GPI Tuding Fraksi Gerindra Hambat Pengesahan APBD Perubahan 2025 Blitar, blok-a.com - Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, yang juga merupakan kader Partai Gerindra Kabupaten Blitar, melontarkan kritik keras terhadap fraksi partainya sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blitar. Jaka menuding fraksi Gerindra, bersama beberapa partai lain, menghambat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan (PAK) tahun 2025, yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Aksi protes besar-besaran oleh ratusan massa GPI pada Senin (25/8/2025) ini, menjadi puncak kekecewaan terhadap lambatnya proses persetujuan anggaran tersebut. Jaka Prasetya menegaskan, bahwa jika APBD Perubahan tidak segera disahkan, pembangunan di Kabupaten Blitar akan terhambat dan rakyat akan menanggung kerugian besar. "Perubahan anggaran tahun 2025 itu ternyata ada beberapa partai politik yang tergabung dalam fraksi itu menghambat, terkesan menghambat adanya pengesahan APBD Perubahan," kata Jaka Prasetya. Secara spesifik, Jaka menyoroti peran fraksi Gerindra, partai yang ia naungi. Jaka mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap sikap partai yang disebutnya sebagai "partai pemerintah" tersebut. "Kami sangat menyayangkan ini. Partainya pemerintah, partainya Presiden Prabowo Ketua Umum, malah menghambat jalannya pemerintahan di Kabupaten Blitar," tegas Jaka. Ia bahkan menyerukan tindakan tegas terhadap anggota dewan yang menghambat, dengan menyatakan, "Kalau perlu mereka ditindak tegas, kalau enggak bisa dibina, binasakan." Menurut Jaka, dampak paling nyata dari tertundanya pengesahan APBD Perubahan adalah ketidakmampuan eksekutif untuk menyerap anggaran secara maksimal, yang berujung pada terhambatnya proyek-proyek pembangunan, khususnya infrastruktur. Ia mencontohkan kondisi jalan di Blitar yang banyak mengalami kerusakan. "Kalau misalkan pemerintah daerah tidak mampu menyerap anggaran APBD, maka masyarakat akan mengalami kerugian untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Kita bayangkan saja, seluruh jalan di Kabupaten Blitar hampir semuanya rusak," jelasnya. Jaka juga menyoroti isu "Pokir" (Pokok-pokok Pikiran) yang disebutnya sebagai salah satu alasan di balik penolakan tersebut. Ia mengklaim bahwa "Pokir" lebih mengutamakan kepentingan anggota dewan daripada kepentingan rakyat. "Pokir itu sebenarnya kan kepentingannya dewan, bukan kepentingan rakyat. Terbukti kemarin di KPK, pada saat ada kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, ada salah satu pimpinan dewan, anggota DPRD di Kabupaten Blitar yang tersorot 100 kegiatan proyek bentuknya hanya satu saluran," ungkap Jaka. Jaka menambahkan, bahwa jika "Pokir" hanya terpusat pada satu saluran, maka ada potensi keuntungan besar bagi oknum dewan. "Kalau saluran saja, jelas di situ mereka akan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari uang rakyat. Itu sudah korup," imbuhnya. GPI berencana menggelar aksi lanjutan pada tanggal 29 Agustus mendatang. Mereka akan mendirikan posko kerakyatan di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar. "Kami tanggal 29 akan turun lagi, mendirikan posko kerakyatan di depan kantor DPRD untuk menekan agar supaya PAK tahun 2025 segera disahkan. Kalau tidak, kami tidak tahu apa yang terjadi," ancam Jaka. Terkait sikap partai-partai lain, Jaka menyebut bahwa Partai Golkar telah menyepakati pengesahan, meski secara lisan. Namun, untuk Gerindra, masih menunggu keputusan dari pimpinan partai. (jar) - @sam_onon64