@showbizstories_: Xinh thế này bảo sao Ninh giữ chặt #ninhduongstory #nguyentungduong #lvonce #lvc #youbutlouder

Showbiz Stories
Showbiz Stories
Open In TikTok:
Region: VN
Sunday 19 October 2025 09:44:31 GMT
2435
628
33
27

Music

Download

Comments

u.ph3
đậu phụ :
Sốp muốn nvct chúng tôi bão tim không, sao toàn là những suộc chúng tôi muốn xem thế này 🤩😍
2025-10-19 10:10:10
16
minue621
minnuef :
Đẹppp
2025-10-19 10:16:10
4
tm.hn.v.tri0
Tâm hồn vô tri :
Dương cute, đồ đẹp quá
2025-10-19 17:53:37
0
lululala1395
lululala :
Đẹp xỉu
2025-10-19 13:50:38
0
linhlinh79706
Linh Linh :
Yêu quáaaaa
2025-10-19 09:57:31
4
levy_nds
Cá Nhỏ NDS :
huhu đẹp
2025-10-19 10:02:47
4
linhvy8184
linhvy8184 :
Sao lại đẹp trai thế hả giờiiii
2025-10-19 09:58:37
1
bleee2k
Bình may mắn :
Trai đepn TD
2025-10-19 10:35:55
3
pieceofpaper20
pieceofpaper20 :
Cưng
2025-10-19 10:59:47
0
3616_nd9497
mê NinhDương không lối thoát :
Xinh iu thí nhợ 😚
2025-10-19 09:52:05
4
giannhaduongninh
giannhaDuongNinh :
shock visual
2025-10-19 10:47:46
1
vuhoi95
vuhoi95 :
Xinh quá
2025-10-19 10:21:35
2
yaoitae
Nglai03 :
Nhỏ đẹp ghê
2025-10-19 12:13:00
0
mymyy712
Mimi :
Chiếc má nặng 2 chữ dễ thương🥺
2025-10-19 16:35:02
0
funnygu68
_cham🐳_ :
Sao mà phụng phịu đáng iu vậy
2025-10-19 12:22:58
1
_emulsifiers_
_emulsifiers_ :
Êm xin ạ 🤲🤲
2025-10-19 10:25:19
0
kyu2786_
DươngKyu💙 :
xinh quá ebe ơii 🤩🤩
2025-10-19 11:14:02
1
ngotngao_3616
Ngọt Ngào🍬 :
ngoan xinh iu
2025-10-19 09:54:05
0
linhvy8184
linhvy8184 :
Vibe Tùng Dương hợp bst này cực kì lunn
2025-10-19 09:59:33
8
dannielung
dannie :
xinh quá
2025-10-19 10:31:35
0
anh43320
Anh :
🥰🥰
2025-10-20 03:44:19
0
lamotngongio
NDs ❤️ :
❤️❤️❤
2025-10-19 16:55:06
0
binhminhghh
hoahong :
🤩🤩🤩
2025-10-19 13:47:03
0
tranthiquynhnh16
Quỳnh Như :
🥰🥰🥰
2025-10-19 10:05:17
0
iu.tungduong
Rất iu Tùng Dương :
@Hoàng Anh Mẫn vào hứng
2025-10-19 10:03:27
1
To see more videos from user @showbizstories_, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Tunjukan Kepemimpinan Kuat, Presiden Prabowo Diharapkan Tegas Batalkan Reformasi Polri JAKARTA - CIREMAIPOS.COM,- Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara. Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional. Tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat. Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya. Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri. Narasi yang dibangun seolah-olah berdasarkan kepentingan rakyat padahal tujuan utamanya untuk menggulingkan Kapolri yang dianggap sebagai bagian dari Geng Solo. Rivalitas serta perebutan pengaruh di tubuh Polri menjadi kepentingan yang lebih dominan dibandingkan gagasan peningkatan profesionalisme institusi. Presiden perlu lebih jernih membaca dinamika ini. Komite Reformasi Polri yang diproyeksikan sebagai simbol perubahan justru terancam menjadi pintu masuk intervensi politik terhadap institusi keamanan negara. Apabila dibiarkan berlanjut tanpa arah yang jelas dan pijakan yang kuat, bukan penguatan yang akan tercapai melainkan delegitimasi Polri sebagai salah satu pilar keamanan nasional. Presiden sebagai kepala negara yang memegang kendali supremasi sipil memiliki tanggung jawab untuk melindungi Polri dari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas kelembagaan. Selain itu, inkonsistensi dalam penyampaian rencana pelantikan anggota Komite Reformasi Polri oleh pihak istana telah terjadi dua kali dalam waktu singkat. Mensesneg sebagai representasi resmi pemerintah telah mengumumkan jadwal pelantikan, namun batal dilaksanakan tanpa penjelasan yang memadai. Kegagalan komunikasi publik seperti ini membuka ruang spekulasi. Semakin lama dibiarkan, semakin tinggi ekspektasi publik dan semakin sulitnya mengelola persepsi. Situasi seperti ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola isu-isu penting yang menyangkut keamanan negara. Keputusan yang tegas itulah yang sekarang diperlukan. Presiden Prabowo harus menyadari bahwa ketegasan bukan hanya mencerminkan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga menunjukkan kesigapan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efisien dan terkoordinasi. Pembatalan Komite Reformasi Polri secara terang benderang menjadi solusi terbaik untuk meredam potensi konflik politik di tubuh Polri, menghindari polarisasi yang tidak perlu, serta memastikan stabilitas pemerintahan di tahun-tahun awal kepemimpinannya. Jakarta, 24 Oktober 2025 R. HAIDAR ALWI Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Tunjukan Kepemimpinan Kuat, Presiden Prabowo Diharapkan Tegas Batalkan Reformasi Polri JAKARTA - CIREMAIPOS.COM,- Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara. Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional. Tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat. Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya. Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri. Narasi yang dibangun seolah-olah berdasarkan kepentingan rakyat padahal tujuan utamanya untuk menggulingkan Kapolri yang dianggap sebagai bagian dari Geng Solo. Rivalitas serta perebutan pengaruh di tubuh Polri menjadi kepentingan yang lebih dominan dibandingkan gagasan peningkatan profesionalisme institusi. Presiden perlu lebih jernih membaca dinamika ini. Komite Reformasi Polri yang diproyeksikan sebagai simbol perubahan justru terancam menjadi pintu masuk intervensi politik terhadap institusi keamanan negara. Apabila dibiarkan berlanjut tanpa arah yang jelas dan pijakan yang kuat, bukan penguatan yang akan tercapai melainkan delegitimasi Polri sebagai salah satu pilar keamanan nasional. Presiden sebagai kepala negara yang memegang kendali supremasi sipil memiliki tanggung jawab untuk melindungi Polri dari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas kelembagaan. Selain itu, inkonsistensi dalam penyampaian rencana pelantikan anggota Komite Reformasi Polri oleh pihak istana telah terjadi dua kali dalam waktu singkat. Mensesneg sebagai representasi resmi pemerintah telah mengumumkan jadwal pelantikan, namun batal dilaksanakan tanpa penjelasan yang memadai. Kegagalan komunikasi publik seperti ini membuka ruang spekulasi. Semakin lama dibiarkan, semakin tinggi ekspektasi publik dan semakin sulitnya mengelola persepsi. Situasi seperti ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola isu-isu penting yang menyangkut keamanan negara. Keputusan yang tegas itulah yang sekarang diperlukan. Presiden Prabowo harus menyadari bahwa ketegasan bukan hanya mencerminkan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga menunjukkan kesigapan dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efisien dan terkoordinasi. Pembatalan Komite Reformasi Polri secara terang benderang menjadi solusi terbaik untuk meredam potensi konflik politik di tubuh Polri, menghindari polarisasi yang tidak perlu, serta memastikan stabilitas pemerintahan di tahun-tahun awal kepemimpinannya. Jakarta, 24 Oktober 2025 R. HAIDAR ALWI Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB

About