Jakarta, 16 Agustus 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap skandal korupsi kuota haji periode 2023–2024 yang merugikan negara hingga Rp 1 triliun. Setelah melalui proses penyidikan intensif, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, pemilik travel haji Maktour Fuad Hasan Masyhur, serta dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag), yakni Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial RZ. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Kasus ini berawal dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000 yang diperoleh Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi pada 2023, menyusul negosiasi Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2019, kuota tersebut seharusnya dibagi 92% (18.400) untuk haji reguler dan 8% (1.600) untuk haji khusus. Namun, Kemenag di bawah Yaqut menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang membagi kuota rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, melanggar aturan. “Pembagian ini melawan hukum, menguntungkan asosiasi travel haji dan pejabat Kemenag,” ujar Plt. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. KPK menemukan bahwa lebih dari 100 agensi perjalanan haji, termasuk Maktour, terlibat dalam skema ini. Travel besar mendapatkan porsi kuota lebih banyak, dengan imbalan suap kepada pejabat Kemenag. “Ada rapat antara asosiasi travel dan pejabat Kemenag untuk menyepakati pembagian 50:50, yang mengakibatkan kerugian negara Rp 1 triliun,” ungkap Asep. Bukti-bukti berupa dokumen SK, aliran dana, dan komunikasi antara tersangka disita saat penggeledahan di kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag serta rumah Yaqut pada 13 Agustus 2025. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya pengurangan spesifikasi makanan jemaah haji, yang hanya menyediakan 1.715–1.765 kkal per hari, jauh di bawah standar 2.100 kkal sesuai Permenkes Nomor 28 Tahun 2019. ICW juga menemukan dugaan pungutan 0,8 riyal per sajian makanan, menghasilkan keuntungan Rp 50 miliar bagi tersangka, serta pengurangan spesifikasi makanan yang merugikan negara Rp 255 miliar. Total kerugian dari dua modus ini mencapai Rp 306 miliar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa korupsi ini tidak hanya terjadi pada 2024, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan pola berulang. “Ini pelanggaran berat karena menyangkut ibadah dan kepercayaan publik,” ujar pakar hukum Universitas Indonesia, Dr. Dian Kuspramono, yang mendesak hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar sesuai UU Tipikor. Reaksi publik di X membara. Akun @KeadilanRakyat menulis, “Haji disakralkan, tapi dijadikan ladang korupsi! KPK harus bongkar sampai akar!” Sementara @HukumJernih menambahkan, “Rakyat menabung puluhan tahun, pejabat malah pesta kuota.” Yaqut, melalui jubirnya Anna Hasbie, menyatakan akan kooperatif dengan proses hukum, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut. KPK kini berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana ke pihak lain, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi lainnya. Menteri Agama saat ini, Nasaruddin Umar, menjamin penyelenggaraan haji 2025 akan bersih dari korupsi. Publik menanti vonis bagi para tersangka dan reformasi sistem haji. Apa pendapat kalian tentang skandal ini? Akankah keadilan ditegakkan? Tulis di kolom komentar dan share beritanya biar semua update! - @tinta_narasi