Tidak ada perintah resmi dari pemerintah atau Pertamina yang mewajibkan pembayaran pajak untuk membeli BBM, dan informasi seperti itu adalah hoaks atau informasi keliru. Namun, beberapa pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pernah memiliki usulan untuk melarang penunggak pajak kendaraan mengisi BBM bersubsidi, namun hal ini hanya sebatas usulan yang belum diterapkan secara nasional. Berikut penjelasannya: Klarifikasi Pertamina: PT Pertamina telah menyatakan bahwa klaim tentang penunggak pajak dilarang membeli BBM adalah informasi yang salah dan tidak benar. Usulan Pemda: Kebijakan terkait pajak kendaraan dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda), sehingga setiap Pemda dapat membuat kebijakan sendiri, namun belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika pajak kendaraan telat dibayar. Usulan di Jawa Barat: Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah mengusulkan pelarangan penunggak pajak kendaraan bermotor untuk mengisi BBM di SPBU mulai tahun 2024, namun hal ini masih sebatas usulan dan belum diterapkan. Usulan di Bangka Belitung: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pernah menerapkan sistem pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak melalui Fuel Card. Pengguna Fuel Card akan diblokir jika kendaraannya menunggak pajak lebih dari dua bulan. Kesimpulan: Masyarakat yang merasa mendapatkan informasi mengenai larangan membeli BBM karena menunggak pajak, perlu berhati-hati karena informasi tersebut kemungkinan besar hoaks atau tidak benar. Pastikan untuk memverifikasi informasi dengan sumber resmi sebelum mempercayainya. #sorotan #fyppppppppppppppppppppppp #ramaikanselalu - @mahklukbumi800