SUARAPOST.ID – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato kembali mengguncang gedung DPRD Pohuwato, Senin 29 September 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dinilai telah merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Massa aksi bahkan melakukan aksi simbolik dengan melemparkan lumpur ke arah gedung DPRD Pohuwato. Lumpur tersebut disebut berasal dari sedimentasi akibat aktivitas PETI yang selama ini dibiarkan beroperasi tanpa penindakan tegas. “Kami kecewa, pemerintah dan DPRD seakan menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang kian parah. Lumpur ini adalah bukti nyata dampak PETI yang terus dibiarkan,” seru salah satu orator dalam aksinya. Tujuh Tuntutan HMI Cabang Pohuwato Dalam pernyataannya, HMI Cabang Pohuwato menyampaikan tujuh tuntutan utama, yakni: 1. Mendesak Bupati Pohuwato bertanggung jawab penuh atas krisis lingkungan yang ditimbulkan aktivitas PETI. 2. Mendesak Bupati segera menetapkan moratorium aktivitas PETI, khususnya penggunaan alat berat, sebagai langkah darurat penyelamatan lingkungan. 3. Mendesak Bupati mengeluarkan Surat Edaran (SE) pelarangan aktivitas PETI yang menggunakan alat berat, serta memerintahkan seluruh camat dan kepala desa melakukan pengawasan dan penghentian di wilayah masing-masing. 4. Mendesak DPRD Pohuwato segera melakukan hearing dengan camat dan kepala desa di wilayah terdampak PETI untuk meminta keterangan terkait dugaan pembiaran aktivitas ilegal tersebut. 5. Mendesak DPRD Pohuwato mengeluarkan rekomendasi resmi kepada bupati untuk menindak tegas pejabat kecamatan maupun desa yang lalai menjaga lingkungan. 6. Meminta Kapolda mencopot Kapolres Pohuwato karena dinilai gagal menegakkan hukum di wilayah Pohuwato. 7. Mendesak Kapolres Pohuwato mengundurkan diri karena tidak mampu menjalankan amanah konstitusi. Tanggapan DPRD Pohuwato Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh anggota DPRD Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, didampingi Mohammad Afif. Ia menegaskan bahwa substansi tuntutan mahasiswa akan segera dibawa ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. “Tadi substansinya ada dua poin yang disampaikan ke DPRD Pohuwato. Pertama, memanggil pemerintah kecamatan dan desa yang mempunyai wilayah aktivitas pertambangan untuk dapat melakukan hearing di DPRD. Maka tentu ini kami akan sampaikan ke pimpinan DPRD,” ujar Abdul Hamid. “Yang kedua, ada permohonan dari adik-adik HMI agar pejabat kecamatan dan desa direkomendasikan untuk ditindak tegas, khususnya camat dan kepala desa di wilayah pertambangan yang terindikasi melakukan pembiaran terhadap aktivitas PETI. Hal ini bersama Pak Afif yang menerima mereka, akan kami sampaikan ke pimpinan DPRD agar mendapat respon secepatnya,” tambahnya. #tambangemasilegal #dprd #pohuwato #gorontalotiktok #beritatiktok - @suarapost.id