1. Home
  2. Detail

@onlygrlnthewrld: What you know about stranger

Thumbalina
Thumbalina
Open In TikTok:
Region: US
Monday 02 June 2025 14:51:18 GMT
34803
3531
20
42

Music

Download

No Watermark .mp4 (5.12MB) No Watermark(HD) .mp4 (7.26MB) Watermark .mp4 (5.32MB) Music .mp3

Comments

dank.memes7
sash🪽🦄💖 :
i had a dream i met u last night and u were rlly mean but i feel like that just not true u seem so seeet
2025-06-02 15:46:30
9
w.iksxx
w.iksxx :
Ok diva I see u
2025-06-02 17:49:32
5
crusader613
In’t milk brilliant :
Daaaang
2025-06-02 14:58:15
0
strawbrery
ℳ :
girl youre so pretty
2025-06-02 17:10:30
1
cola__float
コーラフロート :
可愛い✨
2025-06-02 17:25:58
0
ayvamariab
ayva :
MAKEUP TUT NEXT PLSSS
2025-06-08 05:55:55
0
bsmart19
brentbrentsmart :
thumbs up🤎🎸🇨🇦
2025-06-03 04:31:57
0
hisillykitty
silly kitty 🍝 :
The eyebrow piercing 😮‍💨
2025-06-02 23:59:54
0
franksidebottom
Frank Sidebottom :
Classic beauty ...
2025-06-02 15:35:01
0
essencent
nash :
Stunning
2025-06-02 19:33:11
0
puppytranq
willow 🐾 :
@Carlin she reminds me of you
2025-06-02 18:32:18
1
robertphillips39
Robert Phillips :
🥰
2025-06-02 19:32:00
0
davidvera9633
David Vera9633 :
😻😻😻
2025-06-02 17:10:57
0
kordzakordza
Giorgi Kordzadze :
🥰🥰🥰
2025-06-02 17:00:22
0
littlebodybigshart1
savanna.smiles :
I’ll never get tired of these
2025-06-03 03:02:02
2
nina.sodd
𝓃𝒾𝓃𝒶 𝓂𝒶𝓇𝒾𝑒 :
please tell me u model😩😩
2025-06-07 14:41:10
0
tydietzer
tydietzer :
🥰🥰🥰
2025-06-05 13:50:19
0
tydietzer
tydietzer :
🔥🔥🔥
2025-06-05 13:50:15
0
To see more videos from user @onlygrlnthewrld, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

RUU Kepulauan Usulan DPD RI Masuk Prolegnas 2025, Selain UU PA — Haji Uma Tegaskan: Status Otsus Aceh Jangan Terusik Jakarta, 19 November 2025 — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus memperkuat agenda legislasi nasional dengan mendorong percepatan sejumlah rancangan undang-undang prioritas. Salah satunya adalah RUU tentang Daerah Kepulauan, yang kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 sebagai bagian dari tujuh RUU usulan DPD RI yang diterima DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah. Kepastian masuknya RUU tersebut ditegaskan melalui surat Ketua DPR RI kepada DPD RI tertanggal 12 November 2025. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan DPR RI pada 1 Oktober 2025 terkait surat Pimpinan DPD RI Nomor B/HM.03/2472/DPDRI/X/2025 mengenai penyampaian daftar RUU prioritas DPD RI. Dalam surat itu, DPR RI menyampaikan bahwa RUU Daerah Kepulauan akan dibahas bersama Presiden dalam Sidang DPR RI untuk memperoleh persetujuan bersama, serta meminta Presiden menunjuk menteri yang mewakili pemerintah dalam proses pembahasan. Melalui rapat khusus yang dipimpin PPUU dan Komite I, para senator dari provinsi-provinsi kepulauan kembali menegaskan komitmen percepatan pembahasan. DPD RI juga sedang menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai langkah strategis untuk mendorong penyelesaian legislasi. Sejalan dengan itu, Haji Uma juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini berada dalam pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Penyempurnaan UUPA dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum kewenangan Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus, terutama dalam aspek politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Haji Uma menilai pembahasan ini dapat menjadi momentum strategis untuk mempertegas posisi Aceh dalam struktur ketatanegaraan nasional. Dalam rapat pada 19 November 2025 yang dipimpin oleh Ketua PPU Dr. Abdul Kholiq dan Ketua Komite I Dr. Andi Sofyan, sejumlah anggota DPD RI menyoroti lambatnya proses legislasi RUU Daerah Kepulauan yang telah diusulkan sejak 2017 namun belum juga disahkan. Sikap paling tegas disampaikan anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, yang menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut tidak boleh mengusik atau mengurangi kewenangan Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus. Ia menilai bahwa penyempurnaan substansi RUU harus mempertimbangkan dinamika terkini agar lebih relevan dan memiliki daya dorong legislasi yang kuat, tanpa bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. “RUU ini penting, tetapi jangan sampai mengusik kewenangan Aceh yang sudah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Status Otsus Aceh harus dijaga,” tegas Haji Uma. Ia menambahkan, “Saat ini juga UUPA sedang dibahas di Baleg, ini sama-sama kita perjuangkan, semoga ini menjadi momentum untuk Aceh.” DPD RI turut menjelaskan bahwa terdapat tujuh RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025/2026. Ketujuhnya meliputi RUU Daerah Kepulauan dan RUU Bahasa Daerah sebagai usulan murni DPD RI dasar dari Komite I DPD RI serta lima RUU lainnya yang merupakan usulan bersama DPD RI dan DPR RI, yaitu Revisi UU Pemerintahan Aceh (UU PA), Revisi UU Pemerintahan Daerah, RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Seluruh RUU yang telah selesai disusun telah diserahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Dengan masuknya seluruh RUU tersebut dalam agenda Prolegnas, DPD RI berharap proses legislasi dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya wilayah kepulauan dan daerah dengan kekhususan seperti Aceh. #hajiuma #jejakhajiuma #dpdri #uupa #fypviral
RUU Kepulauan Usulan DPD RI Masuk Prolegnas 2025, Selain UU PA — Haji Uma Tegaskan: Status Otsus Aceh Jangan Terusik Jakarta, 19 November 2025 — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus memperkuat agenda legislasi nasional dengan mendorong percepatan sejumlah rancangan undang-undang prioritas. Salah satunya adalah RUU tentang Daerah Kepulauan, yang kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 sebagai bagian dari tujuh RUU usulan DPD RI yang diterima DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah. Kepastian masuknya RUU tersebut ditegaskan melalui surat Ketua DPR RI kepada DPD RI tertanggal 12 November 2025. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan DPR RI pada 1 Oktober 2025 terkait surat Pimpinan DPD RI Nomor B/HM.03/2472/DPDRI/X/2025 mengenai penyampaian daftar RUU prioritas DPD RI. Dalam surat itu, DPR RI menyampaikan bahwa RUU Daerah Kepulauan akan dibahas bersama Presiden dalam Sidang DPR RI untuk memperoleh persetujuan bersama, serta meminta Presiden menunjuk menteri yang mewakili pemerintah dalam proses pembahasan. Melalui rapat khusus yang dipimpin PPUU dan Komite I, para senator dari provinsi-provinsi kepulauan kembali menegaskan komitmen percepatan pembahasan. DPD RI juga sedang menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai langkah strategis untuk mendorong penyelesaian legislasi. Sejalan dengan itu, Haji Uma juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini berada dalam pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Penyempurnaan UUPA dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum kewenangan Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus, terutama dalam aspek politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Haji Uma menilai pembahasan ini dapat menjadi momentum strategis untuk mempertegas posisi Aceh dalam struktur ketatanegaraan nasional. Dalam rapat pada 19 November 2025 yang dipimpin oleh Ketua PPU Dr. Abdul Kholiq dan Ketua Komite I Dr. Andi Sofyan, sejumlah anggota DPD RI menyoroti lambatnya proses legislasi RUU Daerah Kepulauan yang telah diusulkan sejak 2017 namun belum juga disahkan. Sikap paling tegas disampaikan anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, yang menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut tidak boleh mengusik atau mengurangi kewenangan Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus. Ia menilai bahwa penyempurnaan substansi RUU harus mempertimbangkan dinamika terkini agar lebih relevan dan memiliki daya dorong legislasi yang kuat, tanpa bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. “RUU ini penting, tetapi jangan sampai mengusik kewenangan Aceh yang sudah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Status Otsus Aceh harus dijaga,” tegas Haji Uma. Ia menambahkan, “Saat ini juga UUPA sedang dibahas di Baleg, ini sama-sama kita perjuangkan, semoga ini menjadi momentum untuk Aceh.” DPD RI turut menjelaskan bahwa terdapat tujuh RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025/2026. Ketujuhnya meliputi RUU Daerah Kepulauan dan RUU Bahasa Daerah sebagai usulan murni DPD RI dasar dari Komite I DPD RI serta lima RUU lainnya yang merupakan usulan bersama DPD RI dan DPR RI, yaitu Revisi UU Pemerintahan Aceh (UU PA), Revisi UU Pemerintahan Daerah, RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Seluruh RUU yang telah selesai disusun telah diserahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Dengan masuknya seluruh RUU tersebut dalam agenda Prolegnas, DPD RI berharap proses legislasi dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya wilayah kepulauan dan daerah dengan kekhususan seperti Aceh. #hajiuma #jejakhajiuma #dpdri #uupa #fypviral


@abdullahiyare847 #somalitiktok
@abdullahiyare847 #somalitiktok
OST Drama dan Film Liu Yuning salah satu lagu keramat 摩登兄弟刘宇宁 ​ #ostliuyuning #摩登兄弟刘宇宁 #liuyuning刘宇宁 #刘宇宁 #mofan
OST Drama dan Film Liu Yuning salah satu lagu keramat 摩登兄弟刘宇宁 ​ #ostliuyuning #摩登兄弟刘宇宁 #liuyuning刘宇宁 #刘宇宁 #mofan


Just for fun 🤣🤣🤣🤣🤣 #MemeCut #Meme #MemeCut #memey #tiktokqatar🇶🇦 @️
Just for fun 🤣🤣🤣🤣🤣 #MemeCut #Meme #MemeCut #memey #tiktokqatar🇶🇦 @️

About

Legal