@nguyn.minh.khnh496: 😴#xuhuongtiktok #70tayninh #xedovietnam #xediendo #fypシ

Minh Khánh✈️

Open In TikTok:

Region: VN

Wednesday 22 October 2025 09:55:53 GMT

1808

74

4

3

Music

Download

No Watermark .mp4 (4.42MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.38MB) Watermark .mp4 (4.93MB) Music .mp3

Comments

hhoangbac :

đá đá

2025-10-22 10:28:27

1

KIỆT MAX Nè 💤💤 :

@KIỆT MAX Nè 💤💤:tim hộ em 3vd đầu ạ

2025-10-22 12:39:49

0

ĐH HO MINH :

cái đèn lạ v

2025-10-22 12:13:45

0

Hoàng Khôi 🤓👆 :

vãi bịa cái đầu đèn 😂

2025-10-22 12:16:37

0

To see more videos from user @nguyn.minh.khnh496, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Bahagia bukan krna orang lain 🎥 : Daniel Mananta Network #foryoupage #fypシ #enzystoria #danielmananta #podcast #kebahagiaan

Bahagia bukan krna orang lain 🎥 : Daniel Mananta Network #foryoupage #fypシ #enzystoria #danielmananta #podcast #kebahagiaan

#الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه #تيك

#الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه #تيك

THẾ GIỚI HOÀN MỸ OST #CyberCharge #BTG #ChargeToEarn #Web3 #PlayToEarn

THẾ GIỚI HOÀN MỸ OST #CyberCharge #BTG #ChargeToEarn #Web3 #PlayToEarn

“Che bella giocata dell'Inte ⚽️😎” #SerieA #ligaitaliana #interdemilan #gol #futboltiktok

“Che bella giocata dell'Inte ⚽️😎” #SerieA #ligaitaliana #interdemilan #gol #futboltiktok

Sosok Komjen Suyudi Calon Kapolri Pengganti Listyo Sigit, Prabowo Kirim surat ke DPR RI Sosok Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai menguat lagi setelah muncul kabar Presiden Prabowo Subianto berkirim surat ke DPR-RI. Diduga dalam waktu dekat akan ada pergantian Kapolri, jabatan yang sudah 4 tahun lebih 7 bulan disandang Listyo Sigit Prabowo sejak dilantik pada 27 Januari 2021 silam. Setelah itu, menguat dua nama yang digadang-gadang akan jadi Kapolri baru yakni Komjen Suyudi Ario dan Komjen Dedi Prasetyo. Isu pergantian Kapolri sudah cukup lama merebak, namun memanas lagi sejak gelombang demo akhir Agustus lalu. Listyo Sigit Prabowo dinilai gagal mengamankan unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lain. #BreakingNews #BeritaTerkini #BeritaHarian #beritaviraltiktok #yudidalombokreborn

Sosok Komjen Suyudi Calon Kapolri Pengganti Listyo Sigit, Prabowo Kirim surat ke DPR RI Sosok Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai menguat lagi setelah muncul kabar Presiden Prabowo Subianto berkirim surat ke DPR-RI. Diduga dalam waktu dekat akan ada pergantian Kapolri, jabatan yang sudah 4 tahun lebih 7 bulan disandang Listyo Sigit Prabowo sejak dilantik pada 27 Januari 2021 silam. Setelah itu, menguat dua nama yang digadang-gadang akan jadi Kapolri baru yakni Komjen Suyudi Ario dan Komjen Dedi Prasetyo. Isu pergantian Kapolri sudah cukup lama merebak, namun memanas lagi sejak gelombang demo akhir Agustus lalu. Listyo Sigit Prabowo dinilai gagal mengamankan unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lain. #BreakingNews #BeritaTerkini #BeritaHarian #beritaviraltiktok #yudidalombokreborn

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Ketiganya mempermasalahkan Pasal 11 ayat (2) UU Polri yang berbunyi, “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disertai dengan alasannya”. Menurut pemohon, frasa ‘disertai dengan alasannya’ dalam norma tersebut tidak diatur lebih lanjut atau tidak dirumuskan secara jelas dalam UU Polri. Sehingga, pasal tersebut bukan hanya dihadapkan pada persoalan norma, tetapi juga telah menimbulkan masalah riil. Seperti yang terjadi saat ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih menjabat kendati belum adanya pengangkatan ulang oleh Presiden yang baru, Prabowo Subianto. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Oce Madril menegaskan jabatan Kapolri merupakan jabatan karir profesional yang tidak tunduk pada masa jabatan tetap (fixed term). Oleh karena itu tidak otomatis berakhir ketika Presiden yang mengangkatnya selesai menjabat atau berganti. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang tidak mencantumkan Kapolri sebagai bagian dari kabinet. Menurut Oce, jabatan Listyo Sigit tetap sah selama belum ada Kapolri baru atau pemberhentian resmi oleh Presiden Prabowo yang disetujui DPR. “Kapolri bukan anggota kabinet, tidak terkena prinsip demisioner,” sebutnya. Pengangkatan Kapolri oleh Presiden adalah bagian dari penerapan hak prerogatif Presiden yang konstitusional, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, persetujuan DPR bagian dari implikasi fungsi pengawasan DPR terhadap pengawasan pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public official). Pemberhentian Kapolri pun dapat dilakukan atas dua alasan. Yakni alasan subjektif maupun objektif. Baca selengkapnya di hukumonline.com/berita atau klik link di story! #hukum #polri #presiden #mahkamahkonstitusi #law #news

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Ketiganya mempermasalahkan Pasal 11 ayat (2) UU Polri yang berbunyi, “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disertai dengan alasannya”. Menurut pemohon, frasa ‘disertai dengan alasannya’ dalam norma tersebut tidak diatur lebih lanjut atau tidak dirumuskan secara jelas dalam UU Polri. Sehingga, pasal tersebut bukan hanya dihadapkan pada persoalan norma, tetapi juga telah menimbulkan masalah riil. Seperti yang terjadi saat ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih menjabat kendati belum adanya pengangkatan ulang oleh Presiden yang baru, Prabowo Subianto. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Oce Madril menegaskan jabatan Kapolri merupakan jabatan karir profesional yang tidak tunduk pada masa jabatan tetap (fixed term). Oleh karena itu tidak otomatis berakhir ketika Presiden yang mengangkatnya selesai menjabat atau berganti. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang tidak mencantumkan Kapolri sebagai bagian dari kabinet. Menurut Oce, jabatan Listyo Sigit tetap sah selama belum ada Kapolri baru atau pemberhentian resmi oleh Presiden Prabowo yang disetujui DPR. “Kapolri bukan anggota kabinet, tidak terkena prinsip demisioner,” sebutnya. Pengangkatan Kapolri oleh Presiden adalah bagian dari penerapan hak prerogatif Presiden yang konstitusional, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, persetujuan DPR bagian dari implikasi fungsi pengawasan DPR terhadap pengawasan pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public official). Pemberhentian Kapolri pun dapat dilakukan atas dua alasan. Yakni alasan subjektif maupun objektif. Baca selengkapnya di hukumonline.com/berita atau klik link di story! #hukum #polri #presiden #mahkamahkonstitusi #law #news

About

Robot

Legal

Privacy Policy