@lsf_ri: Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) pada Senin (15/9/2025) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Panduan Film di Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas Panduan Film yang lebih lengkap serta terstandarisasi. #LembagaSensorFilm #MemilahMemilihTontonan #PanduanFilm #BudayaSensorMandiri

Lembaga Sensor Film RI

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 16 September 2025 12:21:30 GMT

612

19

2

4

Music

Download

No Watermark .mp4 (5.55MB) No Watermark(HD) .mp4 (5.55MB) Watermark .mp4 (6.64MB) Music .mp3

Comments

fatkhurrozaq :

semoga lsf terus maju...

2025-09-16 13:02:50

0

To see more videos from user @lsf_ri, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

مادام بيه نفس واشتم هوى الله وعدل #طارق_العبودي #شعراء #شعر #شعراء_وذواقين_الشعر_الشعبي🎸 #شعر_شعبي #InspirationByWords

مادام بيه نفس واشتم هوى الله وعدل #طارق_العبودي #شعراء #شعر #شعراء_وذواقين_الشعر_الشعبي🎸 #شعر_شعبي #InspirationByWords

#💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

#💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Quand on construit en béton, il y a un ennemi invisible : les fissures. La solution ? 👉 Les joints, ces petits détails techniques qui font toute la différence. --- 🔹 Le joint de dilatation 🌡️ Quand il fait chaud ou froid, le béton gonfle et se rétracte. Le joint de dilatation, rempli d’un matériau souple, sert de zone tampon : il absorbe ces mouvements. 📍 On le retrouve entre deux bâtiments, sur de longues dalles ou trottoirs (tous les ~30 m). --- 🔹 Le joint de retrait 💧 Quand le béton sèche, il rétrécit → il finit par fissurer. Le joint de retrait agit comme un guide : il force la fissure à apparaître là où on veut. 📍 Exemple : une dalle de garage avec des entailles tous les 4–5 m pour rester propre et sans fissures sauvages. --- 🔹 Le joint de rupture ⚡ Quand deux parties d’un ouvrage ne réagissent pas pareil (tassement, charges différentes…), on crée volontairement une séparation. Le joint de rupture sert alors de ligne de sécurité pour éviter les désordres. 📍 Exemple : entre deux fondations voisines dont l’une supporte plus de poids. --- ✨ En clair : Dilatation → absorbe les mouvements thermiques. Retrait → contrôle les fissures de séchage. Rupture → sépare ou guide les fissures. 💡 Sans ces joints, une dalle ou un mur en béton finirait toujours par fissurer de façon incontrôlée ! #joint #beton #fissure #Construction #pourtoi

Quand on construit en béton, il y a un ennemi invisible : les fissures. La solution ? 👉 Les joints, ces petits détails techniques qui font toute la différence. --- 🔹 Le joint de dilatation 🌡️ Quand il fait chaud ou froid, le béton gonfle et se rétracte. Le joint de dilatation, rempli d’un matériau souple, sert de zone tampon : il absorbe ces mouvements. 📍 On le retrouve entre deux bâtiments, sur de longues dalles ou trottoirs (tous les ~30 m). --- 🔹 Le joint de retrait 💧 Quand le béton sèche, il rétrécit → il finit par fissurer. Le joint de retrait agit comme un guide : il force la fissure à apparaître là où on veut. 📍 Exemple : une dalle de garage avec des entailles tous les 4–5 m pour rester propre et sans fissures sauvages. --- 🔹 Le joint de rupture ⚡ Quand deux parties d’un ouvrage ne réagissent pas pareil (tassement, charges différentes…), on crée volontairement une séparation. Le joint de rupture sert alors de ligne de sécurité pour éviter les désordres. 📍 Exemple : entre deux fondations voisines dont l’une supporte plus de poids. --- ✨ En clair : Dilatation → absorbe les mouvements thermiques. Retrait → contrôle les fissures de séchage. Rupture → sépare ou guide les fissures. 💡 Sans ces joints, une dalle ou un mur en béton finirait toujours par fissurer de façon incontrôlée ! #joint #beton #fissure #Construction #pourtoi

#شعر_قصايد #متهوه فينا خالي بلاوي#اليمن🇾🇪المملكة_العربيه_السعودية🇸🇦 #اكسبلورexplore #ابوصـ𝓊ℯ֟፝֯ـٰ۬𓅂𝐀̶ـٰ۬ـالح#

#شعر_قصايد #متهوه فينا خالي بلاوي#اليمن🇾🇪المملكة_العربيه_السعودية🇸🇦 #اكسبلورexplore #ابوصـ𝓊ℯ֟፝֯ـٰ۬𓅂𝐀̶ـٰ۬ـالح#

alucard adalah raja yang sebenarnyaa 🥶🥶#MCGG #MagicChessGoGo #MCGGCosmicTraders #magicchess #demo

alucard adalah raja yang sebenarnyaa 🥶🥶#MCGG #MagicChessGoGo #MCGGCosmicTraders #magicchess #demo

Kalimat dari George Orwell tentang kesetaraan yang semu dapat menjadi cermin bagi situasi politik Indonesia saat ini, sebab secara formal negara ini menganut prinsip demokrasi yang menempatkan seluruh warga negara pada posisi setara di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kekuasaan melalui pemilihan umum, namun dalam praktiknya kesetaraan tersebut sering kali hanya menjadi slogan yang indah tanpa wujud nyata. Realitas politik memperlihatkan bahwa akses terhadap kekuasaan dan pengaruh politik jauh lebih mudah diperoleh oleh segelintir kelompok elite yang memiliki modal besar, baik modal ekonomi maupun modal sosial, sehingga proses politik yang seharusnya terbuka justru menyempit menjadi arena eksklusif yang dikuasai mereka yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Reformasi yang pernah digadang sebagai titik balik menuju demokrasi yang sehat, ternyata hanya melahirkan pergantian wajah elite, bukan perombakan sistem yang mendasar, sehingga rakyat tetap terjebak dalam pola lama di mana mereka diposisikan sebagai pihak yang diberi hak memilih tetapi tidak sungguh-sungguh menentukan arah kebijakan. Fenomena lain yang mempertegas hal ini adalah munculnya polarisasi politik yang membelah masyarakat dalam kubu yang saling berhadapan, sebuah polarisasi yang sengaja dipelihara untuk mempertahankan kekuasaan melalui retorika emosional, sehingga rakyat sibuk dengan pertentangan identitas sementara isu-isu substansial seperti pemerataan ekonomi, keadilan hukum, dan penegakan transparansi tidak menjadi fokus utama. Dalam kondisi demikian, wacana kesetaraan politik hanya berlaku di permukaan, sedangkan dalam kenyataannya ada sebagian pihak yang memiliki ruang lebih luas untuk mengakses sumber daya negara, menikmati fasilitas publik dengan mudah, serta memperoleh perlakuan istimewa dari hukum. Hal ini tampak misalnya dalam perbedaan mencolok antara masyarakat biasa yang harus berjuang menghadapi birokrasi ketika mencari keadilan, dengan kelompok berkuasa yang justru bisa mengatur hukum agar melindungi kepentingan mereka. Dengan melihat kondisi ini, dapat dipahami bahwa politik Indonesia masih menyisakan kontradiksi mendasar antara prinsip demokrasi yang egaliter dan praktik oligarki yang berlapis, di mana jargon kesetaraan digunakan sebagai legitimasi namun pada akhirnya hanya menguntungkan pihak tertentu. Kesetaraan di atas kertas tidak berarti kesetaraan dalam kenyataan, dan ketidakselarasan inilah yang membuat masyarakat kerap merasa apatis terhadap politik. Ironi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang semestinya menjadi wadah partisipasi rakyat justru berubah menjadi panggung yang dikuasai oleh segelintir aktor yang lebih berkuasa dibandingkan rakyat kebanyakan. Maka dapat disimpulkan bahwa situasi politik Indonesia hari ini menggambarkan sebuah paradoks besar, di mana kesetaraan yang dijanjikan tetap ada secara normatif, tetapi dalam praktiknya ada pihak-pihak yang lebih setara dari yang lain.

Kalimat dari George Orwell tentang kesetaraan yang semu dapat menjadi cermin bagi situasi politik Indonesia saat ini, sebab secara formal negara ini menganut prinsip demokrasi yang menempatkan seluruh warga negara pada posisi setara di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kekuasaan melalui pemilihan umum, namun dalam praktiknya kesetaraan tersebut sering kali hanya menjadi slogan yang indah tanpa wujud nyata. Realitas politik memperlihatkan bahwa akses terhadap kekuasaan dan pengaruh politik jauh lebih mudah diperoleh oleh segelintir kelompok elite yang memiliki modal besar, baik modal ekonomi maupun modal sosial, sehingga proses politik yang seharusnya terbuka justru menyempit menjadi arena eksklusif yang dikuasai mereka yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Reformasi yang pernah digadang sebagai titik balik menuju demokrasi yang sehat, ternyata hanya melahirkan pergantian wajah elite, bukan perombakan sistem yang mendasar, sehingga rakyat tetap terjebak dalam pola lama di mana mereka diposisikan sebagai pihak yang diberi hak memilih tetapi tidak sungguh-sungguh menentukan arah kebijakan. Fenomena lain yang mempertegas hal ini adalah munculnya polarisasi politik yang membelah masyarakat dalam kubu yang saling berhadapan, sebuah polarisasi yang sengaja dipelihara untuk mempertahankan kekuasaan melalui retorika emosional, sehingga rakyat sibuk dengan pertentangan identitas sementara isu-isu substansial seperti pemerataan ekonomi, keadilan hukum, dan penegakan transparansi tidak menjadi fokus utama. Dalam kondisi demikian, wacana kesetaraan politik hanya berlaku di permukaan, sedangkan dalam kenyataannya ada sebagian pihak yang memiliki ruang lebih luas untuk mengakses sumber daya negara, menikmati fasilitas publik dengan mudah, serta memperoleh perlakuan istimewa dari hukum. Hal ini tampak misalnya dalam perbedaan mencolok antara masyarakat biasa yang harus berjuang menghadapi birokrasi ketika mencari keadilan, dengan kelompok berkuasa yang justru bisa mengatur hukum agar melindungi kepentingan mereka. Dengan melihat kondisi ini, dapat dipahami bahwa politik Indonesia masih menyisakan kontradiksi mendasar antara prinsip demokrasi yang egaliter dan praktik oligarki yang berlapis, di mana jargon kesetaraan digunakan sebagai legitimasi namun pada akhirnya hanya menguntungkan pihak tertentu. Kesetaraan di atas kertas tidak berarti kesetaraan dalam kenyataan, dan ketidakselarasan inilah yang membuat masyarakat kerap merasa apatis terhadap politik. Ironi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang semestinya menjadi wadah partisipasi rakyat justru berubah menjadi panggung yang dikuasai oleh segelintir aktor yang lebih berkuasa dibandingkan rakyat kebanyakan. Maka dapat disimpulkan bahwa situasi politik Indonesia hari ini menggambarkan sebuah paradoks besar, di mana kesetaraan yang dijanjikan tetap ada secara normatif, tetapi dalam praktiknya ada pihak-pihak yang lebih setara dari yang lain.

About

Robot

Legal

Privacy Policy