Ketegangan Pecah di Posko Pengaduan Korban PHK Outsourcing dan BLUD Pekalongan PEKALONGAN,Mediaindonesiamaju.com - 29 September 2025 — Suasana sempat memanas di Posko Pengaduan Masyarakat Korban Pemutusan Kontrak Kerja Outsourcing dan Karyawan BLUD yang didirikan Forum Peduli Outsourcing dan BLUD Untuk Aksi Pekalongan (FORPAKSI Pekalongan), Senin sore (29/9) sekitar pukul 15.04 WIB. Posko yang selama ini menjadi tempat menampung aspirasi para pekerja yang diberhentikan sepihak itu tiba-tiba didatangi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pekalongan, Agus Purwanto, bersama beberapa stafnya. Bukhoiri atau yang akrab disapa Jos Bus, selaku Koordinator Lapangan FORPAKSI Pekalongan, mengaku heran dengan kedatangan mendadak tersebut. Menurutnya, Agus Purwanto mempertanyakan keberadaan posko karena dianggap berdiri di atas halte yang disebut masih berfungsi sebagai fasilitas umum. “Tadi ada permasalahan apa Pak? Katanya halte ini masih berfungsi. Padahal saya tiap hari lihat, halte ini nggak dipakai, cuma mangkrak. Lah saya malah dagang di sini juga tahu kondisinya,” ujar Jos Bus kepada wartawan. Ia menyayangkan sikap pejabat Dishub yang dinilai tidak memberikan alasan jelas dan justru terkesan menekan. “Katanya halte ini masih berfungsi. Kok kenapa nggak ejen tuh? Mau ejen ke siapa? Halte bersih, nggak dipakai, udah puluhan tahun mangkrak. Kalau dilarang, saya harus ejen ke mana?” tegasnya. Menurut Jos Bus, dialog sempat berlangsung panas karena pernyataan yang dilontarkan Kepala Dishub dinilai kurang etis. “Namanya Pak Agus, Kepala Dishub Kabupaten Pekalongan ya. Tapi tadi ngomongnya udah nggak enak. Masa ngomongnya halte masih berfungsi, digunakan begini nggak izin? Lah kalau izin kan urusannya kalau mengganggu jalan. Ini kan jelas nggak mengganggu jalan, halte udah lama nggak dipakai,” paparnya. Meski di akhir pertemuan pihak Dishub menyampaikan permintaan maaf, Jos Bus memastikan posko pengaduan tidak akan dibubarkan. “Saya dari Polsek, Polres juga sudah izin. Kita taat hukum. Posko ini bukan untuk bikin masalah, tapi wadah menampung aspirasi pekerja outsourcing dan BLUD yang diputus sepihak. Mereka punya keluarga, istri, suami, anak. Kalau kita nggak peduli, siapa lagi yang mau peduli?” tandasnya. FORPAKSI Pekalongan diketahui dibentuk sebagai respons atas pemutusan kontrak sepihak terhadap ratusan pekerja outsourcing dan BLUD di lingkungan Pemkab Pekalongan sejak 2022 hingga 2024. Posko pengaduan yang mereka dirikan kini bukan sekadar tempat dokumentasi kasus, tetapi juga simbol perlawanan masyarakat terhadap dugaan praktik ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan di instansi pemerintah. Hingga berita ini diturunkan, FORPAKSI menyatakan akan tetap bertahan dan membuka ruang dialog bagi semua pihak yang ingin menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat. #jawatenggah #viral #breakingnews #pekalongan #pekalongan24jam - @mediaindonesiamaju_