1
juliomacosta
Julio Martínez :
🤩👏👏👌espectacular
2025-07-15 19:01:24
1
mirejara12
Mire vazquez :
🤩🤩🇵🇾
2025-08-14 15:37:51
0
lauragimnz
Laura :
🥰🥰
2025-07-06 20:54:19
0
_caritoescobar_
Carito :
🥰
2025-07-06 06:59:10
0
valegonzalez2406
rocio :
😂😂😂
2025-06-26 02:44:24
0
valegonzalez2406
rocio :
🥰🥰🥰
2025-06-26 02:44:28
0
zrxldx._
Arilda :
❤️❤️❤️
2025-05-26 03:57:22
0
rodrigo.meza355
Rodrigo Meza :
imbita kp ya de pesca porai
2025-08-15 00:27:47
0
To see more videos from user @edgar0094, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

🔥 “JAKSA HARUSNYA PENEGAK HUKUM, BUKAN PENGUASA HUKUM!” 🔥 ⚖️ 1️⃣ Fungsi Sejati Jaksa Menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tugas jaksa adalah: ➡️ Menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan hati nurani. Bukan mengatur, menekan, atau memperdagangkan pasal. Namun realitanya, banyak jaksa berubah jadi penguasa hukum, bukan penegak hukum. 💣 2️⃣ Fakta di Lapangan — Hukum Dikuasai, Bukan Ditegakkan 📍 Kasus demi kasus menunjukkan jaksa lebih berkuasa dari hakim dan penyidik, contoh: Jaksa menentukan siapa ditahan dan siapa dibiarkan bebas, walau bukti sama. Jaksa menghitung sendiri kerugian negara, padahal UU No. 15/2006 jelas: hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara. Jaksa menahan tersangka dengan alasan subyektif “dikhawatirkan melarikan diri”, padahal belum tentu terbukti bersalah. ➡️ Akibatnya, banyak orang dikriminalisasi, sementara pelaku sesungguhnya berlindung di balik kekuasaan. 💀 3️⃣ Contoh Nyata Penyalahgunaan Kewenangan 📂 Dari berbagai kasus besar: Kasus Jiwasraya & Asabri: uang triliunan disebut “diselamatkan”, tapi tidak pernah muncul NTPN, SP2D, BAST yang membuktikan uang masuk kas negara. Kasus Dapen PKT: 8 tersangka — 6 bebas murni, 1 hilang, hanya 1 dijadikan DPO dan dihukum korupsi sendiri, padahal vonis menyebut “secara bersama-sama”. Kasus Timah & CPO: disebut menyelamatkan Rp271T dan Rp13,25T, tapi BPK belum pernah menyatakan angka resmi. ➡️ Inilah bukti hukum dijadikan alat kuasa, bukan alat keadilan. ⚡ 4️⃣ Dampak Sistemik Kepercayaan publik terhadap hukum anjlok. Kriminalisasi pengusaha & pejabat jujur meningkat. Aparat takut menegakkan kebenaran karena “atasan lebih berkuasa dari pasal.” 🏛️ 5️⃣ Solusi Nyata ✅ Terapkan UU Pembuktian Terbalik untuk aparat penegak hukum. ✅ Pisahkan fungsi penyidik & penuntut agar tidak tumpang tindih. ✅ Audit semua kasus yang mengatasnamakan “penyelamatan uang negara” tanpa bukti NTPN-SP2D-BAST. ✅ Kembalikan jaksa ke posisi semula — penegak hukum, bukan penguasa hukum
🔥 “JAKSA HARUSNYA PENEGAK HUKUM, BUKAN PENGUASA HUKUM!” 🔥 ⚖️ 1️⃣ Fungsi Sejati Jaksa Menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tugas jaksa adalah: ➡️ Menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan hati nurani. Bukan mengatur, menekan, atau memperdagangkan pasal. Namun realitanya, banyak jaksa berubah jadi penguasa hukum, bukan penegak hukum. 💣 2️⃣ Fakta di Lapangan — Hukum Dikuasai, Bukan Ditegakkan 📍 Kasus demi kasus menunjukkan jaksa lebih berkuasa dari hakim dan penyidik, contoh: Jaksa menentukan siapa ditahan dan siapa dibiarkan bebas, walau bukti sama. Jaksa menghitung sendiri kerugian negara, padahal UU No. 15/2006 jelas: hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara. Jaksa menahan tersangka dengan alasan subyektif “dikhawatirkan melarikan diri”, padahal belum tentu terbukti bersalah. ➡️ Akibatnya, banyak orang dikriminalisasi, sementara pelaku sesungguhnya berlindung di balik kekuasaan. 💀 3️⃣ Contoh Nyata Penyalahgunaan Kewenangan 📂 Dari berbagai kasus besar: Kasus Jiwasraya & Asabri: uang triliunan disebut “diselamatkan”, tapi tidak pernah muncul NTPN, SP2D, BAST yang membuktikan uang masuk kas negara. Kasus Dapen PKT: 8 tersangka — 6 bebas murni, 1 hilang, hanya 1 dijadikan DPO dan dihukum korupsi sendiri, padahal vonis menyebut “secara bersama-sama”. Kasus Timah & CPO: disebut menyelamatkan Rp271T dan Rp13,25T, tapi BPK belum pernah menyatakan angka resmi. ➡️ Inilah bukti hukum dijadikan alat kuasa, bukan alat keadilan. ⚡ 4️⃣ Dampak Sistemik Kepercayaan publik terhadap hukum anjlok. Kriminalisasi pengusaha & pejabat jujur meningkat. Aparat takut menegakkan kebenaran karena “atasan lebih berkuasa dari pasal.” 🏛️ 5️⃣ Solusi Nyata ✅ Terapkan UU Pembuktian Terbalik untuk aparat penegak hukum. ✅ Pisahkan fungsi penyidik & penuntut agar tidak tumpang tindih. ✅ Audit semua kasus yang mengatasnamakan “penyelamatan uang negara” tanpa bukti NTPN-SP2D-BAST. ✅ Kembalikan jaksa ke posisi semula — penegak hukum, bukan penguasa hukum

About