1. Home
  2. Detail

@serly1347:

Serly🫦
Serly🫦
Open In TikTok:
Region: ID
Saturday 11 October 2025 11:30:08 GMT
4800
869
6
13

Music

Download

No Watermark .mp4 (0MB) No Watermark(HD) .mp4 (0MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

dry_emet23
Zhang Xiao Van` :
kek nggk asing🙄🤔
2025-10-16 10:41:15
0
harimaunusabangsa
harimau nusantara :
😁😁😁😁...serly..serly...serly
2025-10-11 13:25:53
0
boulderup
ramon ci pugur 023 :
k2
2025-10-11 12:11:25
0
user.pendoza
✯☬✯_§€π°₱∆†¡_✯☬✯ :
🥰
2025-10-15 18:45:11
0
ard42955
CURUT RABIYES⚡ :
😁😁😁
2025-10-11 11:56:57
0
aditianugraha299
Aditia Nugraha Saputra :
kakakku yang paling cantik follback dong kak 🥹🥹 plis 🥹🥹🥹
2025-10-11 18:41:25
0
To see more videos from user @serly1347, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos
Replying to @operelly LOUD BUDGETING IS THE NEW 2024 trend
Replying to @operelly LOUD BUDGETING IS THE NEW 2024 trend
😃😃😃😃😃😃
😃😃😃😃😃😃
iso edan🗿🗿 #hiiid7 #tinggallkenangan🥀
iso edan🗿🗿 #hiiid7 #tinggallkenangan🥀
🧾 KRONOLOGIS FAKTA HUKUM: Atalia Minta Pemerintah Kaji Ulang Renovasi Ponpes Pakai APBN 1. Insiden Tragis Ponpes Al Khoziny (Sidoarjo) Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur roboh dan menewaskan 67 orang. Insiden ini dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh pemerintah. 👉 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap membiayai perbaikan pondok pesantren melalui APBN Tahun Anggaran 2025, dan bila perlu dilanjutkan dengan APBN 2026. 👉 Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, meski pesantren berada dalam naungan Kemenag, karena sifatnya darurat, maka PU mengambil alih tanggung jawab perbaikan. 2. Wacana Penggunaan APBN untuk Renovasi Ponpes Pernyataan Dody pada 7 Oktober 2025 di Gedung Kementerian PU, Jakarta Pusat: APBN akan digunakan untuk renovasi pondok pesantren tersebut. Bila ada bantuan swasta, akan dikombinasikan, namun sumber utama tetap APBN. 👉 Ini memicu perhatian publik terkait keadilan penggunaan dana negara untuk lembaga keagamaan tertentu. 3. Respons DPR: Atalia Praratya Kritik & Minta Kajian Ulang (10 Oktober 2025) Atalia Praratya, Anggota Komisi VIII DPR RI (Partai Golkar), menilai: Penggunaan APBN harus jelas mekanisme, transparan, dan adil. Perlu kajian mendalam untuk mencegah kecemburuan sosial. Jangan sampai muncul kesan “lembaga lalai justru dibantu”, sedangkan lembaga keagamaan lain yang mengalami musibah serupa tidak mendapat perlakuan sama. 👉 Ia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini secara serius sebelum diambil keputusan final. 4. Dua Penekanan Hukum & Kebijakan dari DPR a. Proses hukum atas kelalaian harus ditegakkan. Jika ada unsur pidana, pihak bertanggung jawab harus diproses hukum demi keadilan korban. b. Perlakuan adil dan setara terhadap semua lembaga keagamaan: Negara memang berkewajiban melindungi santri dan pendidikan agama, tapi kebijakan tidak boleh diskriminatif. #ataliapraratya #ponpes #hukum @Edward Sinambela Law
🧾 KRONOLOGIS FAKTA HUKUM: Atalia Minta Pemerintah Kaji Ulang Renovasi Ponpes Pakai APBN 1. Insiden Tragis Ponpes Al Khoziny (Sidoarjo) Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur roboh dan menewaskan 67 orang. Insiden ini dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh pemerintah. 👉 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap membiayai perbaikan pondok pesantren melalui APBN Tahun Anggaran 2025, dan bila perlu dilanjutkan dengan APBN 2026. 👉 Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, meski pesantren berada dalam naungan Kemenag, karena sifatnya darurat, maka PU mengambil alih tanggung jawab perbaikan. 2. Wacana Penggunaan APBN untuk Renovasi Ponpes Pernyataan Dody pada 7 Oktober 2025 di Gedung Kementerian PU, Jakarta Pusat: APBN akan digunakan untuk renovasi pondok pesantren tersebut. Bila ada bantuan swasta, akan dikombinasikan, namun sumber utama tetap APBN. 👉 Ini memicu perhatian publik terkait keadilan penggunaan dana negara untuk lembaga keagamaan tertentu. 3. Respons DPR: Atalia Praratya Kritik & Minta Kajian Ulang (10 Oktober 2025) Atalia Praratya, Anggota Komisi VIII DPR RI (Partai Golkar), menilai: Penggunaan APBN harus jelas mekanisme, transparan, dan adil. Perlu kajian mendalam untuk mencegah kecemburuan sosial. Jangan sampai muncul kesan “lembaga lalai justru dibantu”, sedangkan lembaga keagamaan lain yang mengalami musibah serupa tidak mendapat perlakuan sama. 👉 Ia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini secara serius sebelum diambil keputusan final. 4. Dua Penekanan Hukum & Kebijakan dari DPR a. Proses hukum atas kelalaian harus ditegakkan. Jika ada unsur pidana, pihak bertanggung jawab harus diproses hukum demi keadilan korban. b. Perlakuan adil dan setara terhadap semua lembaga keagamaan: Negara memang berkewajiban melindungi santri dan pendidikan agama, tapi kebijakan tidak boleh diskriminatif. #ataliapraratya #ponpes #hukum @Edward Sinambela Law
Lamaw ba dwa ema brain @🫂🖤#دۆڵی_گورگەکان #وادي_الذئاب #درمای_تورکی #پۆڵات_عەلەمدار #جان_پۆڵات #سلێمان_شاکر #مرادعلمدار_وادي_الذئاب_ميماتي_باااش #مشاهیر_تیك_توك #سلێمانیەکەم_هەولێر_کەرکوک_کەلار_سەیسایەق #66_lord
Lamaw ba dwa ema brain @🫂🖤#دۆڵی_گورگەکان #وادي_الذئاب #درمای_تورکی #پۆڵات_عەلەمدار #جان_پۆڵات #سلێمان_شاکر #مرادعلمدار_وادي_الذئاب_ميماتي_باااش #مشاهیر_تیك_توك #سلێمانیەکەم_هەولێر_کەرکوک_کەلار_سەیسایەق #66_lord

About

Legal