@user4914214281: Maxima Bet | A 01 das Bets

MaximaBet
MaximaBet
Open In TikTok:
Region: FAKE-AD
Friday 10 October 2025 21:40:10 GMT
785
0
0
0

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @user4914214281, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Dalih Sakit Jadi Sorotan, Gus Irawan Dituding Hindari Tuntutan Rakyat Tapsel | Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan pada Selasa, 26 Agustus 2025. Aksi itu mengusung tema “Mendukung KPK Menangkap Gus Irawan Pasaribu Terkait Korupsi Dana CSR BI OJK”. Namun, aksi ini diwarnai kekecewaan mendalam. Para demonstran kecewa lantaran Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, disebut tidak hadir dengan alasan sakit. Massa menilai alasan tersebut sebagai bentuk penghindaran dari pertanggungjawaban publik. Ketua Aliansi Tabagsel Bersatu, M. Hadi Susandra Lubis, menegaskan bahwa publik berhak mendengar jawaban langsung dari Bupati, bukan dari perantara. “Ini sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Dampaknya pada Kabupaten Tapanuli Selatan juga luar biasa,” ujar Hadi. Ia menilai, alasan sakit yang disampaikan pihak Bupati terkesan dibuat-buat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan rakyat. “Kami menilai justru pengecut, karena yang kami minta bertanggung jawab adalah Bupati. Asisten yang hadir menjawab tuntutan kami itu justru tidak kompeten, seharusnya Bupati disni,” tegasnya. Hadi juga mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan Gus Irawan dalam kasus dana CSR BI dan OJK bukan lagi isu lokal, melainkan sudah menjadi kasus nasional. Karena itu, pihaknya mendesak agar KPK bergerak cepat tanpa pandang bulu. *Dugaan Penyelewengan CSR BI dan OJK* KPK sebelumnya mengungkap adanya dugaan aliran dana hingga Rp25 miliar per anggota DPR RI Komisi XI dalam satu periode. Dana itu berasal dari pos Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan OJK yang seharusnya dipakai untuk kepentingan sosial. Namun, dana tersebut justru disalurkan ke sejumlah yayasan yang dikaitkan dengan anggota Komisi XI DPR RI. Pola ini terjadi melalui mekanisme persetujuan anggaran BI dan OJK, yang seharusnya transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, nama Gus Irawan Pasaribu diduga ikut terseret karena saat itu ia menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi XI. Aliansi Tabagsel Bersatu menekankan bahwa KPK harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. “Kami menyatakan sikap kepada KPK, harus betul-betul menjadikan kasus ini motivasi bagi penegakan supremasi hukum. Jangan ada yang kebal hukum, sekalipun pejabat atau kader partai besar,” tegas Hadi.
Dalih Sakit Jadi Sorotan, Gus Irawan Dituding Hindari Tuntutan Rakyat Tapsel | Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan pada Selasa, 26 Agustus 2025. Aksi itu mengusung tema “Mendukung KPK Menangkap Gus Irawan Pasaribu Terkait Korupsi Dana CSR BI OJK”. Namun, aksi ini diwarnai kekecewaan mendalam. Para demonstran kecewa lantaran Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, disebut tidak hadir dengan alasan sakit. Massa menilai alasan tersebut sebagai bentuk penghindaran dari pertanggungjawaban publik. Ketua Aliansi Tabagsel Bersatu, M. Hadi Susandra Lubis, menegaskan bahwa publik berhak mendengar jawaban langsung dari Bupati, bukan dari perantara. “Ini sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Dampaknya pada Kabupaten Tapanuli Selatan juga luar biasa,” ujar Hadi. Ia menilai, alasan sakit yang disampaikan pihak Bupati terkesan dibuat-buat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan rakyat. “Kami menilai justru pengecut, karena yang kami minta bertanggung jawab adalah Bupati. Asisten yang hadir menjawab tuntutan kami itu justru tidak kompeten, seharusnya Bupati disni,” tegasnya. Hadi juga mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan Gus Irawan dalam kasus dana CSR BI dan OJK bukan lagi isu lokal, melainkan sudah menjadi kasus nasional. Karena itu, pihaknya mendesak agar KPK bergerak cepat tanpa pandang bulu. *Dugaan Penyelewengan CSR BI dan OJK* KPK sebelumnya mengungkap adanya dugaan aliran dana hingga Rp25 miliar per anggota DPR RI Komisi XI dalam satu periode. Dana itu berasal dari pos Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan OJK yang seharusnya dipakai untuk kepentingan sosial. Namun, dana tersebut justru disalurkan ke sejumlah yayasan yang dikaitkan dengan anggota Komisi XI DPR RI. Pola ini terjadi melalui mekanisme persetujuan anggaran BI dan OJK, yang seharusnya transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, nama Gus Irawan Pasaribu diduga ikut terseret karena saat itu ia menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi XI. Aliansi Tabagsel Bersatu menekankan bahwa KPK harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. “Kami menyatakan sikap kepada KPK, harus betul-betul menjadikan kasus ini motivasi bagi penegakan supremasi hukum. Jangan ada yang kebal hukum, sekalipun pejabat atau kader partai besar,” tegas Hadi.

About