Bau busuk pengelolaan anggaran kembali terendus di Kabupaten Malang. Kali ini terjadi di Kecamatan Pakisaji, di mana dana keadaan mendesak sebesar Rp 1,68 miliar lebih yang sudah tercatat sejak 2024 hingga kini tak jelas rimbanya. Dana jumbo itu diklaim dialokasikan untuk 12 desa, dengan nilai bervariasi antara Rp 96 juta hingga hampir Rp 200 juta per desa. Namun fakta mencengangkan muncul: tak ada satu pun laporan penggunaan, mekanisme pelaksanaan, atau bukti nyata di lapangan. Daftar Desa Penerima Dana Keadaan Mendesak 2024 – Kecamatan Pakisaji 1. Desa Permanu – Rp 141.600.000 2. Desa Karangbandar – Rp 196.700.000 3. Desa gelanggang – Rp 144.000.000 4. Desa Wonokerso – Rp 96.000.000 5. Desa Karangduren – Rp 165.600.000 6. Desa Sutojayan – Rp 185.600.000 7. Desa Pakisaji – Rp 163.200.000 8. Desa Wadung – Rp 147.600.000 9. Desa Genengan – Rp 136.800.00. 10. Desa Kendalpayak – Rp 175.200.00 11. Desa Kebonagung – Rp 144.000.000 12. Desa Jatisari - Rp 182,400.000 Total: Rp 1.688.100.000 Publik pun mendidih. Alih-alih digunakan untuk bencana, keadaan darurat, atau kebutuhan vital masyarakat, dana ini justru menguap tanpa jejak. “Sejak 2024 sampai sekarang, tidak ada mekanisme yang jelas. Kalau begini, kuat dugaan ada permainan kotor!” tegas seorang aktivis antikorupsi di Malang. Padahal aturan main sudah jelas. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mewajibkan setiap rupiah uang desa, termasuk dana keadaan mendesak, dipublikasikan terbuka dalam RKPDes. Fakta di Pakisaji justru sebaliknya: sunyi, gelap, dan sarat potensi penyalahgunaan. Diamnya pemerintah desa dan kecamatan membuat publik curiga: apakah dana ini sengaja “disimpan” untuk kepentingan tertentu, atau sudah diam-diam dikuras? Kini, tuntutan mengarah langsung ke Inspektorat, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. “Kalau Rp 1,68 miliar lebih hanya jadi angka di atas kertas tanpa pertanggungjawaban, itu bukan sekadar kelalaian. Itu namanya kejahatan terhadap rakyat,” ujar seorang warga dengan nada geram. Dana keadaan mendesak yang mestinya jadi penyelamat justru berubah menjadi misteri gelap. Pertanyaannya: siapa yang bermain di balik anggaran siluman Pakisaji? Belanja Darurat/Keadaan Mendesak (Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pasal 23) Belanja darurat/keadaan mendesak tidak boleh sembarangan, harus sesuai kriteria & skala desa. Perbup → Perdes → Perkades → Keputusan Kades → Pengawasan BPD menjadi alur hirarkis hukum agar dana darurat memiliki legitimasi kuat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci, sebab tanpa regulasi jelas, dana darurat rawan penyimpangan dan penyalahgunaan. sumber: batasmedia99 #pakisaji #fyp #VIRAL #kpk #inspektorat - @hf.riz