@idntimes: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akan menjalin komunikasi dengan kepolisian dan penegak hukum terkait penyelidikan dugaan pidana tambang di Raja Ampat, Papua Barat. Dia mengatakan, penyelesaian perkara tersebut berpotensi ditempuh melalui mekanisme adat Papua. Hal itu disampaikan dalam menanggapi langkah Bareskrim Polri yang tengah menyelidiki aktivitas tambang usai izin empat perusahaan dicabut pemerintah. "Saya pikir nanti coba kami akan komunikasikan secara baik-baik dengan pihak kepolisian, para penegak hukum untuk agar bagaimana caranya bisa kita selesaikan secara adat Papua," kata Bahlil saat ditemui di Kilang LNG Tangguh, Papua Barat, Rabu (11/6). Bahlil menegaskan, pemerintah telah menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat. Itu sebagai respons pemerintah atas aspirasi dan perhatian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. "Karena kemarin kan sudah kan, kita tim sudah turun, sudah mengecek. Saya pikir ini adalah bagian daripada respons pemerintah terhadap pikiran baik masyarakat," ujarnya. Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. #IDNTimes #IDN #SuaraMillennial #DiversityisBeautiful #Trending #Viral #IDNTimesBusiness #idntimes_uki #bahlil #saverajaampat #rajaampat

IDN Times

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 12 June 2025 04:27:17 GMT