@infotanahrencong: Jakarta, 8 Oktober 2025 – Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada Selasa (7/10/2025) untuk menyampaikan protes keras terhadap rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Kunjungan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD secara signifikan, yang dikhawatirkan akan menghambat pembangunan infrastruktur di daerah serta menyulitkan pemerintah provinsi dalam membiayai gaji aparatur sipil negara (ASN), khususnya tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para gubernur menilai pemotongan ini tidak hanya menekan roda ekonomi lokal, tetapi juga mengancam stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan pasca-pandemi dan transisi energi. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudha, para kepala daerah menyuarakan kekhawatiran mereka secara bergantian. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyoroti bahwa provinsinya mengalami pemotongan hingga Rp3,5 triliun, dari pagu Rp10 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp6,7 triliun pada 2026. "Anggaran yang tersisa hanya cukup untuk belanja rutin, sementara program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terancam terhenti," ujar Sherly saat dimintai keterangan oleh wartawan usai pertemuan. Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir K. Mualem, menekankan dampak terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di daerahnya. "Pemotongan ini akan menyulitkan kami membayar gaji PPPK yang jumlahnya terus bertambah. Kami meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali agar daerah tidak semakin terpuruk," kata Mualem, yang juga menjadi salah satu tokoh kunci dalam delegasi APPSI. Pertemuan berlangsung selama sekitar dua jam dan dihadiri oleh gubernur-gubernur lain seperti Bobby Nasution (Sumatera Utara), Al Haris (Jambi), dan sejumlah kepala daerah dari wilayah timur Indonesia. Mereka menyerahkan dokumen aspirasi secara tertulis, meminta revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (PPK) 2026 agar alokasi TKD dikembalikan ke level sebelumnya. Menanggapi protes tersebut, Menteri Purbaya meminta para gubernur untuk memperbaiki tata kelola anggaran di daerah guna meningkatkan efisiensi. "Kami paham kekhawatiran ini, tapi pemotongan dilakukan untuk menjaga kestabilan fiskal nasional. Saya harap kepala daerah bisa berkolaborasi lebih baik dalam optimalisasi pendapatan asli daerah," katanya seperti dikutip dari sumber resmi. Aksi ini menjadi sorotan di media sosial dan menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait revisi anggaran, meski para gubernur berharap ada respons cepat sebelum pembahasan RAPBN 2026 memasuki tahap akhir. APPSI menyatakan akan terus mengawal isu ini melalui forum-forum selanjutnya.

Info Tanah Rencong

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 08 October 2025 02:06:53 GMT