@user86479303665750:

الرحال
الرحال
Open In TikTok:
Region: SA
Thursday 02 October 2025 23:29:32 GMT
93
11
0
1

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @user86479303665750, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Surabaya — Suasana panas mewarnai bursa pemilihan Ketua Umum DPD Perbasi Jawa Timur. Alih-alih berjalan transparan, proses pendaftaran calon ketua justru diwarnai tindakan yang diduga menghalangi tugas jurnalis. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (8/10) malam sekitar pukul 20.00 WIB, saat sejumlah awak media berupaya meminta klarifikasi kepada panitia pendaftaran terkait dugaan adanya aturan yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon petahana. Namun, ketika wartawan mencoba mewawancarai Abraham, selaku Ketua Panitia Pendaftaran, yang bersangkutan tampak menghindar dan menolak memberikan keterangan. > “Besok saja jam kerja, saya punya keluarga ya, Mas,” ujarnya singkat sembari bergegas meninggalkan lokasi. Sikap tersebut semakin disesalkan lantaran waktu wawancara tidak pernah bisa ditentukan dengan pasti. Tak berhenti di situ, seorang oknum berbaju merah yang diduga bagian dari pengurus Perbasi tampak menghalangi jurnalis dan “memasang badan” untuk melindungi Abraham agar segera pergi dari tempat tersebut. Saat ditanya mengenai identitas dan posisinya di tubuh organisasi, pria itu enggan menyebutkan nama maupun jabatannya. Ketegangan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap dua poin syarat pendaftaran calon Ketua DPD Perbasi Jatim yang dianggap janggal oleh salah satu bakal calon, yakni: 1. Harus pernah menjadi pengurus Perbasi minimal satu periode. 2. Menyetorkan biaya pendaftaran sebesar Rp150 juta sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Salah satu calon menilai kedua syarat itu tidak relevan dan justru membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi, apalagi jika dianggap hanya menguntungkan pihak tertentu. > “Ini sangat disayangkan. Semua WNI berhak mencalonkan diri selama memenuhi syarat yang masuk akal,” ujarnya. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa mekanisme pemilihan Ketua DPD Perbasi Jatim belum berjalan transparan dan demokratis. Selain itu, tindakan menghalangi kerja jurnalis juga dinilai mencederai kebebasan pers yang dijamin undang-undang. @koni_pusat #pemrovjatim @khofifah.official @@dprdprovjatim #jawatimur #fyppppppppppppppppppppppp #fyp #@eri.cahyadi #surabayawanijuara
Surabaya — Suasana panas mewarnai bursa pemilihan Ketua Umum DPD Perbasi Jawa Timur. Alih-alih berjalan transparan, proses pendaftaran calon ketua justru diwarnai tindakan yang diduga menghalangi tugas jurnalis. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (8/10) malam sekitar pukul 20.00 WIB, saat sejumlah awak media berupaya meminta klarifikasi kepada panitia pendaftaran terkait dugaan adanya aturan yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon petahana. Namun, ketika wartawan mencoba mewawancarai Abraham, selaku Ketua Panitia Pendaftaran, yang bersangkutan tampak menghindar dan menolak memberikan keterangan. > “Besok saja jam kerja, saya punya keluarga ya, Mas,” ujarnya singkat sembari bergegas meninggalkan lokasi. Sikap tersebut semakin disesalkan lantaran waktu wawancara tidak pernah bisa ditentukan dengan pasti. Tak berhenti di situ, seorang oknum berbaju merah yang diduga bagian dari pengurus Perbasi tampak menghalangi jurnalis dan “memasang badan” untuk melindungi Abraham agar segera pergi dari tempat tersebut. Saat ditanya mengenai identitas dan posisinya di tubuh organisasi, pria itu enggan menyebutkan nama maupun jabatannya. Ketegangan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap dua poin syarat pendaftaran calon Ketua DPD Perbasi Jatim yang dianggap janggal oleh salah satu bakal calon, yakni: 1. Harus pernah menjadi pengurus Perbasi minimal satu periode. 2. Menyetorkan biaya pendaftaran sebesar Rp150 juta sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Salah satu calon menilai kedua syarat itu tidak relevan dan justru membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi, apalagi jika dianggap hanya menguntungkan pihak tertentu. > “Ini sangat disayangkan. Semua WNI berhak mencalonkan diri selama memenuhi syarat yang masuk akal,” ujarnya. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa mekanisme pemilihan Ketua DPD Perbasi Jatim belum berjalan transparan dan demokratis. Selain itu, tindakan menghalangi kerja jurnalis juga dinilai mencederai kebebasan pers yang dijamin undang-undang. @koni_pusat #pemrovjatim @khofifah.official @@dprdprovjatim #jawatimur #fyppppppppppppppppppppppp #fyp #@eri.cahyadi #surabayawanijuara

About