@duapettzz: #4u #masukberandamuu #4upage

𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩
𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩
Open In TikTok:
Region: ID
Sunday 03 August 2025 01:57:56 GMT
45402
3205
20
955

Music

Download

Comments

storysadd305
satujuli. :
minta vd nya donk
2025-08-04 02:51:29
0
inmusranwai
inmusranwai :
mahardikadanasyhputra ❣️
2025-08-14 18:09:07
0
indah1404_00
igindahhhhhhh1404_ :
@hipsilmubarak3 ♥
2025-09-29 03:53:02
0
kella_0719
kella_imuts :
@andraa 💢😋
2025-11-24 12:06:51
0
.ditzz211
ditzzz💨 :
@pi_silpi
2025-11-15 13:45:06
2
09_kheeyy
kheeyy :
@arni_ s_🩷 @Daulay florist lubuklinggau
2025-11-12 05:53:28
2
radenmsblack
𝖕𝖚𝖙𝖗𝖆 :
@piaqq_cn1k🤍 😘
2025-08-11 13:49:37
2
zzhr4ra_
zαhrα :
@mhmdmirz
2025-09-03 11:44:47
1
enellisanggun2
xxenne :
@Narcotics Process
2025-10-30 08:11:33
0
selvannyy027
selvanny :
@R👑❤
2025-09-30 01:49:38
0
gktaucx06_14hlow
hiii :
😁
2025-09-28 23:08:31
0
kitee237
Kitee :
😁
2025-09-24 07:02:31
0
layanganlost
🍃 :
🥰
2025-09-22 12:10:24
0
beyourfavs_23
beyourfavs_23 :
😂😂😂
2025-09-03 17:01:57
0
azizah.naura26
Azizah naura :
🥰🥰🥰
2025-08-03 13:15:45
0
user5629597
1111 :
😇😇😇
2025-08-03 06:47:18
0
To see more videos from user @duapettzz, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Rencana pengadaan “Belanja Penyelenggaraan Parade 17 Agustus 2025” oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Berdasarkan data Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) pemerintah, paket bernomor 57901771 tersebut tercatat bernilai Rp175,77 miliar dengan lokasi pelaksanaan di Gedung E, Komplek Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Yang menjadi sorotan, kegiatan itu tidak memiliki kaitan langsung dengan mandat utama lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Badan Gizi Nasional. Dalam peraturan tersebut, BGN dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang gizi, termasuk perumusan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting. “Kalau kita lihat mandatnya, BGN itu bukan lembaga protokoler atau keprotokolan negara. Tugasnya sangat teknis, memastikan masyarakat Indonesia tercukupi gizinya. Jadi kalau ada belanja ratusan miliar untuk parade, itu jelas melenceng dari fungsi dasar lembaga,” ujar seorang peneliti kebijakan publik dari UIN Jakarta kepada Perspektiv.idn, Rabu (5/11). Publik mempertanyakan bagaimana kegiatan seremonial seperti parade kemerdekaan dapat dikategorikan sebagai belanja yang mendukung pemenuhan gizi nasional. Terlebih, hingga kini angka stunting nasional masih di atas target RPJMN, sementara sejumlah daerah melaporkan keterbatasan anggaran untuk program gizi masyarakat. Rencana pengeluaran seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan perencanaan berbasis kinerja di instansi pemerintah. “Kita bicara soal efisiensi dan prioritas. Ketika lembaga gizi justru menganggarkan parade, ini bukan sekadar soal seremonial, tapi soal arah kebijakan dan akuntabilitas,” tegasnya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Gizi Nasional belum mempublikasi pengadaan tersebut pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga publik tidak bisa melihat lebih lanjut perusahaan mana yang memenangkan pengadaan dengan jumlah fantastis tersebut. Di tengah era efisiensi anggaran, transparansi dan kesesuaian fungsi menjadi sorotan penting dalam penggunaan dana publik. #mbg #parade #kemiskinan #stunting #fyp #viral #trending #tiktok sc : https://www.instagram.com/p/DQtvNEfEg4q/?igsh=MWlodTU1bmxhYTBqaw==
Rencana pengadaan “Belanja Penyelenggaraan Parade 17 Agustus 2025” oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Berdasarkan data Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) pemerintah, paket bernomor 57901771 tersebut tercatat bernilai Rp175,77 miliar dengan lokasi pelaksanaan di Gedung E, Komplek Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Yang menjadi sorotan, kegiatan itu tidak memiliki kaitan langsung dengan mandat utama lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Badan Gizi Nasional. Dalam peraturan tersebut, BGN dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang gizi, termasuk perumusan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting. “Kalau kita lihat mandatnya, BGN itu bukan lembaga protokoler atau keprotokolan negara. Tugasnya sangat teknis, memastikan masyarakat Indonesia tercukupi gizinya. Jadi kalau ada belanja ratusan miliar untuk parade, itu jelas melenceng dari fungsi dasar lembaga,” ujar seorang peneliti kebijakan publik dari UIN Jakarta kepada Perspektiv.idn, Rabu (5/11). Publik mempertanyakan bagaimana kegiatan seremonial seperti parade kemerdekaan dapat dikategorikan sebagai belanja yang mendukung pemenuhan gizi nasional. Terlebih, hingga kini angka stunting nasional masih di atas target RPJMN, sementara sejumlah daerah melaporkan keterbatasan anggaran untuk program gizi masyarakat. Rencana pengeluaran seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan perencanaan berbasis kinerja di instansi pemerintah. “Kita bicara soal efisiensi dan prioritas. Ketika lembaga gizi justru menganggarkan parade, ini bukan sekadar soal seremonial, tapi soal arah kebijakan dan akuntabilitas,” tegasnya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Gizi Nasional belum mempublikasi pengadaan tersebut pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga publik tidak bisa melihat lebih lanjut perusahaan mana yang memenangkan pengadaan dengan jumlah fantastis tersebut. Di tengah era efisiensi anggaran, transparansi dan kesesuaian fungsi menjadi sorotan penting dalam penggunaan dana publik. #mbg #parade #kemiskinan #stunting #fyp #viral #trending #tiktok sc : https://www.instagram.com/p/DQtvNEfEg4q/?igsh=MWlodTU1bmxhYTBqaw==

About