@skychgtelf7: 过火#好歌分享💞💞💞 #一首歌一个故事 #好歌百听不厌😘💞 #喜欢就点个赞关注我吧

💞💞不忘初心💞💞
💞💞不忘初心💞💞
Open In TikTok:
Region: MY
Tuesday 14 October 2025 03:52:09 GMT
93500
2317
56
601

Music

Download

Comments

user8113278108821
余福荃 :
優雅歌聲,環繞四週,美音樂劇🥰
2025-10-22 13:06:15
1
gary16446
Gary :
hello there my friend 🙏🌹🥰💋👍💕 nice song friend 👍
2025-10-14 07:37:09
6
wincentchua
Wincentchua :
到底要伤心到什么程度才可以写出这首歌?
2025-10-30 09:08:45
0
user59633112113486
饅頭💈✂️🥰🥰🥰 :
是我最愛聽的歌最喜歡的
2025-10-31 09:29:23
0
user2748390445527
印刷人 :
懷念的歌🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2025-10-14 05:09:09
3
aegdyghjhfh
aegvivcfujjgctf :
what's the title of the song?
2025-11-05 02:11:13
0
liantan.chin
Li1y LiAN CHiN陳莉蓮 :
good evening my friends
2025-10-14 08:04:03
4
yyu64428
xinyi :
好好聽呀!🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2025-10-17 15:13:12
1
aun3095
aun :
晚安了。太好听了👍👍👍🌹🌹🌹🥰🥰🥰
2025-10-20 16:35:31
1
ting.anh.0.ng
Tiếng Anh 0 đồng :
So hoài niệm
2025-10-16 04:50:28
2
crazecol_oldskool
💚🎧🎹craze oldskool 🎹🎧💚 :
soon 🙏🙏💚🙏🙏
2025-10-29 21:25:31
0
user27479002469450
陈美芬 :
太好听🥰🥰🥰❣️❣️❣️👍👍👍💯💯💯🤗🤗🤗👏👏👏
2025-10-18 02:27:14
1
calonlaopaniang0
CalonLaopaniang885 :
i like this song
2025-10-14 08:35:06
4
user2165475846168
crab :
nice song 💖💐💖💐💖💐💖💐👍🤟
2025-10-18 11:57:14
2
user2820268531145
SHOW濠濠 :
好聽🥰🥰🥰🥰🥰
2025-10-14 12:20:25
3
user24702674310556
貪心 :
開心一點好嗎😁😁😁
2025-10-14 11:34:34
1
maggiewithbear
曈教主~小壞蛋😈 :
好聽
2025-10-17 19:13:16
1
ali159759
ali :
Nice song 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤
2025-10-14 12:09:17
1
sl336699
sl336699 :
👍👍👍😍😍😍
2025-10-14 03:59:46
3
yohanes.yan.q
Yohanes Yan Q :
🤗🤗🤗🥰🥰🥰😇😇😚😚
2025-10-19 06:46:24
2
sindy.ooi
Sindyooi :
👍👍👍
2025-10-15 12:21:11
2
amunggmail.com
Amung 💖💖💖 :
😂
2025-10-15 07:58:13
2
usert71sz5jkee
小惠549 :
🥰🥰
2025-10-14 09:18:12
2
user6881368039356
譚貴妃 :
💞💞💞💞💞💞
2025-10-14 07:09:19
2
margaret_orchard_96
Margaret棗田🌹💖🌹💖🍓 :
🥰🥰🥰🥰🥰🌹🌹🌹🌹🌹
2025-10-14 06:04:58
2
To see more videos from user @skychgtelf7, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lain. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak melarang penugasan anggota kepolisian di luar institusi, selama sesuai dengan Undang-Undang ASN dan aturan manajemen PNS. “Undang-undang Polri hanya membatasi bagi anggota yang ingin menduduki jabatan politik seperti DPR, kepala daerah, atau menteri itu wajib mengundurkan diri. Tapi di luar itu, penugasan di lembaga atau kementerian tetap sah selama sesuai aturan ASN,” tegas Rullyandi di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Ia mencontohkan, jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga profesional dari Polri, penempatan dilakukan lewat mekanisme penyetaraan jabatan yang disetujui Kementerian PANRB. “Tidak ada masalah bila anggota Polri tetap ditugaskan di kementerian atau lembaga, sepanjang mekanismenya melalui koridor hukum ASN dan mendapat persetujuan dari Kemenpan RB,” lanjutnya. Rullyandi menegaskan, putusan MK tidak menghapus dasar hukum bagi Polri menugaskan personel di luar institusi, selama bukan jabatan politik. “Yang dilarang itu adalah jabatan politik, bukan penugasan struktural yang sifatnya administratif atau fungsional. Jadi tetap sah dan konstitusional,” tutupnya. #MuhamadRullyandi #PutusanMK #MahkamahKonstitusi #PakarHukumTataNegara #Polisi #Polri #JabatanSipil
Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lain. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak melarang penugasan anggota kepolisian di luar institusi, selama sesuai dengan Undang-Undang ASN dan aturan manajemen PNS. “Undang-undang Polri hanya membatasi bagi anggota yang ingin menduduki jabatan politik seperti DPR, kepala daerah, atau menteri itu wajib mengundurkan diri. Tapi di luar itu, penugasan di lembaga atau kementerian tetap sah selama sesuai aturan ASN,” tegas Rullyandi di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Ia mencontohkan, jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga profesional dari Polri, penempatan dilakukan lewat mekanisme penyetaraan jabatan yang disetujui Kementerian PANRB. “Tidak ada masalah bila anggota Polri tetap ditugaskan di kementerian atau lembaga, sepanjang mekanismenya melalui koridor hukum ASN dan mendapat persetujuan dari Kemenpan RB,” lanjutnya. Rullyandi menegaskan, putusan MK tidak menghapus dasar hukum bagi Polri menugaskan personel di luar institusi, selama bukan jabatan politik. “Yang dilarang itu adalah jabatan politik, bukan penugasan struktural yang sifatnya administratif atau fungsional. Jadi tetap sah dan konstitusional,” tutupnya. #MuhamadRullyandi #PutusanMK #MahkamahKonstitusi #PakarHukumTataNegara #Polisi #Polri #JabatanSipil

About