ARAHFAKTA.COM - KOTA PALEMBANG – Aksi perampasan bermodus Verifikasi kendaraan oleh debt collector kembali meresahkan warga Kota Palembang. Kali ini, sebuah Mobil Toyata Yaris milik debitur SMS Finance, di ajak ke kantor SMS Finance dengan alasan untuk Verifikasi Kendaraan di SMS FINANCE, Jl. Veteran No.932, 9 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, (16/9/2025). Ironisnya, peristiwa itu modus untuk merampas kendaraan Tersebut. Menurut keterangan DN dan MD, selaku pengendara mobil tersebut, peristiwa bermula saat Pada hari selasa, sekitar jam 15.00, pemilik sampai ke rumah, pada saat itu, tiba-tiba mobil avanza warna hitam stop di belakang mobil pemilik, ternyata ada 2 orang debcollector yang salah satunya berinisia D mendatangi pemilik, debcollector tidak membawa surat tarik/ SK tarik, hanya membawa record pembayaran. Dan hanya ingin verifikasi saja ujarnya, Setelah itu debcollector mengajak ke kantor sms finance untuk verifikasi, namun setelah sampai di kantor, debcollector menyuruh debitur tanda tangan, dan debitur tidak boleh membaca isi surat yang ditandatangani. Pemilik sudah membantah tidak ingin tanda tangan, tapi pemilik dipaksa untuk tandan tangan. Setelah di tanda tangani, debitur diajak berfoto di depan mobil, lalu diajak masuk lagi ke dalam kantor. Setiba masuk ke dalam kantor, debcollector meminta kunci mobil dengan alasan mengecek nomor mesin dan mesin rangka. Dan yg terjadi, ternyata semua isi barang di dalam mobil dipindahkan debcollector ke dalam mobil gocar. Mengeluarkan barang tanpa seizin pemilik. Setelah itu mobil dibawa lari sama debcollector tanpa konfirmasi pemilik . #kotapalembang #debtcollector #leasing #perampasan #PENIPUAN Kemudian Pada hari rabu tanggal 17 September. Pemilik datang ke kantor sms Finance. Ternyata setelah sampai di sana, dari pihak sms finance tidak tau apa-apa, dan ketika ditanya kembali pihak finance menjelaskan bahwa pemilik wajib menyelesaikan tunggakan 3 bulan angsuran dan biaya penarikan sebesar 12jt. “Korban akhirnya pasrah dan mobil dibawa lari oleg Debtcolector tersebut sampai sekarang belum ada kabar dari pihak debt colector dan Sms Finance ungkap DN dan MD. Kita dapat menilai, kasus ini berpotensi melanggar beberapa aturan hukum, antara lain : Debkolektor tidak berhak menarik biaya penarikan kendaraan; Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi fidusia, POJK No. 35/2018 Pasal 50 tentang etika penagihan, KUHP Pasal 368 & 365 tentang pemerasan dan pencurian dengan kekerasan, sebaliknya, jika penarikan dilakukan secara paksa, mereka dapat dijerat dengan pasal pidana KUHP seperti perampasan (Pasal 365) atau pemerasan (Pasal 368). Perusahaan pembiayaan juga bisa dikenai sanksi pencabutan izin usaha. Prosedur resmi untuk penarikan kendaraan akibat kredit macet adalah melalui pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan, karena penarikan kendaraan oleh debt collector di jalan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia dan surat tugas adalah ilegal dan perbuatan melawan hukum. Desakan & Harapan Mendesak Kapolri dan Kapolda Sumsel menindak tegas oknum Debt Colector yang terlibat. Ia juga meminta OJK mengawasi ketat praktik leasing yang masih menggunakan jasa debt collector. Pihaknya juga berencana melaporkan kasus ini ke Kompolnas dan Ombudsman RI. “Debt collector kini bertindak layaknya begal jalanan dan seolah kebal hukum. Masyarakat berharap kasus ini diusut tuntas agar hukum benar-benar tegak,”. - @arahfakta.com