1. Home
  2. Detail

@l483004: #မိုင်းပေါက်မြို့#在勐波想做头发可以找我哦 #foryoupage #fyp #creatorsearchinsights @CC Beauty Salon 💈美髮店💈

Loa Num Hom&💇‍♀️
Loa Num Hom&💇‍♀️
Open In TikTok:
Region: MM
Saturday 04 October 2025 14:14:44 GMT
12365
380
11
11

Music

Download

No Watermark .mp4 (5.81MB) No Watermark(HD) .mp4 (5.81MB) Watermark .mp4 (6.35MB) Music .mp3

Comments

n.kk95
Nang Kham Kyan(သၢဝ်တႆးၼမ်ႉတူႈ) :
မိုင်းပေါက်ရောက်လာပြီပေါ့ ဘာလို့မိုင်းလားမလာတာလဲလုပ်ချင်လို့🤗
2025-10-04 14:25:46
2
kham.aung033
梦姐🐱💖 :
😍😍😍
2025-10-04 14:19:19
2
jaixan2233
JX🦐 :
🥰🥰🥰🥰
2025-10-04 14:22:30
2
nounghomleng115
🍒ၽဝဢွၼ်ႇ🍒 :
🥰🥰🥰
2025-10-05 03:34:04
1
....s.......15
M 🇱🇹 :
🥰🥰🥰
2025-10-04 16:31:42
1
To see more videos from user @l483004, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

TIRAGENS E MAGIAS NO NÚMERO DA BIO 🔮 #magia #magista #bruxaria #cartomante #tarologa
TIRAGENS E MAGIAS NO NÚMERO DA BIO 🔮 #magia #magista #bruxaria #cartomante #tarologa


NO ESCAPING US !!! lol same guy twice
NO ESCAPING US !!! lol same guy twice
#bengkulubisa #bengkulubersih #dinaslingkunganhidup #padahariini #pantaipanjang
#bengkulubisa #bengkulubersih #dinaslingkunganhidup #padahariini #pantaipanjang
🤪🤪🤪🤪 #fyp #fypシ #staarbaaby #staar
🤪🤪🤪🤪 #fyp #fypシ #staarbaaby #staar
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperluas peran koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat dengan memberi izin untuk mengelola tambang mineral dan batubara hingga seluas 2.500 hektar. Setelah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Demikian disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dalam Seminar Nasional Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih, Selasa (14/10/2025). Langkah tersebut menurut Ferry tindak lanjut dari amanat Presiden untuk memperkuat posisi koperasi dalam ekosistem ekonomi nasional dari hulu ke hilir. “Koperasi kini boleh mengelola tambang mineral sampai seluas 2.500 hektar. Koperasi juga diperbolehkan mengelola sumur minyak rakyat di daerah-daerah. Bahkan kami diminta mengelola kebun-kebun sawit dan kawasan industri nelayan yang ada di kawasan perikanan,” jelas Ferry. Untuk kriteria koperasi yang bisa mengelola tambang akan diatur oleh Kemenkop beserta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia berpandangan langkah koperasi untuk naik kelas membutuhkan dukungan lintas lembaga. Ia berharap, dengan bantuan dan pendampingan dari Kementerian Hukum, proses peningkatan kapasitas koperasi dapat berjalan lebih lancar dan terarah. Menurut Ferry, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya program tersebut menjadi implementasi nyata dari Pasal 33 UUD 1945 terkait perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Melalui program ini, pemerintah berupaya agar badan usaha koperasi dapat bersaing sejajar dengan BUMN maupun perusahaan swasta. “Banyak produk lokal berkualitas dari desa-desa yang kalah di pasar karena belum memiliki identitas kuat dan perlindungan hukum. Koperasi Merah Putih hadir sebagai penyalur barang-barang kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat, sekaligus pembeli produk desa seperti pangan, kerajinan, dan kuliner,” ujar Ferry. Baca selengkapnya di hukumonline.com/berita! #koperasi #tambang #hukum #batubara #mineral
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperluas peran koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat dengan memberi izin untuk mengelola tambang mineral dan batubara hingga seluas 2.500 hektar. Setelah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Demikian disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dalam Seminar Nasional Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih, Selasa (14/10/2025). Langkah tersebut menurut Ferry tindak lanjut dari amanat Presiden untuk memperkuat posisi koperasi dalam ekosistem ekonomi nasional dari hulu ke hilir. “Koperasi kini boleh mengelola tambang mineral sampai seluas 2.500 hektar. Koperasi juga diperbolehkan mengelola sumur minyak rakyat di daerah-daerah. Bahkan kami diminta mengelola kebun-kebun sawit dan kawasan industri nelayan yang ada di kawasan perikanan,” jelas Ferry. Untuk kriteria koperasi yang bisa mengelola tambang akan diatur oleh Kemenkop beserta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia berpandangan langkah koperasi untuk naik kelas membutuhkan dukungan lintas lembaga. Ia berharap, dengan bantuan dan pendampingan dari Kementerian Hukum, proses peningkatan kapasitas koperasi dapat berjalan lebih lancar dan terarah. Menurut Ferry, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya program tersebut menjadi implementasi nyata dari Pasal 33 UUD 1945 terkait perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Melalui program ini, pemerintah berupaya agar badan usaha koperasi dapat bersaing sejajar dengan BUMN maupun perusahaan swasta. “Banyak produk lokal berkualitas dari desa-desa yang kalah di pasar karena belum memiliki identitas kuat dan perlindungan hukum. Koperasi Merah Putih hadir sebagai penyalur barang-barang kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat, sekaligus pembeli produk desa seperti pangan, kerajinan, dan kuliner,” ujar Ferry. Baca selengkapnya di hukumonline.com/berita! #koperasi #tambang #hukum #batubara #mineral

About

Legal