@scorpion_girlls: Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), BPHTB adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB menjadi salah satu jenis pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tarif sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU PDRD No. 28/2009 ditetapkan paling rendah sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOPTKP ditetapkan paling rendah senilai Rp300 juta. Jadi kesimpulannya, besar kecil biaya pajak yang harus dibayarkan ditentukan oleh Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang telah ditetapkan. #notarisppat #notarismilenial #notaris #fyppppppppppppppppppppppp

Dian Ervi

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 16 September 2025 12:39:02 GMT