BETA-MALUKU,COM— Ratusan personil aparat keamanan dari TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan kantor DPRD Seram Bagian Barat (SBB) di Desa Kairatu, Senin (1/9/2025). Tapi yang datang hanya tiga aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ketiga demonstran tersebut masing-masing Aqil Alfarizqi Rahayaan, ketua HMI cabang SBB, Alwi Lussy dan Musanif Narahaubun dari BEM STKIP Seram Raya. Aqil Alfarizky Rahayaan, dalam orasinya selain menyampaikan kritik atas kenaikan gaji DPR-RI, mendesak disahkan ahan undang-undang perampasan aset koruptor dan menuntut penghapusan kenaikan pajak. Mereka juga menyampaikan tuntutan yang lebih kompleks yakni soal aset lahan milik daerah SBB yang sampai kini masih bermasalah. Selain poin tuntutan itu, kami menuntut DPRD dan pemerintah daerah memperjuangkan masalah lahan, infrastruktur dan kesehatan di Bumi Saka Mese Nusa,” ujar, Aqil dalam orasinya. Tak hanya itu, Aqil juga menuntut pemerintah daerah SBB menyelasaikan sengketa lahan serta dugaan keterlibatan oknum pemda dalam konflik agraria yang sampai saat ini belum diselesaikan. Dia juga menyinggung soal anggaran pokir tahun 2026 sebesar Rp 30 miliar untuk DPRD SBB dalan rapat dengar pendapat yang digelar belum lama ini. Selain itu, mereka mendorong dan mendesak pemerintah daerah agar percepatan pembanguan talud di dusun kelapa dua secepatnya direalisasikan. Menanggapi itu, ketua DPRD Frengky Koly, mengatakan, bahwa pihaknya selalu terbuka dan senantiasa menerima segala bentuk permintaan dan aspirasi masyarakat. "Kami tidak anti kritik, kami siap menerima semua masukan dan terkait tuntutan tersebut kami akan sampaikan ke instansi yang berwenang." Ucap ketua DPRD Lebih lanjut, terkait masalah sengketa lahan kata Frengky, pihaknya telah membentuk panitia khusus untuk melakukan penertiban aset yang berkaitan dengan pemerintah daerah setempat. "Intinya kami menerima semua kritik saran dan masukan semua pihak. Dan akan kami tindaklanjut sesuai mekanisme yang berlaku" pungkasnya. 📰Ameksfajar.co.id - @beta__maluku