@aruf.kenzo: Dasar Hukum Pelanggaran  UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 17 undang-undang ini secara jelas melarang badan atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang, yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Undang-Undang Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001): Jika tindakan membekingi itu bertujuan untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka bisa masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, khususnya terkait perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Dampak dan Konsekuensi Melanggar Kepentingan Publik: Tindakan membekingi orang yang salah menunjukkan pejabat tidak mengutamakan kepentingan masyarakat dan tugasnya, melainkan demi keuntungan pribadi atau kelompok.  Tindakan Administratif: Pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang bisa dikenakan tindakan disiplin sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku, bahkan hingga pencopotan dari jabatannya.  Tindakan Pidana: Jika tindakan membekingi itu mengandung unsur korupsi atau kejahatan lainnya, pejabat tersebut dapat dijerat dengan hukum pidana dan dikenakan sanksi penjara.  Kesimpulan Membekingi orang yang salah adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran serius yang tidak bisa dibiarkan. Hal ini sangat merusak prinsip pemerintahan yang baik dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.  #pejabat #dprd #Bangkalan #viral #fyp @M IBNU KH @mathur husyairi @sholehabdijaya @Ahmad Annur @Dinas Kominfo Kab. Bangkalan @Nasiruddin MA @Suyitno Chatol @kw

Aruf-Kenzo

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 29 September 2025 11:07:51 GMT