@mh.saidabdullah: Keresahan sejumlah pemerintah daerah soal berkurangnya alokasi TKD di APBN 2026 perlu dilihat secara utuh. TKD 2026 bukan dipotong, tapi disesuaikan. Dari usulan awal Rp 649,9 triliun naik menjadi Rp 692,9 triliun setelah pembahasan dengan Banggar DPR. Ini bukti komitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan dukungan bagi daerah. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, tapi dialog terbuka dan solusi bersama. 📍 Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk satu meja sesuai UU HKPD. 📍 Pemerintah bisa memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk memperkuat TKD. 📍 Daerah juga perlu lebih kreatif menggandeng swasta dan mendorong inovasi pembiayaan. Karena pada akhirnya, TKD bukan sekadar angka di APBN, melainkan wujud komitmen bersama untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. #SaidAbdullah#BanggarDPR