@mistydroberts: We waited for this full glam moment for a long time! @stella

mistydroberts

Open In TikTok:

Region: US

Tuesday 22 July 2025 23:19:04 GMT

598

40

1

0

Music

Download

No Watermark .mp4 (2.04MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.25MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

demi :

She’s absolutely stunning!!

2025-07-23 02:34:26

1

To see more videos from user @mistydroberts, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Jensen czekał aż Misha na niego spojrzy #cockles#jensenackles#mishacollins#jensenandmisha#mishaandjensen#jenmish#mishjen#lovers#misha#collins#mishadmitritippenskrushnic#jensen#ackles#jensenrossackles

Jensen czekał aż Misha na niego spojrzy #cockles#jensenackles#mishacollins#jensenandmisha#mishaandjensen#jenmish#mishjen#lovers#misha#collins#mishadmitritippenskrushnic#jensen#ackles#jensenrossackles

Those that have money don't know how to used it that's why they are unhappy 🤣 #viralvideos #saviourfinance

Those that have money don't know how to used it that's why they are unhappy 🤣 #viralvideos #saviourfinance

#CapCut ﴿‏رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾. #اللهم_صلي_على_نبينا_محمد #قران_كريم #fypシ #foryoupage #pppppppppppppppp

#CapCut ﴿‏رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾. #اللهم_صلي_على_نبينا_محمد #قران_كريم #fypシ #foryoupage #pppppppppppppppp

ВЫЗЫВАЮ ЕГО 1 НА 1 @🔥LURIN🔥

ВЫЗЫВАЮ ЕГО 1 НА 1 @🔥LURIN🔥

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, tanah bersertifikat yg tidak tidak dimanfaatkan atau dibiarkan terlantar selama 2 tahun akan diambil alih negara. Pernyataan yg menunjukan bagaimana sistem politik pertanahan nasional bekerja. Mengkonfirmasi watak dan mentalitas kolonialisme yg melekat erat di tubuh kekuasaan saat ini. Bermaksud merampas tanah rakyat dengan gimmick dibiarkan terlantar, diambil dan dikuasai pemerintah. Kemudian dibisniskan lewat penerbitan hak pengelolaan, HGU, HGB, hak pakai kepada pemodal swasta. Apa yg dikatakan Nushron Wahid bukan hal baru. sudah dijalankan pemerintah dan dilegitimasi aturan hukum yg mengikat sejak era Joko Dasar hukumnya adalah PP No. 20 tahun 2021. Tepatnya, Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (5). Secara rigid, mengatur bahwa tanah bersertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan dan tanah yg diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas hak tanah, jika tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan atau tidak dipelihara dalam jangka waktu 2 tahun, maka termasuk objek tanah terlantar dan dapat diambil alih oleh negara. PP No. 20 tahun 2021 ini, merupakan turunan UU Cipta Kerja yg sengaja dibuat sebagai regulasi teknis untuk mengoperasionalkan Pasal 180 UU Cipta Kerja. Bahwa PP ini berfungsi sebagai instrumen dalam menetapkan suatu kawasan sebagai tanah terlantar untuk diambil pemerintah.Selanjutnya, tanah terlantar yg telah diambil alih pemerintah, dikategorikan sebagai tanah yg dikuasai negara dengan konsep penguasaan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, tanah bersertifikat yg tidak tidak dimanfaatkan atau dibiarkan terlantar selama 2 tahun akan diambil alih negara. Pernyataan yg menunjukan bagaimana sistem politik pertanahan nasional bekerja. Mengkonfirmasi watak dan mentalitas kolonialisme yg melekat erat di tubuh kekuasaan saat ini. Bermaksud merampas tanah rakyat dengan gimmick dibiarkan terlantar, diambil dan dikuasai pemerintah. Kemudian dibisniskan lewat penerbitan hak pengelolaan, HGU, HGB, hak pakai kepada pemodal swasta. Apa yg dikatakan Nushron Wahid bukan hal baru. sudah dijalankan pemerintah dan dilegitimasi aturan hukum yg mengikat sejak era Joko Dasar hukumnya adalah PP No. 20 tahun 2021. Tepatnya, Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (5). Secara rigid, mengatur bahwa tanah bersertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan dan tanah yg diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas hak tanah, jika tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan atau tidak dipelihara dalam jangka waktu 2 tahun, maka termasuk objek tanah terlantar dan dapat diambil alih oleh negara. PP No. 20 tahun 2021 ini, merupakan turunan UU Cipta Kerja yg sengaja dibuat sebagai regulasi teknis untuk mengoperasionalkan Pasal 180 UU Cipta Kerja. Bahwa PP ini berfungsi sebagai instrumen dalam menetapkan suatu kawasan sebagai tanah terlantar untuk diambil pemerintah.Selanjutnya, tanah terlantar yg telah diambil alih pemerintah, dikategorikan sebagai tanah yg dikuasai negara dengan konsep penguasaan "Hak Menguasai Negara" atau HMN. Dalam kaitan ini, UU Cipta Kerja menyamakan Hak Menguasai Negara atas tanah dengan Hak pengelolaan negara atas tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja, bahwa Hak pengelolaan merupakan hak Menguasai Negara yg pelaksanaannya diserahkan kepada pemegang haknya. Pemagang hak yg bisa mewakili negara melaksanakan hak pengelolaan atas tanah yg dikuasai negara diatur dalam Pasal 137 UU Cipta Kerja. Diantaranya: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Bank Tanah, BUMN BUMD dan badan hukum yg ditunjuk negara. Dalam pengelolaan tanah negara, seluruh badan milik negara akan diberikan hak pengelolaan

لمار يا قمر

لمار يا قمر

About

Robot

Legal

Privacy Policy