@slamet.uye13:

Slamet Uye

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 18 October 2025 05:13:41 GMT

167

11

0

0

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.7MB) No Watermark(HD) .mp4 (3.7MB) Watermark .mp4 (4.4MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.

To see more videos from user @slamet.uye13, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

أنا طيب مع الجميع #اقتباسات #حكمة #خواطر #اكسبلور #نجاح #علم_النفس #تطوير_الذات #كلام_من_ذهب #اطمئن #اقتباسات_عبارات_خواطر #تحفيزات_إيجابية #اللهم_صلي_على_نبينا_محمد #fyp #explore #viral_video #psychology #motivation

أنا طيب مع الجميع #اقتباسات #حكمة #خواطر #اكسبلور #نجاح #علم_النفس #تطوير_الذات #كلام_من_ذهب #اطمئن #اقتباسات_عبارات_خواطر #تحفيزات_إيجابية #اللهم_صلي_على_نبينا_محمد #fyp #explore #viral_video #psychology #motivation

story time posted, e30 will be home soon too hehe #honda #civic #r34 #fastandfurious

story time posted, e30 will be home soon too hehe #honda #civic #r34 #fastandfurious

But honestly, how many of you were surprised? #spillproof #spillprooftumbler #SelfCare #easter #giftideas #moderndaymother #beautifulthings #watertok #hydrate #bedtimeroutine

But honestly, how many of you were surprised? #spillproof #spillprooftumbler #SelfCare #easter #giftideas #moderndaymother #beautifulthings #watertok #hydrate #bedtimeroutine

#Acc

Forkot Soroti “Pokir Siluman” DPRD Pamekasan, Dugaan Proyek Fiktif Capai Rp104,8 Miliar Pamekasan – Forum Kota (Forkot) Pamekasan menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Selasa (09/09/2025). Dalam unjuk rasa yang digelar di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan. Forkot menduga terdapat ribuan proyek fiktif alias “pokir siluman” dengan nilai mencapai Rp104,8 miliar pada tahun anggaran 2024. Samsul Arifin, Ketua Forkot Pamekasan, dalam orasinya menyebut, sedikitnya terdapat 714 titik pekerjaan fisik bermasalah yang tersebar di bawah kendali DPRKP. Ia juga mengungkap bahwa temuan ini sebelumnya sempat disinggung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan kunjungan ke Pamekasan beberapa waktu lalu. “Banyak pekerjaan pokir yang tak sesuai prosedur. Ada indikasi kuat manipulasi data aspirasi dan pembagian proyek yang tidak transparan,” ujar Samsul. Menurut Samsul, pokir seharusnya berasal dari hasil reses anggota DPRD. Namun, temuan Forkot menunjukkan adanya kelebihan kuota pokir yang tidak sesuai mekanisme perencanaan anggaran. Ia menduga keterlibatan Kepala DPRKP dan tim anggaran daerah dalam pengaturan distribusi proyek secara tidak sah. Lebih lanjut, Forkot menuding adanya praktik monopoli proyek oleh kelompok tertentu, termasuk keterlibatan konsultan perencana yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di lingkungan DPRKP. Tak hanya itu, proyek senilai hampir Rp9 miliar yang semestinya dilaksanakan secara kontraktual disebut-sebut dialihkan menjadi proyek swakelola di sejumlah desa. “Ada aroma kolusi antara kontraktor dan pejabat dinas. Proyek senilai ratusan miliar diduga diarahkan ke jaringan tertentu yang sudah disiapkan,” kata Samsul. Dalam aksi jilid pertama ini, Forkot menyampaikan tiga tuntutan utama: KPK diminta untuk turun tangan mengaudit seluruh pelaksanaan pokir di bawah naungan DPRKP Pamekasan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI didesak melakukan audit menyeluruh terhadap program pokir 2024. Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan diminta memeriksa para kontraktor yang diduga menjalin kerja sama tidak sehat dengan Kepala DPRKP. Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas DPRKP Pamekasan, Muharram, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap upaya hukum dan audit dari lembaga berwenang. “Silakan saja kalau memang ada bukti. Kami akan mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujar Muharram singkat saat menemui massa aksi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Pamekasan terkait tudingan Forkot. Sementara itu, Forkot memastikan akan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas anggaran negara. #jatiminfo_id #pamekasan #forkot #demo #viral

Forkot Soroti “Pokir Siluman” DPRD Pamekasan, Dugaan Proyek Fiktif Capai Rp104,8 Miliar Pamekasan – Forum Kota (Forkot) Pamekasan menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Selasa (09/09/2025). Dalam unjuk rasa yang digelar di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan. Forkot menduga terdapat ribuan proyek fiktif alias “pokir siluman” dengan nilai mencapai Rp104,8 miliar pada tahun anggaran 2024. Samsul Arifin, Ketua Forkot Pamekasan, dalam orasinya menyebut, sedikitnya terdapat 714 titik pekerjaan fisik bermasalah yang tersebar di bawah kendali DPRKP. Ia juga mengungkap bahwa temuan ini sebelumnya sempat disinggung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan kunjungan ke Pamekasan beberapa waktu lalu. “Banyak pekerjaan pokir yang tak sesuai prosedur. Ada indikasi kuat manipulasi data aspirasi dan pembagian proyek yang tidak transparan,” ujar Samsul. Menurut Samsul, pokir seharusnya berasal dari hasil reses anggota DPRD. Namun, temuan Forkot menunjukkan adanya kelebihan kuota pokir yang tidak sesuai mekanisme perencanaan anggaran. Ia menduga keterlibatan Kepala DPRKP dan tim anggaran daerah dalam pengaturan distribusi proyek secara tidak sah. Lebih lanjut, Forkot menuding adanya praktik monopoli proyek oleh kelompok tertentu, termasuk keterlibatan konsultan perencana yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di lingkungan DPRKP. Tak hanya itu, proyek senilai hampir Rp9 miliar yang semestinya dilaksanakan secara kontraktual disebut-sebut dialihkan menjadi proyek swakelola di sejumlah desa. “Ada aroma kolusi antara kontraktor dan pejabat dinas. Proyek senilai ratusan miliar diduga diarahkan ke jaringan tertentu yang sudah disiapkan,” kata Samsul. Dalam aksi jilid pertama ini, Forkot menyampaikan tiga tuntutan utama: KPK diminta untuk turun tangan mengaudit seluruh pelaksanaan pokir di bawah naungan DPRKP Pamekasan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI didesak melakukan audit menyeluruh terhadap program pokir 2024. Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan diminta memeriksa para kontraktor yang diduga menjalin kerja sama tidak sehat dengan Kepala DPRKP. Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas DPRKP Pamekasan, Muharram, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap upaya hukum dan audit dari lembaga berwenang. “Silakan saja kalau memang ada bukti. Kami akan mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujar Muharram singkat saat menemui massa aksi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Pamekasan terkait tudingan Forkot. Sementara itu, Forkot memastikan akan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas anggaran negara. #jatiminfo_id #pamekasan #forkot #demo #viral

Part 2

About

Robot

Legal

Privacy Policy