@rmdanar: Payment ID yang akan diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2025 merupakan langkah besar digitalisasi keuangan. Namun, di balik ambisi mulianya, ada beberapa poin krusial yang patut dikritisi: 1. Ancaman Privasi dan Pengawasan Berlebihan Ini adalah kritik paling mendasar. Dengan Payment ID terhubung langsung ke NIK dan mencatat detail setiap transaksi, masyarakat merasa rentan terhadap pengawasan finansial menyeluruh oleh negara. Kekhawatiran akan efek "Big Brother" ini valid. Pertanyaan utamanya: seberapa jauh negara akan "mengintip" kehidupan finansial warga, dan apa batasannya? 2. Risiko Keamanan Siber yang Masif Menggabungkan seluruh riwayat transaksi keuangan individu ke dalam satu sistem terpusat menciptakan target bernilai tinggi bagi peretas. Meskipun BI menjamin keamanan, rekam jejak kebocoran data di berbagai entitas di Indonesia menimbulkan keraguan. Pertanyaan kritisnya: apakah infrastruktur keamanan BI benar-benar sekuat itu untuk menahan serangan siber skala besar yang mengincar miliaran data finansial sensitif? 3. Ketidakjelasan Penggunaan Data dan Akses BI menyatakan akses data akan berdasarkan persetujuan (konsen) dan dilindungi UU PDP. Namun, detail mekanismenya masih buram. Siapa saja yang boleh mengakses data ini? Untuk tujuan apa saja? Bagaimana jika ada penyalahgunaan oleh oknum internal atau eksternal? Kurangnya transparansi dalam hal ini memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. 4. Potensi Beban Pajak dan Dampak ke Sektor Informal Ada kekhawatiran nyata bahwa Payment ID akan menjadi alat efisien bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak. Setiap transaksi, sekecil apapun, berpotensi terpantau. Hal ini bisa berdampak signifikan pada sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terekam, berpotensi membebani mereka dengan kewajiban pajak yang tidak siap mereka tanggung. 5. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Komprehensif Hingga saat ini, sosialisasi Payment ID masih terasa fragmented dan belum merata. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak paham penuh manfaat dan risikonya, sehingga mudah termakan informasi yang salah atau hoaks. Tanpa edukasi yang masif dan penjelasan yang transparan, resistensi dan kekhawatiran publik akan terus meningkat. Payment ID Bank Indonesia memiliki potensi besar untuk memodernisasi sistem keuangan dan memerangi kejahatan. Namun, implementasinya harus disertai dengan jaminan keamanan siber yang mutlak, transparansi penuh mengenai pengelolaan data, dan edukasi masif untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa ini, manfaat yang diharapkan bisa tergerus oleh kekhawatiran dan ketidak percayaan masyarakat. #fyp #BI #bankindonesia

Ramdan Abdul Rahman

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 27 July 2025 06:35:37 GMT