@balitopik.com: Balitopik.com, KALBAR– Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan mengatakan kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bakal memblokir rekening bank menganggur selama 3 bulan adalah kebijakan yang konyol karena melanggar hak asasi manusia. Hal ini ditanyakan wartawan kepada Krisantus saat berkunjung ke Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Kamis (31/7/2025). “Itu melanggar hak asasi manusia. Apalagi kami di Kalbar tidak semua punya internet. Jadi orang-orang di kampung itu bikin rekening, dia hanya menyimpan uang di situ, dia tidak punya ATM, kalau dibekukan coba, itu hak pribadi dia,” kata Krisantus. “Saya tidak setuju. Bahaya loh nanti gak negara kesatuan lagi, (kebijakan ini) seharusnya tidak keluar. Itu kebijakan yang salah, belum tentu pemerintah pusat benar semua, ini (kebijakan membekukan rekening) salah,” tegasnya. NOTE: Baca selengkapnya haya di website Bali Topik.

BALITOPIK.COM

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 31 July 2025 09:48:10 GMT