1. Home
  2. Detail

@sa1k3n_: #dandadan #dandadanedit #jiji #jijiedit #okarun #okarundandadan #momo #momoayase #evileye #dandadan2season ★ upload method ★ TG: @editing_news

Sa1k3N
Sa1k3N
Open In TikTok:
Region: JP
Friday 15 August 2025 08:06:05 GMT
830
60
1
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.99MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.84MB) Watermark .mp4 (3.99MB) Music .mp3

Comments

waity_f
Waity💜 :
💃
2025-08-15 09:45:48
1
To see more videos from user @sa1k3n_, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos
Cómo CREAR IMÁGENES estilo Studio Ghibli [GRATIS]🔥| #ghiblifilter #StudiosGhibli #ia #FiltrosTiktok #pablinsky
Cómo CREAR IMÁGENES estilo Studio Ghibli [GRATIS]🔥| #ghiblifilter #StudiosGhibli #ia #FiltrosTiktok #pablinsky


awali pagimu dengan sarapan bukan harapan 🙈#jowostory #jawapride #fouryou #fypツ #fyp
awali pagimu dengan sarapan bukan harapan 🙈#jowostory #jawapride #fouryou #fypツ #fyp
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan aliran dugaan suap yang mengguncang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait vonis lepas (ontslag) dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Tiga hakim yang terlibat, yakni Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharudin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM), kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers dini hari, Senin (14/4/2025), menyebut uang senilai Rp60 miliar disiapkan untuk “mengatur” putusan bebas terdakwa korporasi minyak goreng. Kasus bermula dari permintaan advokat tersangka korporasi, Ariyanto (AR), untuk mengurus perkara korupsi CPO agar diputus lepas (ontslag). Ariyanto diduga menyiapkan dana Rp20 miliar untuk tujuan tersebut. “Untuk mengurus perkara korupsi korporasi minyak goreng dengan permintaan agar perkara tersebut diputus ontslag dengan menyiapkan uang sebesar Rp20 miliar,” jelas Qohar. Ariyanto menghubungi Wahyu Gunawan (WG), seorang panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk menyampaikan permintaannya. Wahyu kemudian meneruskan permintaan tersebut kepada Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala PN Jakarta Pusat. Merespons permintaan tersebut, MAN menyetujuinya, namun dengan mengajukan permintaan uang sebesar tiga kali lipat, menjadi Rp60 miliar. AR menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp60 miliar dalam bentuk mata uang dolar AS kepada Wahyu. Wahyu selanjutnya menyerahkan uang suap tersebut kepada MAN. Atas perannya sebagai perantara, Wahyu menerima imbalan sebesar 50.000 dolar AS dari MAN. “Jadi, Wahyu Gunawan pun dapat bagian setelah adanya penyerahan uang tersebut,” sebutnya. MAN lantas menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tersangka DJU, ASB, dan AM untuk menangani perkara korupsi CPO tersebut. “Tersangka DJU sebagai ketua majelis, tersangka AM sebagai hakim ad hoc, dan ASB sebagai anggota majelis,” ujarnya. Setelah surat penetapan sidang diterbitkan, MAN memanggil DJU dan ASB untuk memberikan uang dolar senilai Rp4,5 miliar sebagai “uang baca berkas perkara” dan menyampaikan pesan agar perkara tersebut “diatensi”. Oleh DJU, uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada ASB dan AM. “Uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara dan Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara diatensi,” terangnya. Pembayaran tak berhenti di situ. MAN kembali menyerahkan uang dalam bentuk dolar yang bila dirupiahkan senilai Rp18 miliar. Uang tersebut kemudian dibagi yakni DJU Rp6 miliar, AM Rp5 miliar, dan ASB Rp4,5 miliar “Ketika hakim mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara diputus ontslag, dan hal ini menjadi nyata ketika tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus ontslag oleh majelis hakim,” katanya. Ketiga hakim kini dijerat dengan Pasal 12 huruf c junto Pasal 12 huruf b, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021. Mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan penetapan ini, total tersangka dalam kasus suap ini menjadi tujuh orang, termasuk empat tersangka sebelumnya, WG (panitera), MS (advokat), AR (advokat), dan MAN, yang kini menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan, tapi terlibat saat masih menjabat Wakil Ketua PN Jakpus. (***) #kejaksaanagung #kejagung #viral #fyp #fyi #hukum #jaksa #jaksaagung #pusatpeneranganhukum #puspenkum #korupsi #korupsicpo #jampidsus #operasitangkaptangan #ott
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan aliran dugaan suap yang mengguncang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait vonis lepas (ontslag) dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Tiga hakim yang terlibat, yakni Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharudin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM), kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers dini hari, Senin (14/4/2025), menyebut uang senilai Rp60 miliar disiapkan untuk “mengatur” putusan bebas terdakwa korporasi minyak goreng. Kasus bermula dari permintaan advokat tersangka korporasi, Ariyanto (AR), untuk mengurus perkara korupsi CPO agar diputus lepas (ontslag). Ariyanto diduga menyiapkan dana Rp20 miliar untuk tujuan tersebut. “Untuk mengurus perkara korupsi korporasi minyak goreng dengan permintaan agar perkara tersebut diputus ontslag dengan menyiapkan uang sebesar Rp20 miliar,” jelas Qohar. Ariyanto menghubungi Wahyu Gunawan (WG), seorang panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk menyampaikan permintaannya. Wahyu kemudian meneruskan permintaan tersebut kepada Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala PN Jakarta Pusat. Merespons permintaan tersebut, MAN menyetujuinya, namun dengan mengajukan permintaan uang sebesar tiga kali lipat, menjadi Rp60 miliar. AR menyanggupi permintaan tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp60 miliar dalam bentuk mata uang dolar AS kepada Wahyu. Wahyu selanjutnya menyerahkan uang suap tersebut kepada MAN. Atas perannya sebagai perantara, Wahyu menerima imbalan sebesar 50.000 dolar AS dari MAN. “Jadi, Wahyu Gunawan pun dapat bagian setelah adanya penyerahan uang tersebut,” sebutnya. MAN lantas menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tersangka DJU, ASB, dan AM untuk menangani perkara korupsi CPO tersebut. “Tersangka DJU sebagai ketua majelis, tersangka AM sebagai hakim ad hoc, dan ASB sebagai anggota majelis,” ujarnya. Setelah surat penetapan sidang diterbitkan, MAN memanggil DJU dan ASB untuk memberikan uang dolar senilai Rp4,5 miliar sebagai “uang baca berkas perkara” dan menyampaikan pesan agar perkara tersebut “diatensi”. Oleh DJU, uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada ASB dan AM. “Uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara dan Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara diatensi,” terangnya. Pembayaran tak berhenti di situ. MAN kembali menyerahkan uang dalam bentuk dolar yang bila dirupiahkan senilai Rp18 miliar. Uang tersebut kemudian dibagi yakni DJU Rp6 miliar, AM Rp5 miliar, dan ASB Rp4,5 miliar “Ketika hakim mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara diputus ontslag, dan hal ini menjadi nyata ketika tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus ontslag oleh majelis hakim,” katanya. Ketiga hakim kini dijerat dengan Pasal 12 huruf c junto Pasal 12 huruf b, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021. Mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan penetapan ini, total tersangka dalam kasus suap ini menjadi tujuh orang, termasuk empat tersangka sebelumnya, WG (panitera), MS (advokat), AR (advokat), dan MAN, yang kini menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan, tapi terlibat saat masih menjabat Wakil Ketua PN Jakpus. (***) #kejaksaanagung #kejagung #viral #fyp #fyi #hukum #jaksa #jaksaagung #pusatpeneranganhukum #puspenkum #korupsi #korupsicpo #jampidsus #operasitangkaptangan #ott
50k cả combo 5 viên nén sơ dừa trồng rau trồng hoa trồng cây
50k cả combo 5 viên nén sơ dừa trồng rau trồng hoa trồng cây

About

Legal