@cheeze387:

charlize;3
charlize;3
Open In TikTok:
Region: US
Monday 20 October 2025 17:39:31 GMT
23828
1960
21
26

Music

Download

Comments

jonbrewer9
Jon Brewer :
Charlize is a BLACK TEMPLARS STAN YES FOR THE EMPEROR
2025-10-20 17:44:02
8
spicyvelma
spicyvelma🌶️ :
queen
2025-10-23 02:14:59
1
joshyanez50
Joshua Yanez :
Let’s go out
2025-10-20 17:43:27
0
tunatown.warrior
Tunatown Warrior :
now that’s what i call charlize energy
2025-10-21 17:41:10
0
x.a.nobody
I Would Crack Waterboy :
THIRDDDD YASSSS🥰
2025-10-20 17:42:53
0
gatecrasher4
Hotter in Person :
your eyes are so expressive!
2025-10-22 16:58:54
0
billybob5701
billybob :
🥰🥰🥰
2025-10-30 04:35:58
0
denis.sobolev7
Denis Sobolev :
🤩🤩🤩
2025-10-20 17:42:14
0
brandon.gabriel.v
Brandon Gabriel Villanueva :
😍😍😍
2025-10-20 17:41:01
0
To see more videos from user @cheeze387, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Palembang – Ribuan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI) bersama Forum LSM Bersatu menggelar aksi damai di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Rabu (12/11). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk aspirasi publik terkait sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Banyuasin tahun 2023–2024. Koordinator aksi, Supriadi menyampaikan bahwa pihaknya mendesak Kejati Sumsel untuk memeriksa dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana di beberapa instansi dan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Banyuasin terutama dana hibah MUI 700 JT. “Kami datang dengan semangat moral, bukan politik. Kami mendesak Kejati Sumsel untuk bekerja profesional, transparan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya di sela aksi. Dalam pernyataan sikapnya, massa menyoroti beberapa kegiatan dengan nilai anggaran besar, antara lain di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Banyuasin tahun anggaran 2024 sebesar Rp446,7 miliar, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan anggaran Rp377,8 miliar. Mereka juga menyoroti dana hibah daerah sebesar Rp153,6 miliar, termasuk hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuasin sebesar Rp700 juta yang disebut perlu diaudit transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif publik. Selain itu, massa juga meminta agar Kejati Sumsel memeriksa pejabat terkait seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, serta pihak penerima hibah untuk memastikan pengelolaan anggaran publik sesuai peraturan yang berlaku. “Kami percaya Kejati Sumsel di bawah kepemimpinan Kepala Kejati yang baru, Bapak Ketut Sumedana, akan bekerja profesional dan berpihak pada penegakan hukum, bukan pada kepentingan pihak tertentu,” ujar Supriadi Dalam delapan butir tuntutan yang dibacakan, LSM GRANSI dan Forum LSM Bersatu juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejati Sumsel. Mereka menyatakan siap kembali turun dengan massa yang lebih besar jika laporan mereka tidak mendapat tanggapan serius. Secara bergiliran para orator menyampaikan orasinya di antaranya Martin, Bang Ambon, Simon, Pasaribu, Harris, Asmawi, Rizky,  dan juga  ada perwakilan Mahasisiwa, selanjutnya massa Garansi di terima oleh Kasi Pemkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH. #mui  #puprbanyuasin #banyuasin  #banyuasinsumsel #viral
Palembang – Ribuan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI) bersama Forum LSM Bersatu menggelar aksi damai di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Rabu (12/11). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk aspirasi publik terkait sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Banyuasin tahun 2023–2024. Koordinator aksi, Supriadi menyampaikan bahwa pihaknya mendesak Kejati Sumsel untuk memeriksa dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana di beberapa instansi dan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Banyuasin terutama dana hibah MUI 700 JT. “Kami datang dengan semangat moral, bukan politik. Kami mendesak Kejati Sumsel untuk bekerja profesional, transparan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya di sela aksi. Dalam pernyataan sikapnya, massa menyoroti beberapa kegiatan dengan nilai anggaran besar, antara lain di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Banyuasin tahun anggaran 2024 sebesar Rp446,7 miliar, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan anggaran Rp377,8 miliar. Mereka juga menyoroti dana hibah daerah sebesar Rp153,6 miliar, termasuk hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuasin sebesar Rp700 juta yang disebut perlu diaudit transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif publik. Selain itu, massa juga meminta agar Kejati Sumsel memeriksa pejabat terkait seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, serta pihak penerima hibah untuk memastikan pengelolaan anggaran publik sesuai peraturan yang berlaku. “Kami percaya Kejati Sumsel di bawah kepemimpinan Kepala Kejati yang baru, Bapak Ketut Sumedana, akan bekerja profesional dan berpihak pada penegakan hukum, bukan pada kepentingan pihak tertentu,” ujar Supriadi Dalam delapan butir tuntutan yang dibacakan, LSM GRANSI dan Forum LSM Bersatu juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejati Sumsel. Mereka menyatakan siap kembali turun dengan massa yang lebih besar jika laporan mereka tidak mendapat tanggapan serius. Secara bergiliran para orator menyampaikan orasinya di antaranya Martin, Bang Ambon, Simon, Pasaribu, Harris, Asmawi, Rizky, dan juga ada perwakilan Mahasisiwa, selanjutnya massa Garansi di terima oleh Kasi Pemkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari SH MH. #mui #puprbanyuasin #banyuasin #banyuasinsumsel #viral

About