@blountjuice: NOT A PAID AD JUST WANT TO PUT YALL ON IF YOUR STRUGGLING WITH ADULT ACNE ❤️ it’s worth it!

BLOUNTJUICE

Open In TikTok:

Region: US

Monday 22 September 2025 11:47:38 GMT

1599

2

0

0

Music

Download

No Watermark .mp4 (6.52MB) No Watermark(HD) .mp4 (4.45MB) Watermark .mp4 (6.82MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.

To see more videos from user @blountjuice, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

🤍#views #tiktokfyp #trend #late #tiktok #tiktok1million #fyp #CapCut

🤍#views #tiktokfyp #trend #late #tiktok #tiktok1million #fyp #CapCut

#gemmaward #SuperModel #90s #girlblog #model #Runway

#gemmaward #SuperModel #90s #girlblog #model #Runway

BGN TIDAK TAHU SIAPAPUN YANG MENDAFTAR, SOAL ANAK WAKA DPRD SULSEL PUNYA 41 DAPUR SPPG Oleh Adrian | Perdana Indonesia. Ada kalimat yang terdengar terlalu manis untuk dipercaya: “BGN tidak tahu siapa pun yang mendaftar.” Di tengah gaduh 41 dapur MBG milik anak Waka DPRD, kata-kata itu justru membuat kita berhenti dan bertanya: benarkah? Dari rilis resmi BGN, Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana menegaskan bahwa sistem seleksi SPPG sepenuhnya berbasis portal nasional, tidak melihat nama, latar belakang, atau afiliasi politik. Ia juga menyebut ada pembatasan jumlah SPPG per yayasan, kecuali pada institusi pendidikan atau kesehatan. Namun publik mendapati kenyataan berbeda: seorang anak pejabat berusia 20 tahun dapat mengelola 41 dapur MBG di berbagai kabupaten/kota. Skala ini—bahkan untuk yayasan profesional sekalipun—bukan hal kecil, apalagi terjadi dalam waktu singkat. Di sinilah letak ketidakkonsistenannya. Bagaimana mungkin BGN tidak tahu, sementara proses pengajuan SPPG melibatkan: verifikasi administrasi, penilaian kelayakan, survei lapangan, validasi kapasitas dapur, evaluasi menu, serta persetujuan teknis berlapis? Tidak ada lembaga gizi nasional mana pun di dunia yang bisa melewatkan angka 41 dapur begitu saja tanpa alarm internal. Karena itu, publik justru menilai pernyataan “kami tidak tahu siapa pun yang mendaftar” tidak hanya janggal—tapi tak masuk di akal. Kasus ini tampak seperti gunung es: yang terlihat hanya puncaknya. Di bawahnya, ada pola relasi kekuasaan, akses istimewa, kecepatan perizinan, dan potensi monopoli layanan publik yang membutuhkan penyelidikan serius. BGN perlu membuka rekam jejak pengajuan SPPG, proses persetujuan, dan parameter verifikasi. Transparansi bukan ancaman—itu satu-satunya jalan menjaga martabat program MBG dan kepercayaan rakyat. Ketika data bicara, pernyataan romantis tentang “tidak tahu siapa pun yang mendaftar” bukan lagi cukup. Publik menuntut kejelasan. Dan di balik 41 dapur itu, mungkin sedang berdiri kebenaran yang jauh lebih besar dari yang mau diakui. #BGN #MBG #SPPG #TransparansiPublik #gizianak

BGN TIDAK TAHU SIAPAPUN YANG MENDAFTAR, SOAL ANAK WAKA DPRD SULSEL PUNYA 41 DAPUR SPPG Oleh Adrian | Perdana Indonesia. Ada kalimat yang terdengar terlalu manis untuk dipercaya: “BGN tidak tahu siapa pun yang mendaftar.” Di tengah gaduh 41 dapur MBG milik anak Waka DPRD, kata-kata itu justru membuat kita berhenti dan bertanya: benarkah? Dari rilis resmi BGN, Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana menegaskan bahwa sistem seleksi SPPG sepenuhnya berbasis portal nasional, tidak melihat nama, latar belakang, atau afiliasi politik. Ia juga menyebut ada pembatasan jumlah SPPG per yayasan, kecuali pada institusi pendidikan atau kesehatan. Namun publik mendapati kenyataan berbeda: seorang anak pejabat berusia 20 tahun dapat mengelola 41 dapur MBG di berbagai kabupaten/kota. Skala ini—bahkan untuk yayasan profesional sekalipun—bukan hal kecil, apalagi terjadi dalam waktu singkat. Di sinilah letak ketidakkonsistenannya. Bagaimana mungkin BGN tidak tahu, sementara proses pengajuan SPPG melibatkan: verifikasi administrasi, penilaian kelayakan, survei lapangan, validasi kapasitas dapur, evaluasi menu, serta persetujuan teknis berlapis? Tidak ada lembaga gizi nasional mana pun di dunia yang bisa melewatkan angka 41 dapur begitu saja tanpa alarm internal. Karena itu, publik justru menilai pernyataan “kami tidak tahu siapa pun yang mendaftar” tidak hanya janggal—tapi tak masuk di akal. Kasus ini tampak seperti gunung es: yang terlihat hanya puncaknya. Di bawahnya, ada pola relasi kekuasaan, akses istimewa, kecepatan perizinan, dan potensi monopoli layanan publik yang membutuhkan penyelidikan serius. BGN perlu membuka rekam jejak pengajuan SPPG, proses persetujuan, dan parameter verifikasi. Transparansi bukan ancaman—itu satu-satunya jalan menjaga martabat program MBG dan kepercayaan rakyat. Ketika data bicara, pernyataan romantis tentang “tidak tahu siapa pun yang mendaftar” bukan lagi cukup. Publik menuntut kejelasan. Dan di balik 41 dapur itu, mungkin sedang berdiri kebenaran yang jauh lebih besar dari yang mau diakui. #BGN #MBG #SPPG #TransparansiPublik #gizianak

lucunya anak dua niii😖 #jake #jungwon #fyp #engene #enhypen

lucunya anak dua niii😖 #jake #jungwon #fyp #engene #enhypen

About

Robot

Legal

Privacy Policy