@losperson1: 😍@febyiyafeby #fyp #branda #ojingjepara #foryou #febymaharani

pysu92
pysu92
Open In TikTok:
Region: ID
Friday 05 September 2025 15:08:34 GMT
9842
433
13
42

Music

Download

Comments

sat.suka.tia15
KULONcommunity😈 :
ya Allah Iqbal 😂
2025-09-28 00:33:36
2
hanpz_0910
HnpZz💫 :
seng mburi ngeti tok ga mbok Jak hib
2025-09-08 11:35:16
1
b1920wjbsnzn
bay :
eee ikii🥰
2025-09-07 23:58:36
3
meysaputri_03
Mey☘️ :
@ᴶᴬᴳᴼᴬᴺ メ 𝖗𝖊𝖟𝖟𝖓𝖎𝖊𝖊🪽★友 @ren_ganzzzzz Ki to fens mu
2025-10-06 05:54:05
1
nin_sukaa
💫 :
@siiezzaaw sabar Yo ma crush em lagi foto MBI biduan🙃
2025-09-21 22:54:23
0
kawulonjeloporeal
IQBALL :
rasaake raiku wee🥺
2025-09-05 23:06:41
1
marzzz073
aurmu :
jan jan yohh ihik ihik crit
2025-09-05 22:54:28
1
To see more videos from user @losperson1, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Seorang aktivis demokrasi mendapat serangan digital, setelah fotonya diunggah tanpa izin oleh Pemprov Jabar karena kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Kepala daerah semestinya tidak alergi terhadap kritikan dan memanfaatkan media sosial sebagai ruang dialog, kata pakar komunikasi publik. Aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati, melayangkan somasi ke jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (21/07), buntut unggahan akun Instagram @diskominfojabar yang diduga menyebarkan identitas pribadi tanpa persetujuan atau doxing sepekan sebelumnya. Unggahan itu kini telah dihapus.  Forum advokasi keterbukaan informasi, Wakca Balaka, menganggap pencatutan foto pada unggahan Instagram instansi resmi Pemprov Jabar itu memberi ruang pada warganet yang pro terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk melakukan perundungan, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik atau trolling. Neni mendapat serangan digital dengan ancaman penyiksaan, kekerasan gender berbasis online (KGBO), peretasan nomor WhatsApp, dan teror telepon dari nomor tidak dikenal melalui akun media sosialnya. BBC News Indonesia telah meminta konfirmasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar, namun belum mendapat respons. Namun sebelumnya, Dedi Mulyadi telah membantah melakukan doxing terhadap Neni. Bagaimanapun, kepala daerah semestinya tidak alergi terhadap kritikan dan memanfaatkan media sosial sebagai ruang dialog untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik, menurut pakar komunikasi publik.  #kdm #kangdedimulyadi #pemprovjabar #neni #aktivisdemokrasi
Seorang aktivis demokrasi mendapat serangan digital, setelah fotonya diunggah tanpa izin oleh Pemprov Jabar karena kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Kepala daerah semestinya tidak alergi terhadap kritikan dan memanfaatkan media sosial sebagai ruang dialog, kata pakar komunikasi publik. Aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati, melayangkan somasi ke jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (21/07), buntut unggahan akun Instagram @diskominfojabar yang diduga menyebarkan identitas pribadi tanpa persetujuan atau doxing sepekan sebelumnya. Unggahan itu kini telah dihapus. Forum advokasi keterbukaan informasi, Wakca Balaka, menganggap pencatutan foto pada unggahan Instagram instansi resmi Pemprov Jabar itu memberi ruang pada warganet yang pro terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk melakukan perundungan, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik atau trolling. Neni mendapat serangan digital dengan ancaman penyiksaan, kekerasan gender berbasis online (KGBO), peretasan nomor WhatsApp, dan teror telepon dari nomor tidak dikenal melalui akun media sosialnya. BBC News Indonesia telah meminta konfirmasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar, namun belum mendapat respons. Namun sebelumnya, Dedi Mulyadi telah membantah melakukan doxing terhadap Neni. Bagaimanapun, kepala daerah semestinya tidak alergi terhadap kritikan dan memanfaatkan media sosial sebagai ruang dialog untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik, menurut pakar komunikasi publik. #kdm #kangdedimulyadi #pemprovjabar #neni #aktivisdemokrasi

About