@tiemtaphoaxinh: Hộp 12 lốc keo hồ nước dán giấy

Nga Đi Review❤️

Open In TikTok:

Region: VN

Monday 26 May 2025 01:18:09 GMT

20981

81

7

83

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.45MB) No Watermark(HD) .mp4 (3.45MB) Watermark .mp4 (3.54MB) Music .mp3

Comments

𝓚𝓽𝓱𝓾𝔀🫶🏻 :

shop ơi là 12 lọ 25🐟 hay một lọ 25 🐟 thế ạ

2025-08-12 09:44:47

1

v :

ft67

2025-07-26 05:56:31

1

Hà Min's :

loại này không mùi mà dính chặt lắm nè

2025-06-11 01:29:14

0

v :

jcbkik

2025-07-19 05:59:40

0

To see more videos from user @tiemtaphoaxinh, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

egila #azizraul #ratagang @Pintusurga

egila #azizraul #ratagang @Pintusurga

ow ow oww kinclong banget 🙀 kalo mau samaan bisa klik keranjang kuning yaa 🤪 #perawatanmobil #pengkilapmobil #solusiautocare #viral #fyp

ow ow oww kinclong banget 🙀 kalo mau samaan bisa klik keranjang kuning yaa 🤪 #perawatanmobil #pengkilapmobil #solusiautocare #viral #fyp

“Tim Hukum by PKN: Talas (Tangkap Lepas) Kontroversi berujung ke Mabes Polri” BUNTUT DARI KEBUNGKAMAN OKNUM POLRESTA DENPASAR HINGGA KE MABES POLRI @Kepala Kepolisian RI @Divpropampolri Gelombang kritik publik kembali menyeruak di Denpasar. Kasus narkoba yang semestinya menjadi prioritas pemberantasan justru menghadirkan tanda tanya besar setelah muncul dugaan “tangkap–lepas” terhadap salah satu terduga pembeli narkoba berinisial S di lingkungan Satresnarkoba Polresta Denpasar. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa dua orang berinisial B dan D telah ditangkap dan ditahan pada 20 November 2025. Namun, seorang terduga pembeli lain berinisial S diduga tidak diproses atau tidak dilakukan penahanan. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Permohonan Salinan BAP Mandek Sejak 18 November 2025 Kuasa hukum para tersangka dikabarkan telah mengajukan permohonan turunan salinan BAP sesuai Pasal 72 KUHAP pada 18 November 2025. Namun hingga 1 Desember 2025, dokumen tersebut belum diterima. Keterangan yang beredar menyebutkan bahwa permohonan tersebut belum “turun dari pimpinan”, sehingga penyidik belum dapat menyerahkan salinan BAP. Penundaan tanpa batas waktu inilah yang dianggap janggal oleh keluarga tersangka dan praktisi hukum, mengingat: Pasal 72 KUHAP menjamin hak tersangka/pengacara untuk meminta turunan dokumen pemeriksaan. Penundaan tanpa alasan tertulis dapat dianggap maladministrasi. Transparansi penyidikan adalah kewajiban, bukan diskresi. Situasi ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidakwajaran dalam proses penyidikan yang melibatkan Unit 2 Resnarkoba, termasuk nama pejabat yang disebutkan publik: IPTU Adhi Waluyo, S.H., M.H. (Kanit 2) dan KOMPOL M. Akbar Eka Putra Samosir, S.H., S.I.K., M.H. (Kasat Narkoba). Publik mempertanyakan apakah benar terjadi tidak konsistenan dalam penindakan atau adanya keputusan yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada pihak keluarga dan kuasa hukum tersangka. Menguatnya Desakan Publik Akan Transparansi Narasi “tangkap–lepas” yang beredar luas telah membuat masyarakat menuntut klarifikasi resmi, transparansi prosedural, dan evaluasi internal terhadap jajaran terkait. Dalam negara hukum, proses penyidikan harus berdiri di atas: – Asas kesetaraan di depan hukum – Larangan pilih kasih – Transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum – Pengawasan yang ketat terhadap kewenangan diskresi tanpa penjelasan yang jelas dan terbuka, berbagai dugaan akan terus berkembang — termasuk dugaan bahwa ada pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus. Seruan Publik: Lawan Penyalahgunaan Wewenang, Dorong Pengawasan Independen Masyarakat Indonesia menginginkan penegakan hukum yang bersih dan tidak pandang bulu. Karena itu, publik menyerukan pentingnya: Evaluasi internal oleh pimpinan Polri Pemeriksaan oleh pengawas fungsional maupun eksternal bila diperlukan Kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait Kepatuhan terhadap KUHAP tanpa pengecualian Suara publik tegas: Segala bentuk dugaan ketidakprofesionalan harus diungkap, diperiksa, dan ditindak sesuai aturan. Tidak boleh ada ruang bagi “tangkap–lepas” atau perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Bersambung...

“Tim Hukum by PKN: Talas (Tangkap Lepas) Kontroversi berujung ke Mabes Polri” BUNTUT DARI KEBUNGKAMAN OKNUM POLRESTA DENPASAR HINGGA KE MABES POLRI @Kepala Kepolisian RI @Divpropampolri Gelombang kritik publik kembali menyeruak di Denpasar. Kasus narkoba yang semestinya menjadi prioritas pemberantasan justru menghadirkan tanda tanya besar setelah muncul dugaan “tangkap–lepas” terhadap salah satu terduga pembeli narkoba berinisial S di lingkungan Satresnarkoba Polresta Denpasar. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa dua orang berinisial B dan D telah ditangkap dan ditahan pada 20 November 2025. Namun, seorang terduga pembeli lain berinisial S diduga tidak diproses atau tidak dilakukan penahanan. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Permohonan Salinan BAP Mandek Sejak 18 November 2025 Kuasa hukum para tersangka dikabarkan telah mengajukan permohonan turunan salinan BAP sesuai Pasal 72 KUHAP pada 18 November 2025. Namun hingga 1 Desember 2025, dokumen tersebut belum diterima. Keterangan yang beredar menyebutkan bahwa permohonan tersebut belum “turun dari pimpinan”, sehingga penyidik belum dapat menyerahkan salinan BAP. Penundaan tanpa batas waktu inilah yang dianggap janggal oleh keluarga tersangka dan praktisi hukum, mengingat: Pasal 72 KUHAP menjamin hak tersangka/pengacara untuk meminta turunan dokumen pemeriksaan. Penundaan tanpa alasan tertulis dapat dianggap maladministrasi. Transparansi penyidikan adalah kewajiban, bukan diskresi. Situasi ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidakwajaran dalam proses penyidikan yang melibatkan Unit 2 Resnarkoba, termasuk nama pejabat yang disebutkan publik: IPTU Adhi Waluyo, S.H., M.H. (Kanit 2) dan KOMPOL M. Akbar Eka Putra Samosir, S.H., S.I.K., M.H. (Kasat Narkoba). Publik mempertanyakan apakah benar terjadi tidak konsistenan dalam penindakan atau adanya keputusan yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada pihak keluarga dan kuasa hukum tersangka. Menguatnya Desakan Publik Akan Transparansi Narasi “tangkap–lepas” yang beredar luas telah membuat masyarakat menuntut klarifikasi resmi, transparansi prosedural, dan evaluasi internal terhadap jajaran terkait. Dalam negara hukum, proses penyidikan harus berdiri di atas: – Asas kesetaraan di depan hukum – Larangan pilih kasih – Transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum – Pengawasan yang ketat terhadap kewenangan diskresi tanpa penjelasan yang jelas dan terbuka, berbagai dugaan akan terus berkembang — termasuk dugaan bahwa ada pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus. Seruan Publik: Lawan Penyalahgunaan Wewenang, Dorong Pengawasan Independen Masyarakat Indonesia menginginkan penegakan hukum yang bersih dan tidak pandang bulu. Karena itu, publik menyerukan pentingnya: Evaluasi internal oleh pimpinan Polri Pemeriksaan oleh pengawas fungsional maupun eksternal bila diperlukan Kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait Kepatuhan terhadap KUHAP tanpa pengecualian Suara publik tegas: Segala bentuk dugaan ketidakprofesionalan harus diungkap, diperiksa, dan ditindak sesuai aturan. Tidak boleh ada ruang bagi “tangkap–lepas” atau perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Bersambung...

tg: AFaGP #android #apple #appleiphone #samsung #xiaomi

tg: AFaGP #android #apple #appleiphone #samsung #xiaomi

#taniaakther05

#واخذها_واخذها #راشد_البركي #اغاني_ليبيه #libyan_music

#واخذها_واخذها #راشد_البركي #اغاني_ليبيه #libyan_music

About

Robot

Legal

Privacy Policy