@arazhesenov1991: #keşfet #kesfetteyiz #keşfet #keşfett #🥀

🔱Araz Hesenov🔱

Open In TikTok:

Region: LT

Saturday 11 October 2025 08:32:58 GMT

19467

846

8

48

Music

Download

No Watermark .mp4 (9.19MB) No Watermark(HD) .mp4 (9.19MB) Watermark .mp4 (9.18MB) Music .mp3

Comments

🦁GÜLÜ.98🐅 :

😔😔😔💔💔💔🥀🥀🥀

2025-10-11 09:40:12

6

ZUZU :

😔💔🥀....😭

2025-10-11 08:41:10

5

ZUZU :

💔

2025-10-12 15:29:41

3

VeFaxanm♐️ :

😔😔😔😔

2025-10-12 22:50:57

2

🦋 :

🥺🥺

2025-10-13 13:41:23

1

♣️Təbriz__R_9091♣️🦅 :

👍👍💔🎶

2025-10-12 16:18:26

1

♥️💛Adem Gs'li💛♥️ :

🥹💔

2025-10-11 22:19:07

1

Forewer :

Yine kamyonlar kavun taşır nedir dayı….

2025-10-13 12:27:00

1

To see more videos from user @arazhesenov1991, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Raja dan Budak #feodalisme #feodalismepesantren #feodal

Raja dan Budak #feodalisme #feodalismepesantren #feodal

110/365

Banda Apny ghr a gyaa 🔥😂

Banda Apny ghr a gyaa 🔥😂

#القارئ_ادريس_ابكر #دعاء_عظيم

#القارئ_ادريس_ابكر #دعاء_عظيم

nih buat bahan SW mu #fypシ #klateteam #infus #omeprazole #ranitidine

nih buat bahan SW mu #fypシ #klateteam #infus #omeprazole #ranitidine

Lima mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran resmi mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kelima mahasiswa tersebut adalah Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando. Permohonan diajukan dalam tenggat waktu 45 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai batas waktu pengajuan uji formil. “Permohonan ini kami dasarkan pada berbagai pelanggaran prosedural dalam proses pembentukannya. Sebagai mahasiswa hukum, kami merasa memiliki tanggung jawab akademik untuk mengawal proses pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional,” ujar Moch Rasyid Gumilar sebagai Pemohon I sesaat setelah menyerahkan berkas dan alat bukti di gedung MK, Selasa (29/4). Rasyid menjelaskan, salah satu alasan utama diajukannya uji formil ini adalah ditemukannya indikasi pelanggaran terhadap asas due process of law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia mencontohkan bahwa Presiden baru mengumumkan pengesahan undang-undang tersebut pada 17 April, padahal UU tersebut sudah diundangkan pada 26 Maret. “Kita bisa melihat contohnya Presiden baru mengumumkan adanya pengesahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 ini di tanggal 17 April. Namun faktanya kita mengetahui bahwa undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 26 Maret. 21 hari pasca diundangkan baru disebarluaskan,” katanya. Lebih lanjut, Rasyid menguraikan sejumlah pokok permohonan. Pertama, pembentukan UU TNI dinilai tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Kedua, proses legislasi dianggap tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, UU TNI ini tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sebelumnya, namun secara tiba-tiba dimasukkan hanya karena adanya surat Presiden kepada DPR. “Beberapa bulan lalu, revisi UU TNI ini belum masuk Prolegnas prioritas. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba masuk hanya berdasarkan surat Presiden. Ini menunjukkan tidak adanya transparansi dan pengabaian prinsip perencanaan hukum,” tegas dia. #ujiformil #uutni #mk

Lima mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran resmi mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kelima mahasiswa tersebut adalah Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando. Permohonan diajukan dalam tenggat waktu 45 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai batas waktu pengajuan uji formil. “Permohonan ini kami dasarkan pada berbagai pelanggaran prosedural dalam proses pembentukannya. Sebagai mahasiswa hukum, kami merasa memiliki tanggung jawab akademik untuk mengawal proses pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional,” ujar Moch Rasyid Gumilar sebagai Pemohon I sesaat setelah menyerahkan berkas dan alat bukti di gedung MK, Selasa (29/4). Rasyid menjelaskan, salah satu alasan utama diajukannya uji formil ini adalah ditemukannya indikasi pelanggaran terhadap asas due process of law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia mencontohkan bahwa Presiden baru mengumumkan pengesahan undang-undang tersebut pada 17 April, padahal UU tersebut sudah diundangkan pada 26 Maret. “Kita bisa melihat contohnya Presiden baru mengumumkan adanya pengesahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 ini di tanggal 17 April. Namun faktanya kita mengetahui bahwa undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 26 Maret. 21 hari pasca diundangkan baru disebarluaskan,” katanya. Lebih lanjut, Rasyid menguraikan sejumlah pokok permohonan. Pertama, pembentukan UU TNI dinilai tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Kedua, proses legislasi dianggap tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, UU TNI ini tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas sebelumnya, namun secara tiba-tiba dimasukkan hanya karena adanya surat Presiden kepada DPR. “Beberapa bulan lalu, revisi UU TNI ini belum masuk Prolegnas prioritas. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba masuk hanya berdasarkan surat Presiden. Ini menunjukkan tidak adanya transparansi dan pengabaian prinsip perencanaan hukum,” tegas dia. #ujiformil #uutni #mk

About

Robot

Legal

Privacy Policy